Rakyat Papua membutuhkan perhatian khusus. Dan perhatian itu adalah dengan merebut hati orang Papua. Para pejabat dan tokoh politik diimbau datang ke Papua dengan hati. Dana otonomi khusus (Otsus) bukanlah segalanya untuk mensejahterakan rakyat Papua. Tapi, bila hati yang bicara, rakyat Papua merasa senang dan perlahan bisa sejahtera.
Demikian mengemuka dalam diskusi Focus Group Discussion(FGD) yang membincang Otsus di tiga daerah khusus, yaitu Aceh, Papua, dan DI Yogyakarta di DPR, Senin (13/6). Acara yang dimoderatori Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon itu, menghadirkan tiga pembicara, yaitu Thaha Alhamid, Jimmy Demeanusi Ijie, dan Tito Karnavian. Ketiganya membincang Papua dari perspektif masing-masing.
Thaha yang mantan aktivis Gerakan Separatis Papua bidang politik mengemukakan, banyak dana dikirim ke Papua, tapi faktanya rakyat Papua tetap saja tak kunjung sejahtera. Terbentuknya Otsus ini, lanjut Thaha, lantaran ada hati rakyat Papua yang terluka. Bukan lantaran kekurangan anggaran. Soal anggaran, Papua punya kekayaan alam yang luar biasa dan itu bisa jadi sumber dana tersendiri. “Jadi, datanglah ke Papua dengan hati bukan dengan uang,” tegasnya.
Ironis, sambung Thaha, dana Otsus yang mengalir ke Papua tak membawa dampak apa-apa. Dana yang besar itu kemungkinan diselewengkan oleh oknum pejabat Pemda setempat. Thaha lalu mengusulkan agar dana Otsus dialokasikan untuk membangun kantor pusat Otsus saja. Di kantor itu harus tertulis dana Otsus yang diterima dan yang sudah disalurkan. Dengan begitu rakyat Papua tahu, ke mana saja dana tersebut mengalir.
“Bila rakyat Papua sejahtera, tak mungkin ada suara ingin merdeka,” ujarnya dalam diskusi yang dihadiri Tim Pemantau Otsus DPR RI ini. Tito Karnavian mantan Kapolda Papua mengakui, masalah kesejahteraan masih jadi isu serius di Papua. Ada perbedaan mencolok antara masyarakat pegunungan dan pantai.
Bila masyarakat pantai sudah menjadi masyarakat berkomunikasi dengan kemajuan teknologi, maka di pegunungan masih terbelakang dan jumlahnya justru dominan. Untuk mensejahterakan dan membangun fasilitas publik bagi masyarakat pegunungan selalu terhadang topografi yang sulit dan berat. Belum lagi soal peradaban yang juga masih jadi gap yang mencolok. Ini harus dipahami pemerintah dan DPR yang telah membentuk Otsus.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyayangkan aksi penutupan warung makan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kota Serang, Banten.
Menurut Fadli, masih ada cara yang lebih baik untuk menerapkan perarutan daerah. Misalnya, dengan cara-cara persuasif.
“Mestinya persuasif saja, tidak perlu dengan cara-cara yang agak anarkistis,” ujar Fadli di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, Minggu (12/6/2016).
Menurut Fadli, warung makan tidak usah ditutup dengan cara seperti itu. Warung makan cukup ditutup bagian tertentu agar tidak terlalu tampak terbuka bagi publik.
“Ada rumah makan seperti warung dan lain sebagainya yang membuka tapi bisa menutup gerainya. Artinya, warung tetap dibuka, tapi bisa ditutuplah gordennya seperti apa,” tambah dia.
Satpol PP melakukan razia berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat.
Dalam Perda itu diatur, setiap pengusaha restoran, rumah makan atau warung dan pedagang makanan dilarang menyediakan tempat dan melayani makanan dan minuman pada siang hari selama bulan Ramadhan. Jika melanggar, sanksi kurungan paling lama 3 bulan atau denda Rp 50 juta.
Wali Kota Serang Tubagus Haerul Jaman sebelumnya menyalahkan tindakan Satpol PP ketika menertibkan warung yang tetap buka pada siang hari.
Menurut dia, Satpol PP melakukan kesalahan ketika merampas seluruh makanan di warteg, salah satunya milik Saeni. Hal itu, kata dia, di luar prosedur.
Haerul mengatakan, semestinya Satpol PP hanya menutup warung dan pedagang bisa membuka kembali pada sore hari.
“Karena mereka merampas barang dagangan. Itu yang disayangkan kami. Sebetulnya itu di luar prosedur,” katanya dalam wawancara dengan Kompas TV.
Adapun terkait Perda itu, Haerul berdalih bahwa substansi Perda merupakan hasil kajian pihaknya bersama warga dan para ulama Kota Serang.
“Tentunya kita kedepankan kearifan lokal di Kota Serang dengan terus kedepankan kultur yang ada,” ucapnya.
Ketika ditanya apakah isi Perda akan diubah setelah melihat reaksi publik atas tindakan Satpol PP terhadap Saeni, Haerul mengaku bahwa Perda itu akan dikaji ulang berdasarkan perkembangan saat ini. Terlebih lagi, ada sanksi dalam Perda tersebut.
“Isi Perda akan kita kaji lebih dalam. Kami akan undang semua pihak,” katanya.
Saeni menangis ketika dagangannya disita aparat Satpol PP Pemkot Serang, Jumat (10/6/2016). Kepala Satpol PP Maman Lutfi kepada Kompas TV mengatakan, warung tersebut terkena razia karena buka pada siang hari dan melayani warga yang tidak puasa.
Dalam razia itu, petugas menertibkan puluhan warung makan yang buka siang hari. Semua dagangannya disita.
“(Razia) warung nasi dan restoran di Kota Serang yang buka memberi makan pada orang yang tidak puasa,” kata Maman saat pimpin razia.
Netizen bernama Dwika Putra melalui akun Twitternya, @dwikaputra, pun menggalang dana untuk memberi sumbangan ke Saeni. Per pukul 12.00 WIB, Minggu (12/6/2016), Dwika sudah menutup donasi tersebut.
Dalam laporannya yang terbaru, Dwika menyebutkan telah diterima sebanyak 2.427 donasi. Total uang yang terkumpul sebanyak Rp 265.534.758.
Melantik pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Fadil Zon menyatakan petani makmur akan menentukan kesejahteraan masyarakat.
Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) HKTI pusat Fadli Zon, mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah pusat kurang memberikan perhatian kepada sektor pertanian dan perkebunan di Indonesia. Hal itu dibuktikan dengan tidak relevannya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat dengan peningkatan kemakmuran petani.
” Bayangkan saja, pemerintah mengatakan akan melakukan swasembada beras, tapi buktinya sampai saat ini kita masih mengimpor beras. bahkan beberapa waktu lalu terdapat wacana akan mengimpor ikan,” ungkap Fadli Zon dalam sambutannya pada pelantikan DPD HKTI Sultra, Sabtu (11/6/2016) di Grand Clarion Hotel Kendari.
Lanjutnya, dengan fakta tersebut, ia menilai bahwa ada ketidaksinkronisasi dan kerjasama yang baik antara menteri-menteri yang berkepentingan dalam hal tersebut. Misalnya saja Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian dan Menteri PU Pengairan dan Irigasi.
Menurutnya, menteri-menteri tersebutlah yang bekerja dan membantu untuk meningkatkan kesejahteraan para petani di Indonesia, sehingga kedepan Indonesia tidak akan melakukan impor secara terus menerus dari negara lain, pasalnya jika terjadi maka kerugian besar akan terus melanda Indonesia.
“Yang utung malah negara lain, karena harga produksi mereka rendah, kemudian dijual ke Indonesia dengan harga yang cukup tinggi,” ungkapnya.
Sehingga dalam kesempatan ini, Wakil Ketua DPR RI ini berpesan kepada Pimpinan pengurus DPD HKTI Sultra, Lukman Abunawas beserta jajaranya untuk memperjuangkan nasib petani di Sultra dengan membuka diri menjalin kerjasama dengan berbagai pihak atau stakeholder yang dapat memberikan perubahan terhadap kemakmuran petani yang tentunya akan mensejahterakan masyarakat Sultra khususnya.
Disamping itu, Lukman Abunawas mengungkapkan rasa terima kasih kepada ketua DPN HKTI, Fadli Zon karena telah menyempatkan diri untuk melantik pengurus DPD HKTI provinsi Sultra, pasalnya HKTI Sultra sudah berjalan sekitar satu tahun yang lalu dan belum dilantik secara resmi.
“Kami akan bekerja, mengembangkan semua sektor pertanian dan perkebunan di Sultra, karena potensi pertanian dan perkebunan sangat tinggi,” kata Lukman Abunawas.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Fadli Zon, mengaku heran ketika mendengar pernyataan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama yang mengatakan verifikasi faktual atau menguji kebenaran akan menghambat pendukungnya.
Padahal menurut Fadli, verifikasi faktual bagi calon perorangan telah disahkan dalam Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
“Loh jangan tidak percaya diri begitu dong, kalau merasa bahwa KTP dan sebagainya dikatakan dukungan ya harus yakin itu dukungan. Tetapi kalau ada kekhawatiran berarti KTP-nya bukan KTP yang nanti orang-orang yang bukan mendukung,” kata Fadli di gedung DPR RI, Jakarta, Kamis 9 Juni 2016.
Fadli mengungkapkan, pengumpulan KTP selama ini ada kecenderungan menjadi komoditas untuk menghindari hal tersebut diaturlah upaya verifikasi faktual.
“Kalau dibiarkan kayak begitu ada bisnis baru, ada makelar KTP. Jadi lebih bagus diverifikasi, karena ini adalah orang, manusia itu tidak bisa hanya sekadar diwakili dengan foto kopi KTP, orangnya harus diperiksa benar tidak mendukung,” katanya.
Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mengatakan, Guntur Soekarno Putra, kakak dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Megawati Soekarno Putri, memberinya wejangan yang begitu menginspirasi.
“Saya ngobrol banyak sama Pak Guntur. Pak Guntur ngobrolnya bagus banget,” ujar Ahok
Atas adanya wejangan itu, Ahok semakin menegaskan keputusannya untuk maju dari jalur independen. Apalagi, saat ini juga muncul gerakan pendukungnya yang berencana cuti saat Panitia Pemungutan Suara (PPS) melakukan verifikasi faktual untuk dukungan calon perorangan.
Ahok mengatakan, bila menjelang waktu pendaftaran pasangan calon Pilkada DKI 2017 saat ini ia tiba-tiba berpaling ke partai politik, Teman Ahok yang telah bekerja keras tentu akan merasa kecewa.
“Saya enggak mungkin ninggalin Teman Ahok. Sesuatu yang bisa bikin kecewa berat,” ujar Ahok.
Pimpinan parlemen RI menyuarakan protes ke pemerintahan China atas pelarangan ibadah puasa Ramadhan terhadap Muslim etnis Uighur di Daerah Otonom Xinjiang.
Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mengatakan, pelarangan puasa yang dilakukan oleh pemerintah Distrik Xinjiang menunjukkan China tidak memiliki toleransi terhadap keberadaan agama atau keyakinan terhadap Tuhan.
“Harus ada kritik. Seluruh dunia sedang mengembangkan toleransi bahkan di AS dan Eropa. Saya kira pemerintah RRC harus memberikan ruang untuk orang menjalankan ibadah yang diyakini,” kata Fadli di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (9/6).
Fadli juga ditanya soal apa yang bisa dilakukan Presiden Jokowi atas pelarangan ibadah puasa di Xinjiang. Hal ini mengingat Indonesia sebagai negara dengan umat Islam terbesar di dunia dan saat ini memiliki kedekatan khusus dengan China.
“Itu kan masalah dalam negeri (China), tetapi masyarakat harus bersuara,” jawab Fadli.
Kemarin, kecaman terhadap China juga datang dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sekertaris Dewan Pakar DPP PPP, Okky Asokawati, mengutuk keras tindakan pemerintah Distrik Xinjiang China yang melarang pelaksanaan ibadah puasa Ramadhan bagi minoritas Uighur.
Menurutnya tindakan tersebut telah melanggar Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 18 tentang Hak atas Kebebasan Pikiran, Hati Nurani dan Memeluk Agama dan Resolusi Majelis Umum 36/55 pada 25 November 1981 tentang Penghapusan Semua Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama dan Kepercayaan.
Ia mendesak kepada parlemen Indonesia untuk memaksimalkan perannya sebagai perserta di sejumlah organisasi parlemen internasional seperti International Parliament Union (IPU), ASEAN Parliamentary Asemblay (AIPA), serta Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF) untuk melakukan diplomasi secara aktif khususunya kepada parlemen China.
Okky juga mendorong DPR RI lewat Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) untuk melakukan langkah khusus konkret untuk merespons praktik diskriminasi terhadap masyarakat muslim Uighur.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tak perlu ragu dengan dukungan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikumpulkan pendukungnya untuk maju sebagai calon independen.
Menurut Fadli, Ahok harus yakin meskipun ada aturan dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah tentang verifikasi dukungan calon independen.
“Jangan tidak percaya diri dong. Kalau merasa bahwa KTP dikatakan dukungan, ya harus yakin itu dukungan,” tutur Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/6/2016).
Menurut Fadli, verifikasi KTP dukungan adalah hal penting. Sebab, selama ini ada kecenderungan pengumpulan KTP untuk calon kepala daerah perseorangan dijadikan komoditas dan hanya asal dikumpulkan.
“Kalau kayak begitu ada bisnis baru, ada makelar KTP. Jadi lebih bagus diverifikasi karena ini adalah orang,” tutur Fadli.
“Manusia itu tidak bisa hanya sekadar diwakili dengan fotokopi KTP, orangnya harus diperiksa benar tidak dia mendukung,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.
Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang baru disahkan pada rapat paripurna DPR, Kamis (2/6/2016), memuat ketentuan yang memperketat proses verifikasi kartu tanda penduduk (KTP) yang digunakan oleh calon perseorangan atau independen.
Aturan ini terdapat dalam pasal 48 pada Undang-Undang Pilkada yang baru disahkan DPR.
Pasal 48 ayat (3) menyebutkan, verifikasi faktual dilakukan paling lama 14 hari terhitung sejak dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan diserahkan ke PPS.
Adapun pasal 48 ayat (3b) menyebutkan, verifikasi faktual terhadap dukungan pasangan calon yang tidak dapat ditemui pada saat verfikasi faktual, pasangan calon diberikan kesempatan untuk menghadirkan pendukung calon yang dimaksud ke kantor PPS paling lambat tiga hari terhitung sejak PPS tidak dapat menemui pendukung tersebut.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon tak menampik ucapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyinggung masalah Reshuffle dalam Haul Taufiq Kiemas di Kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai sinyal reshuffle kabinet.
Hanya saja, Fadli menyebut Jokowi salah menafsirkan ucapan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj yang sebenarnya menyinggung menteri dari kalangan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bukan NU.
“Dijawablah sama Pak Jokowi bahwa saya itung menteri NU itu ada enam,” ujar Fadli di Kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Rabu (8/6/2016).
Meski demikian, politikus Partai Gerindra itu mensinyalir wacana reshuffle kabinet oleh Jokowi tak bisa disangkal lagi. Namun, dia menilai hal itu sepenuhnya menjadi hak prerogatif presiden.
“Mungkin aja (ada sinyal reshuffle). Saya enggak tau juga. Nanti kita lihat. Itu kan hak prerogatif presiden. Jadi terserah presiden, sepanjang memang diperlukan saya kira sah-sah aja,” pungkasnya.
Koleksi prangko Fadli Zon memperoleh pemghargaan Large Vermail di ajang World Stamp Show 2016 di New York, Amerika Serikat. Penghargaan itu didapat Fadli atas 8 koleksinya yang diberi judul Netherlands Indies Postal Cancellation 1789-1917.
Large Vermail merupakan penghargaan khusus yang diberikan kepada koleksi perangko yang dipamerkan dengan kualitas koleksi terbaik tingkat dunia di bawah medali emas.
“Tentu penghargaan ini saya sambut baik. Saya bisa ikut membawa nama Indonesia di dunia filateli internasional. Saya juga terus belajar dan meningkatkan kualitas koleksi,” ujar Fadli Zon saat dihubungi Liputan6.com, Sabtu (4/6/2016).
World Stamp Show yang diadakan di New York merupakan acara paling bergengsi dalam pameran perangko tingkat dunia, dan diselenggarakan setiap 10 tahun sekali.
“Hanya koleksi prangko terbaik saja yang dapat dipamerkan di sana. Terdapat 3.500 frame yang dipamerkan dalam pameran dan kompetisi tersebut,” ujar pembina Perkumpulan Filatelis Indonesia (PFI) itu.
Fadli tidak sendiri mewakili Indonesia dalam ajang yang digelar di Jacob Javits Center, Times Square, New York City sejak 28 Mei hingga 4 Juni 2016 itu.
Fadli Zon mewakili Indonesia bersama filatelis Christopher Tampenawas, Mauritania Wibawanto, Gita Noviandi, Avie Wijaya, dan filatelis senior Asroni Harahap.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zonmengisi acara diskusi Kebangsaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (4/6/2016).
Dalam acara tersebut, Fadli Zon menjelaskan bahwa setiap tanggal 1 Juni bangsa Indonesia memperingati hari lahir Pancasila.
Berbagai upacara, pernyataan, disertai diskusi dan seminar, masih terus digelar.
Para pejabat pemerintah dan para tokoh masyarakat masih mengutipnya. Namun, banyak pihak juga kemudian menilai, sebenarnya secara substantif Pancasila sudah ditinggalkan, dilanggar, diselewengkan, dan bahkan dikhianati.
Di era Reformasi, Pancasila seolah telah menjadi monumen bisu.
“Di tengah situasi dan kondisi yang kurang bagus saat ini, terutama di tengah ancaman konflik horizontal yang terus mengemuka, kita mestinya berusaha agar Pancasila bisa menjadi rajut bagi kain tenun Indonesia. Seperti kata Bung Hatta, Pancasila adalah pedoman menuju Indonesia yang berdaulat, bahagia, sejahtera dan damai,” kata Fadli.
Kondisi salah arah yang menjebak kita saat ini, menurut Fadli sebenarnya berawal dari pengabaian kita. Kita membiarkan jalan kehidupan berbangsa dan bernegara dipandu oleh kepentingan dan kebutuhan praktis, sehingga mengabaikan pedoman dan nilai-nilai dasar yang telah ditetapkan dalam Pancasila dan UUD 1945.
Itu sebabnya, Fadli Zon menekankan pentingnya untuk mendudukan Pancasila tidak hanya sebagai living ideology, tetapi juga working ideology. Ideologi yang benar-benar dioperasionalisasikan dalam tataran praksis yang mampu menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Sebab memang Pancasila merupakan monumen gagasan paripurna para pendiri bangsa untuk mewujudkan kehidupan rakyat Indonesia yang lebih sejahtera,” ujarnya.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan bahwa dalam rukun pemikiran komunisme terdapat kewajiban untuk melakukan revolusi. Sehingga, simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) harus memberontak dan melakukan upaya revolusi dengan membentuk dewan.
“Jadi komunisme harus berontak dan melakukan revolusi dengan membuat dewan revolusi. Saya melihat PKI mau ambil alih kekuasaan dengan cara yang tidak benar,” ujar Fadli di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis (2/6/2016).
Politikus Partai Gerindra itu menyebut sudah banyak terdapat bukti kekejaman komunisme. Fadli membantah adanya anggapan bahwa para jenderal tidak disiksa.
“Sekarang ada yang bilang para jenderal tidak disiksa. Kalau bicara kekejaman komunis sudah banyak buktinya,” sambungnya.
Karena itu, Fadli memastikan TAP MPRS Nomor XXV tidak bisa diutak-atik. Ia menilai PKI juga tidak layak hidup di era demokrasi saat ini.
“TAP MPRS tidak bisa diutak-atik. Sudah tidak ada hal yang harus diperdebatkan. (PKI) tidak layak hidup karena sudah dua kali melakukan pemberontakan,” tandasnya.
