Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengkritik rencana pembelian helikopter kepresidenan produksi Italia, AgustaWestland AW101. Menurut Fadli, lebih baik Presiden Joko Widodo menggunakan helikopter produksi dalam negeri.
“Menurut saya, sebaiknya kalau bisa dari dalam negeri, ya dalam negeri dulu lah yang dibeli,” kata Fadli Zon di Jakarta, Sabtu (28/11/2015).
Fadli tak mempermasalahkan jika Presiden memang membutuhkan helikopter baru. Terlebih lagi Helikopter Super Puma produksi tahun 1980 dinilai sudah tidak layak.
Namun, bukan berarti pengadaan helikopter baru harus berasal dari luar negeri. PT Dirgantara Indonesia (DI), menurut dia, bisa memproduksi helikopter dengan kualitas yang tak kalah baik.
PT DI sudah merekomendasikan helikopter antipeluru tipe EC-725 Cougar untuk digunakan sebagai kendaraan Presiden dan Wakil Presiden RI.
Helikopter EC-725 telah digunakan sedikitnya 32 kepala negara, sementara AW-101 digunakan empat kepala negara.
“Kita memang memerlukan heli. Kalau ada yang dalam negeri lebih bagus,” ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan sebelumnya memastikan bahwa helikopter kepresidenan jenis AgustaWestland AW101 buatan Italia merupakan pilihan terbaik untuk Presiden.
Ia mempercayakan pertimbangan TNI Angkatan Udara dari aspek keamanan.
Helikopter AW-101 tercatat memiliki standar pengamanan modern, seperti perahu karet dan sarana bantalan udara yang mengembang seperti air bag (kantong udara) saat terjadi benturan.
Helikopter tersebut mampu mengangkut 13 penumpang dan memiliki kenyamanan serta ruang kabin yang lebih luas dibandingkan dengan helikopter Super Puma.
Kenangan tentang sosok guru sepertinya dimiliki setiap orang. Pada peringatan Hari Guru setiap tanggal 25 November, kenangan itu seakan menyeruak kembali. Demikian pula yang dirasakan Wakil Ketua DPR Fadli Zon.
“Kalau tanpa mereka, saya tidak bisa jadi seperti sekarang,” kata Fadli kepada Kompas.com, beberapa waktu lalu.
Ia pun berkisah, ada salah seorang guru yang berharap ia menjadi seorang profesor. Harapan itu datang dari salah satu dosennya saat menempuh pendidikan menengah atas di American Field Service di San Antonio, Texas, Amerika Serikat.
“Hobi saya sebetulnya matematika dan fisika. Saya ambil kalkulus. Itu gurunya Fred Fakka, baru meninggal juga. Fred Fakka ini ingin saya suatu hari menjadi seorang profesor matematika,” kata dia.
Setelah menyelesaikan pendidikan di Negeri Paman Sam itu, Fadli kembali ke Indonesia.
“Beliau kirim ke saya buku-buku kalkulus, beratnya minta ampun, sampai 15 kilogram. Setiap bukunya ditulisi oleh Beliau, ‘I hope one day you will be the proffesor of the mathematics‘,” kenang dia.
“Namun, waduh itu enggak kesampaian (keinginan guru),” lanjut politisi Partai Gerindra itu.
Selain Fred, ada sosok dosen yang juga dihormati Fadli ketika menamatkan strata satu di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Fadli, yang mengambil jurusan Sastra Rusia itu, mengaku sangat kagum dengan sosok almarhum Dr Singkop Boas Boangmanalu yang mengampu mata kuliah Sejarah Pranata Uni Soviet dan Sejarah Federasi Rusia.
“Dia itu dosen yang anggap mahasiswanya sejajar, tidak mau mendikte. Dia tipikal dosen yang tidak mau mempersulit mahasiswa,” kata dia.
Menurut Fadli, tidak sedikit dosen yang hobi mempersulit mahasiswanya.
Bukti rekaman percakapan antara Ketua DPR Setya Novanto, pengusaha terkenal, dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin terus menjadi polemik.
Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, menganggap pembicaraan ketiganya yang dilaporkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) tidak valid.
“Itu seperti obrolan di warung kopi saja. Tidak ada follow up. Kalau saya sih, saya laporkan ke kepolisian,” kata Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, 24 November 2015.
Fadli menjelaskan bahwa bukti rekaman seharusnya disampaikan secara utuh. Sehingga, semua bisa diverifikasi dengan baik.
“Alat rekamnya juga harus dibawa. Apa itu pake HP, pakai tape, apa pinjam dari lembaga lain,” ujar Fadli.
Politisi Partai Gerindra ini menganggap apa yang diserahkan sebagai bukti oleh Sudirman Said tidak lengkap. Selain itu Fadli melihat transkip yang diklaim mencatut nama Presiden untuk meminta saham Freeport tidak jelas.
“Polemik ini pepesan kosong kok. Saya melihat tidak ada yang istimewa,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri ESDM Sudirman Said melaporkan Ketua DPR Setya Novanto ke MKD. Sudirman menuduh Novanto mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden demi meminta saham ke PT Freeport Indonesia.
Saat ini, MKD tengah masih memproses aduan tersebut. Mereka belum bisa menyelesaikan verifikasi bukti yang diserahkan oleh Sudirman.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menanggapi adanya rekaman yang tidak lengkap yang diberikan pihak Menteri ESDM Sudirman Said ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait pelaporan dugaan pencatutan nama presiden dan wapres oleh Setya Novanto.
Tidak lengkapnya bukti yang diserahkan Sudirman Said menurut Fadli menimbulkan pertanyaan publik.
Bahkan menurutnya, sebuah hal aneh jika Sudirman tidak menyampaikan bukti secara lengkap.
“Makanya menurut saya banyak keanehan-keanehan dari apa yang disampaikan ke MKD oleh saudara Sudirman Said. Pertama pertemuan itu berlangsung lama, tapi transkipnya sedikit, itu kan berati banyak yang diaedit, dan mungkin juga ditukanggi,” kata Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (24/11/2015).
Wakil Ketua Umum Gerindra itu menilai, pertemuan antara Setya Novanto dengan bos PT Freeport pada 8 Juni 2015 bukanlah suatu pertemuan yang formal.
Karena menurutnya, apabila pertemuan tersebut penting maka ada tindak lanjutnya saat ini.
“Mana ada pertemuan yang serius tapi tidak ada tindak lanjutnya, jadi itu hanya pertemuan omong kosong kayak di warung kopi. Dan hanya pepesan kosong,” tegasnya.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menanggapi adanya rekaman yang tidak lengkap, yang diberikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
Rekaman itu terkait bukti pelaporan dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla oleh Ketua DPR Setya Novanto, dalam negosiasi perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia.
Tidak lengkapnya bukti yang diserahkan oleh Sudirman Said menurut Fadli, jelas menimbulkan pertanyaan di masyarakat, karena sangat janggal jika Menteri ESDM itu tidak menyampaikan bukti secara lengkap.
“Dari awal saya sudah mencium banyak keanehan dan kejanggalan dari apa yang disampaikan ke MKD oleh saudara Sudirman Said,” kata Fadli Zon di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (24/11/2015).
Pertama, lanjut Fadli, pertemuan itu berlangsung lama, tapi transkripnya sedikit. Sehingga, ujar Fadli, wajar jika ada dugaan bahwa transkrip itu sudah banyak yang diedit.
“Jadi bukan tidak mungkin ada rekayasa di kasus ini,” kata Fadli Zon di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (24/11/2015).
Politisi Partai Gerindra itu menilai, pertemuan antara Setya Novanto dan bos PT Freeport pada 8 Juni 2015, bukanlah suatu pertemuan yang formal. Karena menurut dia, apabila pertemuan tersebut penting maka ada tindak lanjutnya saat ini.
“Mana ada pertemuan yang serius tapi tidak ada tindak lanjutnya, jadi itu hanya pertemuan omong kosong kayak di warung kopi. Dan hanya pepesan kosong,” tandas Fadli Zon.
MKD sebelumnya telah menggelar rapat pleno untuk membahas pelaporan Sudirman Said. Rapat yang berjalan alot dan tertutup tersebut akhirnya diputuskan menangguhkan pleno hingga besok. Sebab, dari transkrip dan rekaman yang diberikan oleh Sudirman Said ada perbedaan waktu yang sangat mencolok.
“Jadi transkripnya 120 menit tapi rekaman yang diberikan hanya 11 menit 38 detik. Nah ini yang sisa 100 menitnya ke mana? Jadi kalau dipaksakan kesimpulannya kan sesat. Ya kita enggak boleh gegabah karena menyangkut masalah penting,” kata Ketua MKD Surahman Hidayat di Gedung DPR, Jakarta, Senin 23 November lalu.
Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon secara aklamasi terpilih menjadi Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) periode 2015 – 2020 dalam Musyawarah Nasional VIII HKTI, di Hotel Grand Cempaka, Bogor, Kamis, 19 November 2015. Dia menggantikan Ketua Umum sebelumnya, Prabowo Subianto.
Sebelumnya, Fadli Zon adalah Sekretaris Jenderal HKTI. Dalam Munas yang sama, Prabowo Subianto, diminta seluruh peserta Munas menjadi Ketua Dewan Pembina HKTI periode 2015 – 2020. Fadli dipilih secara aklamasi oleh 33 DPD dan 481 DPC HKTI yang mengikuti acara itu.
Munas kali ini mengusung tema “Kedaulatan Pangan Menuju Kemakmuran Petani”.
Dalam pidatonya setelah terpilih menjadi Ketua Umum, Fadli Zon menegaskan bahwa petani adalah kunci kemakmuran negeri.
Pada 2014, ujarnya, pertanian masih merupakan sektor penyerap angkatan kerja terbesar, menyerap 35,76 juta orang, atau sekitar 30,2 persen dari total angkatan kerja. Kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian nasional rata-rata 10,26 persen dengan pertumbuhan sekitar 3,9 persen, lebih tinggi dari pertumbuhan sektor manufaktur.
“Jika dikelola dengan benar, sektor pertanian merupakan motor pertumbuhan daya beli masyarakat. Apalagi, dalam jangka pendek, soal utama perekonomian kita adalah terus merosotnya daya beli, terutama sesudah berbagai kebijakan pencabutan subsidi yang dilakukan oleh pemerintah,” kata Fadli, seperti dimuat dalam keterangannya, Jumat (20/11).
HKTI menyadari ke depan isu pangan semakin penting, bersama dengan isu energi dan air. Dan tiga isu tadi secara kebetulan saling kait-mengait dengan sektor pertanian.
“Pertanian bukan hanya merupakan sumber pangan, tapi juga sumber energi. Oleh karenanya sangat keliru jika kita menyepelekan sektor pertanian,” tegas Fadli.
“Itu sebabnya HKTI sangat concern pada upaya peningkatan kapasitas petani, baik skill teknis, manajerial, maupun adopsi teknologi. Begitu juga dengan soal-soal kelembagaan pertanian. Tanpa itu, kita akan terus-menerus terjebak pada isu klasik semata.’
Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa pemerintah tidak akan memperpanjang kontrak PT Freeport Indonesia. Kontrak PT Freeport diketahui akan habis pada tahun 2021.
Menanggapi pernyataan Luhut tersebut, Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon memberikan dukungan terhadap pemerintah. Dengan tidak diperpanjangnya kontrak PT Freeport, maka sesungguhnya pemerintah kata Fadli telah menegakkan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945.
“Saya kira dari apa yang disampaikan Pak Luhut pemerintah tidak akan perpanjang kontrak Freeport harus didukung. Berarti pemerintah sudah tegakkan pasal 33 UUD,” kata Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (20/11/2015).
Wakil Ketua Umum Gerindra itu menuturkan, pemerintah juga mematuhi undang-undang Minerba tahun 2009 sebagai acuan dalam perpanjangan kontrak PT Freeport. Menurutnya, jika terpaksa harus diperpanjang kontrak Freeport harus memperhatikan divestasi.
“Divestasi harus untungkan kepentingan nasional, perhatikan untuk kepentingan rakyat,” tuturnya.
Fadli menilai, Menteri ESDM Sudirman Said sedang melanggar instruksi presiden yang tidak boleh ada negosiasi kontrak PT Freeport. Menurutnya, Sudirman di media mengatakan sedang menjajaki perpanjangan kontrak Freeport.
“Padahal sesuai UU tidak boleh ada negosiasi setelah 2010. Sudirman Said di media bilang sedang bernegosiasi, itu tidak boleh dan suatu pelanggaran,” tandasnya.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon secara aklamasi terpilih menjadi Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) periode 2015-2020 dalam Musyawarah Nasional (Munas) VIII HKTI, di Hotel Grand Cempaka, Bogor, Kamis, 19 November 2015.
Fadli Zon, sebelumnya, menjabat sebagai Sekretaris Jenderal HKTI.
Dalam Munas yang sama, Prabowo Subianto diminta seluruh peserta Munas menjadi Ketua Dewan Pembina HKTI periode 2015-2020.
Munas VIII HKTI diikuti 33 DPD dan 481 DPC.
Munas kali ini mengusung tema “Kedaulatan Pangan Menuju Kemakmuran Petani”.
Dalam pidatonya, setelah terpilih menjadi Ketua Umum, Fadli Zon menegaskan bahwa petani adalah kunci kemakmuran negeri.
Pada 2014, ujarnya, pertanian masih merupakan sektor penyerap angkatan kerja terbesar, menyerap 35,76 juta orang atau sekitar 30,2 persen dari total angkatan kerja.
Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) periode 2010-2015, Prabowo Subianto bakal segera meninggalkan posisinya di organisasi yang mewadahi petani itu. Rencananya, HKTI kubu Prabowo akan menggelar pemilihan ketua
umum dalam musyawarah nasional (munas) mulai hari ini (19/11) di kawasan Puncak, Jawa Barat.
Ketua DPN HKTI bidang Hubungan Masyarakat, Asrian Mirza mengatakan, munas akan digelar selama 3 hari. Menurutnya, Munas HKTI VIII itu akan dihadiri 514 peserta dari 33 dewan pimpinan daerah (DPD), 481 dewan pimpinan cabang (DPC), serta unsur dewan pimpinan nasional (DPN). “Pak Prabowo akan membuka munas siang ini,” ujar Asrian.
Ia menjelaskan, agenda munas adalah pidato laporan pertanggungjawaban DPN HKTI 2010-2015 oleh Prabowo yang naik menjadi ketua umum berdasarkan munas di Bali. Selain itu, agenda yang tak kalah seru adalah pemilihan ketua umum baru.
Menurut Asrian, sejauh ini nama Fadli Zon sudah muncul sebagai kandidat yang akan menggantikan Prabowo. Fadli yang saat ini lebih dikenal sebagai wakil ketua DPR, juga tercatat sebagai sekretaris jenderal DPN HKTI priode 2010-2015. “Sampai saat ini nama yang menguat masih Pak Fadli,” ucap Asrian.
Lebih lanjut ia menegaskan, lengkapnya pengurus HKTI dari daerah yang hadir dalam munas menunjukkan solidnya organisasi yang berdiri pada 27 April 1973 itu. “HKTI di bawah Pak Prabowo tetap solid,” pungkasnya.
Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, menganggap bahwa tindakan Menteri ESDM Saudirman Said melaporkan Ketua DPR RI, Setya Novanto sebagai insubkordinasi.
Informasi yang diperoleh oleh Fadli Zon dari Menkopolhukam, Luhut Panjaitan, bahwa Presiden Joko Widodo tidak memerintahkan Sudirman Said untuk melaporkan ke Majelis Dewan Kehormatan DPR RI.
“Presiden tidak memerintahkan Sudirman untuk melaporkan sebagai Menteri, saya menganggap tindakan ini bisa dianggap insubkordinasi atau melawan perintah atasannya,” kata Fadli Zon kepada TribunnewsBogor.com, Kamis (19/11/2015).
Menurutnya, motif atas pelaporan yang dilakukan Sudirman Said, tidak sesuai dengan motif yang diberikan oleh Presiden.
“Ternyata motif ini di luar yang diperintahkan Presiden,” kata Fadli.
Menurutnya, laporan ke MKD terkait pembicaraan Setyo Novanto dengan petinggi PT. Freepot mengenai kontrak ulang ini, merupakan inisiatif Sudirman Said sendiri.
