Pelaksana tugas Ketua DPR Fadli Zon berharap, pemerintah dan DPR bisa lebih bersinergi di tahun 2016 ini. Koordinasi antara DPR dan lembaga-lembaga pemerintah harus lebih ditingkatkan, terutama dalam kuantitas dan kualitas produk legislasi.
“Harus diakui target legislasi tak tercapai,” kata Fadli Zon, Jumat (1/12/2015).
DPR hanya menyelesaikan tiga RUU dalam program legislasi nasional prioritas 2015. Ketiganya yakni UU tentang pemilihan gubernur, bupati, wali kota, UU tentang Pemerintah Daerah, dan UU Penjaminan.
Namun Fadli menolak jika hanya DPR yang disalahkan atas minimnya produk legislasi di tahun 2015 tersebut. Menurut dia, pemerintah juga memiliki andil.
“Ini harus menjadi introspeksi bagi DPR dan juga pemerintah. Karena legislasi adalah produk kedua lembaga,” ujarnya.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra ini juga berharap, kegaduhan politik yang terjadi pada tahun 2015 bisa dikurangi agar pemerintah dan DPR bisa lebih produktif.
Dia mengaku prihatin atas berbagai kegaduhan politik yang terjadi. Dinamika politik tersebut, kata dia, memang dipengaruhi berbagai kepentingan baik pribadi, kelompok, partai politik atau koalisi.
“Kita berharap dinamika politik di 2016 lebih stabil, substansial dan untuk kepentingan rakyat,” ucap Fadli.
Tahun 2015 sesaat lagi berakhir. Wakil Ketua DPR RI yang juga PLT Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, refleksi dan pandangannya tentang Indonesia satu tahun kebelakang terutama di bidang politik hukum dan keamanan.
“Dalam satu tahun ini ada perkembangan yang patut kita apresiasi dan juga kekurangan yang mesti diperbaiki,” kata Fadli dalam pernyataan tertulisnya yang diterima suaramerdeka.com, Kamis (31/12).
Namun dia mengaku bangga, di bidang pertahanan telah terjadi peningkatan yang cukup pesat. Kekuatan militer Indonesia berada pada peringkat ke 12, sebagaimana merujuk pada rangking yang dikeluarkan oleh Global Fire Power. “Hal lain yang patut kita hargai dalam pembangunan politik kita ialah pelaksanaan Pilkada yang berjalan dengan lancar. Sebagai pilkada serentak pertama kali di Indonesia dan terbesar, awalnya kekhawatiran yang muncul sangat besar. Namun berkat kerjasama semua pihak, pilkada dapat berjalan dengan baik. Walaupun untuk pelaksanaan ke depan, tingkat partisipasi masyarakat dalam pilkada harus lebih ditingkatkan,” kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra ini.
Lebih lanjut, Fadli prihatin atas berbagai kegaduhan politik yang terjadi. Dinamika politik memang dipengaruhi berbagai kepentingan baik pribadi, kelompok, partai atau koalisi. Dia berharap dinamika politik di 2016 memang karena hal yang substansial dan untuk kepentingan rakyat.
Adapun di bidang hukum, dia melihat masih adanya campur tangan politik dalam proses hukum. Masih ada proses hukum yang dicampuradukkan dengan kepentingan politik. Menurut Fadli, seharusnya tidak ada lagi politisasi kasus hukum. Hukum tidak boleh jadi alat politik, apalagi jadi alat kekuasaan. Aparat penegak hukum juga harus semakin profesional. “Kita juga baru saja memiliki pimpinan KPK yang baru. Kita sangat berharap, KPK dapat bekerja lebih baik yang ditandai dengan semakin berkurangnya tingkat korupsi. Fokus kepada pencegahan tanpa melupakan langkah-langkah penindakan. KPK juga harus tetap kuat, independen dan jangan diintervensi kepentingan politik maupun kekuasaan. Tak boleh tebang pilih,” tegasnya.
Sebagai pimpinan DPR RI, Fadli kembali berharap sinergi antar lembaga pemerintah dapat terus ditingkatkan di tahun 2016. Koordinasi antara DPR dan pemerintah, harus lebih ditingkatkan, terutama dalam kuantitas dan kualitas produk legislasi. “Harus diakui target legislasi tak tercapai dan ini harus menjadi introspeksi bagi DPR dan juga pemerintah. Karena legislasi adalah produk kedua lembaga,” katanya.
Fadli juga mengingatkan, tantangan besar sudah menanti di 2016. Yakni era baru berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Sebagai negara terbesar di ASEAN, MEA menjadi peluang sekaligus tantangan. Oleh karena itu konsolidasi sebagai sebuah bangsa harus terus ditingkatkan agar MEA dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat Indonesia. “Semoga 2016 dapat tercipta pembangunan politik, hukum, dan keamanan yang lebih baik agar mendorong percepatan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia,” kata Fadli.
Wakil Ketua DPR, Fadli Zon mengharapkan sinergi antar lembaga pemerintah dapat ditingkatkan pada tahun 2016.
Selain itu, koordinasi antara DPR dan pemerintah, terutama dalam kuantitas dan kualitas produk legislasi.
“Harus diakui target legislasi tak tercapai dan ini harus menjadi introspeksi bagi DPR dan juga pemerintah. Karena legislasi adalah produk kedua lembaga,” ujar Fadli dalam pesan singkatnya, Jakarta, Kamis (31/12/2015).
Dirinya juga mengingatkan bahwa tantangan besar sudah menanti di 2016 dengan berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
Sebagai negara terbesar di ASEAN, MEA menjadi peluang sekaligus tantangan bagi bangsa Indonesia.
“Karena itu konsolidasi kita sebagai sebuah bangsa harus terus ditingkatkan agar MEA dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat Indonesia,” ucapnya.
Selain itu dirinya juga berharap, pada tahun 2016 dapat tercipta pembangunan politik, hukum, dan keamanan yang lebih baik.
Hal tersebut penting agar mendorong percepatan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia.
Dorongan untuk mengungkap fakta di balik pertemuan Keluarga Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) dengan Bos PT Freeport McMoRan James Moffet (Jim Bob) semakin menguat.
Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, rencana dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) Freeport berguna untuk mengungkap apa yang terjadi di balik skandal ini.
“Pansus Freeport ini hak anggota yang minimal diajukan oleh 25 orang dari dua fraksi. Sehingga pendapat saya, kita butuh ini (pansus) supaya untuk kejelasan (pertemuan keluarga JK-Jim Bob),” kata Fadli Zon di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin.
Fadli mengakui, memang pertemuan tersebut merupakan urusan keluarga JK tapi tentunya dapat terjadi conflict of interest (konflik kepentingan) mengingat JK merupakan Wapres RI.
“Karena itu perlu diklarifikasi kalau-kalau telah terjadi pengaruh kekuasaan JK yang secara etika kurang tepat,” ucapnya.
“Apa bedanya dengan nepotisme dan kolusi? Jangan gunakan kekuasaan untuk kepentingan bisnis,” tandas Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menegaskan bahwa Pansus Freeport adalah pertaruhan bangsa untuk merebut kembali Freeport ke tangan Indonesia yang sejak lama dikuasai pihak asing.
Fadli mengaku kalau cara tersebut bukan berarti Indonesia anti asing. Namun, hal itu dilakukan untuk menegakan konstitusi sesuai amanat Undang-Undang.
“Ini pertaruhan kita. Dan kita harus tegas mengatakan kontrak Freeport tidak boleh diperpanjang pada tahun 2021,” kata Fadli saat dihubungi, Jakarta, Rabu (23/12/2015).
Oleh karenanya, Wakil Ketua Umum Gerindra ini mengaku kalau sudah saatnya bangsa Indonesia mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari Freeport untuk kepentingan rakyat banyak.
“Semua keuntungan harus diberikan kepada rakyat. Dan kita tidak boleh ada lagi negoisasi soal perpanjangan kontrak Freeport. Semua harus dikuasai negara dimiliki dan diurus,” paparnya.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon turut menghadiri pelantikan jajaran pimpinan KPK yang baru di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/7). Politikus Partai Gerindra itu mengingatkan jajaran lembaga antikorupsi yang baru itu bekerja independen menyelesaikan kasus-kasus korupsi.
“Jangan sampai KPK melemah. Tetap independen, karena kami khawatir juga kalau institusi-institusi hukum dipengaruhi politik,” tegasnya.
Fadli juga mengingatkan agar kasus-kasus besar yang melibatkan sejumlah nama tokoh bisa dituntaskan di era baru kepemimpinan KPK. Menurutnya, itu bukan hanya harapan DPR tapi juga publik secara umum.
“Kasus-kasus yang menjadi PR KPK harusnya bisa diteruskan dan jangan dibekukan karena ada deal-deal politik,” imbuhnya. Salah satunya, yang diingatkannya adalah dugaan korupsi yang dilakukan RJ. Lino. Kasus-kasus yang menyangkut kekuasaan, tegasnya, harus tuntas.
“Sering kali kalau ada kasus menyangkut pihak berkuasa, ini bisa menjadi tumpul dan maka kami harapkan bisa selesai,” tandas Fadly.
Pimpinan DPR sudah menyerahkan rekomendasi Pansus Pelindo ke pemerintah. Wakil Ketua DPR Fadli Zon berharap kasus Pelindo bisa diusut penegak hukum.
“Sudah, sudah (disampaikan ke presiden) tanggal 18 Desember kemarin. Saya sendiri yang meneken,” ujar Fadli Zon saat menghadiri pengucapan sumpah jabatan pimpinan KPK di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Senin (21/12/2015).
Fadli menyebut rekomendasi Pansus Pelindo harus ditindaklanjuti pemerintah. Tetapi dia enggan menyebutkan isi rekomendasi Pansus Pelindo.
Fadli yang juga ditunjuk menjadi Ketua DPR sementara itu menginginkan agar kasus Pelindo ditangani KPK. “Ini kan menyangkut kekuasaan. Seringkali kalau ada kasus yang menyangkut kepada pihak yang berkuasa itu menjadi tumpul. Dan yang kita harapkan sekarang ini, yang bisa diharapkan ya di KPK ini,” tuturnya.
Sementara itu, Seskab Pramono Anung menegaskan pemerintah menghormati rekomendasi pansus tersebut.
“Intinya kan gini ya pemerintah menghormati apa yang jadi keputusan pansus, apalagi sudah keputusan paripurna dan hubungan lembaga negara kami menghormati itu. Presiden dan Wapres akan mempelajari, menindaklanjuti dan mengambil keputusan,” kata Pramono terpisah.
Menurutnya Presiden Jokowi terus memantau perkembangan kasus Pelindo. Saat ini Bareskrim Polri dan KPK menangani kasus berbeda di Pelindo II.
“Maka tentunya sudah terang benderang terhadap persoalan itu sehingga apa yang diambil Presiden tentunya dalam koridor bagaimana proses hukum dihargai, dihormati,” kata Pramono.
Sementara itu Wapres Jusuf Kalla sebelumnya menyebut rekomendasi Pansus Pelindo bermuatan politis. Tetapi akan tetap dipertimbangkan.
“Ini kan di DPR itu suatu saran politik, saran politis. Pemerintah tentu selain mempertimbangkan politis juga mempertimbangkan aspek lainnya,” kata JK di Istana Bogor sebelum DPR mengirimkan rekomendasi Pansus Pelindo, Jumat siang (18/12).
Di hadapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK), lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih telah mengucapkan sumpah sehingga resmi menjabat untuk periode 2015-2019.
Ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Pelaksana tugas (Plt) Ketua DPR RI, Fadli Zon menyampaikan harapannya untuk lima pimpinan lembaga antirasuah baru tersebut.
Menurutnya, di bawah kepemimpinan baru, KPK harus tetap fokus menyelesaikan kasus-kasus besar dan tidak terjebak pada dinamika politik.
“Kita harapkan kasus-kasus besar yang menjadi pekerjaan rumah KPK seharusnya diangkat, bisa diteruskan dan jangan menjadi justru dibekukan. Jangan sampai ada deal–deal politik sehingga menyebabkan KPK ini menjadi lemah,” kata Fadli, Senin (21/12).
Kemudian, Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra ini juga mengingatkan agar dalam menjalankan tugasnya KPK tetap independen dan tidak diintervensi oleh kepentingan politik. Apalagi, politik kekuasaan.
Salah satu kasus yang disorot oleh Fadli Zon agar tetap diteruskan, adalah kasus dugaan korupsi pengadaan quay container crane (QCC) tahun 2010, di Pelabuhan Panjang (Lampung), Pontianak, dan Palembang. Dengan tersangka, Direktur Utama PT Pelindo II, RJ Lino.
“Saya kira termasuk itu (kasus Pelindo). Ya, inikan menyangkut kekuasaan. Sering kali, kalau ada kasus yang menyangkut kepada pihak yang berkuasa, itu menjadi tumpul. Kita harapkan sekarang ini, yang masih bisa diharapkan ya ada di KPK ini,” ujarnya.
Seperti diketahui, lima pimpinan KPK terpilih membacakan sumpah sebagai pimpinan lembaga antikorupsi tersebut untuk periode 2015-2019.
Kelima pimpinan tersebut, adalah Agus Rahardjo sebagai ketua merangkap anggota. Kemudian, berturut-turut sebagai wakil ketua merangkap anggota, adalah Basaria Pandjaitan, Alexander Marwata, Saut Situmorang, dan Laode Muhammad Syarif.
Sejumlah tokoh masyarakat mendatangi DPR untuk mengajukan petisi agar DPR membentuk Pansus Freeport demi mengusut polemik yang ada di PT Freeport Indonesia.
Pimpinan DPR Fadli Zon mengatakan, Pansus Freeport bisa dibentuk pada masa sidang berikutnya usai masa reses DPR atau mulai awal tahun 2016.
“Mudah-mudahan sidang yang akan datang (11 Januari) dibentuk Pansus. Kita harapkan kekayaan alam kita memang kembali ke tangan kita sendiri,” kata Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (18/12/2015).
Politisi Partai Gerindra ini menuturkan, semestinya sesuai Undang-undang, tanah, air dan kekayaan alam lainnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Untuk itu, sudah saatnya Freeport dikelola bangsa sendiri.
“Kita kembalikan kedaulatan kita. Tambang harus dikelola oleh rakyat sendiri, jangan lagi kita dikuasai asing,” ujar dia.
Pelaksana tugas (Plt) Ketua DPR ini menambahkan, nasionalisasi Freeport pada dasarnya bukan anti-investasi asing, tapi tentunya harus ada keadilan dan kemakmuran rakyat.
“Sebenarnya apa yang sudah diberikan Freeport? Kalau seperti sekarang ini tidak fair. Masa rakyat kita sengsara,” tandas Fadli.
DPR RI resmi menunjuk Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon untuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPR RI. Fadli menggantikan Ketua DPR sebelumnya, Setya Novanto yang mengundurkan diri akibat skandal ‘Papa Minta Saham.’
Penunjukan Plt ini dilakukan setelah pimpinan DPR menerima surat pengunduran diri Setya Novanto. “Dari rapim (rapat pimpinan) dan menurut Undang-Undang, rapim menunjuk Plt, saya ditunjuk Plt,” kata Fadli di kompleks parlemen Senayan, Jumat (18/12).
Setelah menunjuk Fadli Zon menjadi PLT Ketua DPR, pimpinan DPR selanjutnya akan mengirim surat ke pimpinan fraksi Golkar. Pimpinan DPR pun mengaku sudah menerima surat dari pimpinan fraksi Golkar yang mengirim nama Ade Komaruddin sebagai pengganti Setya Novanto.
Namun, pelantikan Ade Komarudin sebagai Ketua DPR yang baru tidak akan dilantik di masa sidang kali ini. “Pelantikannya mungkin pada awal masa sidang mendatang,” tegas Fadli Zon. Selaku PLT Ketua DPR, Fadli Zon langsung memimpin rapat paripurna penutupan masa sidang.
