Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyesalkan kasus penyanderaan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri terulang kembali.
“Berulang kali terjadi kejadian seperti itu? Tidak ada perubahan dan tidak ada langkah perbaikan,” kata Fadli di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Senin.
Fadli mengatakan seharusnya sejak awal pemerintah Indonesia mengeluarkan peringatan perjalanan (travel warning) dan harus ada penjelasan terutama kepada awak kapal bahwa lintang dan bujur tertentu tidak boleh dilewati.
Menurut dia, kalau kasus penyanderaan itu terus terjadi maka tentunya ada sistem yang salah dan seharusnya menjadi bahan perbaikan.
“Jadi, tidak kelihatan kehadiran dari Kemenlu, karena ini menyangkut masalah melindungi tumpah darah Indonesia,” ujarnya.
Politikus Partai Gerindra itu menilai penculikan WNI itu juga menunjukkan belum berhasilnya negara melindungi segenap tumpah darahnya.
Menurut dia, kejadian tersebut membuat Indonesia malu karena dijadikan seperti mesin ATM oleh para perompak.
“Kita malu, kok bisa sekelompok gerombolan perompak saja bisa melakukan ini terhadap rakyat Indonesia, seperti pemerintah tidak punya kekuatan atau daya apa pun untuk melindungi warga negaranya,” katanya.
Fadli mengatakan Indonesia adalah negara yang berdaulat, tapi begitu mudahnya diintervensi oleh gerombolan perompak.
Sementara itu terkait wacana pemberian tebusan, Fadli mengungkapkan bahwa yang paling penting adalah menyelamatkan para sandera, apakah dengan cara diplomatis atau pragmatis dengan membayar uang tebusan.
Sebelumnya, seorang WNI bernama Herman bin Manggak disandera kelompok separatis Filipina Abu Sayyaf. Dia disandera di wiliayah Kinabatangan, Sabah, Malaysia perbatasan Laut Filipina.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menegaskan jika pimpinan DPR RI tidak tahu menahu soal cat Gedung DPR/MPR RI yang mendapat protes dari masyarakat, karena identik dengan taman hiburan tersebut. Protes itu datang dari seorang arsitek Utomo Brodjonegoro, anggota DPR RI FPDIP Effendi Simbolon, dan lain-lain.
“Pimpinan DPR RI tidak tahu menahu soal warna cat gedung maupun pagar dan taman-taman di lingkungan DPR/MPR RI selama ini. Perubahan cat itu atas inisiatif dana tau instruksi siapa, kita tidak tahu. Untuk itu pimpinan DPR RI akan meminta penjelasan Sekjen DPR RI,” kata Waketum Gerindra itu pada wartawan di Gedung DPR RI Jakarta, Senin 8 Agustus 2016.
Atas protes tersebut, maka warna cat dikembalikan ke semula, yaitu warna cerah (brand) yang tidak seperti taman hiburan.
“Pimpinan DPR RI sendiri tidak tahu soal cat itu. Jadi, meski bisa dianggap pemborosan dengan mengecat kembali, itu tidak masalah asal tidak seperti taman hiburan. Mengingat ini lembaga negara,” ujarnya.
Sebelumnya Effendi Simbolon menyatakan protes pada Pimpinan DPR RI, karena warna cat di lingkungan Gedung DPR/MPR RI ini seperti sekolah taman kanak-kanak.
“Gedung parlemen ini dicat warna-warni kok seperti sekolah taman kanak-kanak (TK). Memprihatinkan. Ini tidak boleh,” kata anggota Komisi I DPR RI itu.
Seharusnya kata Effendi, dikembalikan ke warna putih netral seperti sedia kala dan layaknya gedung parlemen yang bersahaja yang merupakan representasi rakyat Indonesia. “Masak seperti sekolah taman kanak-kanak,” katanya yang disambut tawa wartawan.
Oleh sebab itu, wajah baru gedung DPR bernuansa hijau dan kuning setelah mendapat protes itu, akhirnya dicat ulang menjadi putih. Namun, cat pagar di area dalam gedung DPR tidak berubah. Yaitu warnanya tetap dominan hijau dengan sentuhan kuning di bagian atas seperti pekan lalu.
Pengecatan ulang ini dilakukan pada Sabtu (6/8) hingga Minggu (7/8) malam. Seperti diketahui, pada Jumat 5 Agustus 2016 lalu warnanya masih kuning hijau. “Pak ketua minta warnanya semua jadi putih. Dicat lagi sampai tadi malam,” kata salah seorang petugas yang sedang merapikan taman.
Gedung DPR memang sedang bersolek untuk menyambut sidang tahunan yang akan digelar pada 16 Agustus mendatang.
Pemerintah diminta tidak gede rasa alias kegeeran dengan angka pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,18 persen. Pasalnya, kondisi ekonomi riil masyarakat belum membaik. Bahkan, banyak masyarakat justru merasakan kondisi saat ini lebih sulit dibanding tahun-tahun sebelumnya.
“Yang harus dilihat itu kondisi riil di masyarakat. Saya melihat kondisi kehidupan masyarakat semakin susah. Setiap saya tanya ke masyarakat, tidak pernah ada yang mengatakan kondisi saat ini lebih mudah dari tahun-tahun sebelumnya,” ucap Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Minggu malam (7/8).
Berdasarkan hitungan Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi di kuartal II-2016 mencapai 5,18 persen. Angka ini melonjak di kuartal yang sama tahun sebelumnya yang cuma tumbuh 4,66 persen. Mendengar pertumbuhan ini, Menko Perekonomian Darmin Nasution terlihat kegirangan.
“Ini malah lebih tinggi dari yang saya bilang (prediksi). Saya bilang 5,1 persen, jadi 5,18 persen,” ucapnya, Jumat lalu. Menurut Darmin, pertumbuhan itu karena sektor ekonomi, terutama ekspor impor, sudah menggeliat.
Fadli tidak mau membantah angka itu. Namun, dia hanya ingin menekankan bahwa pertumbuhan itu belum dirasakan masyarakat kecil. Pertumbuhan itu hanya terjadi pada pelaku ekonomi kakap. Jadi, tidak pantas pemerintah kegirangan dengan angka pertumbuhan itu.
“Kalau seperti itu, pertumbuhan ini untuk siapa? Kualitas pertumbuhannya seperti apa? Jangan ekonomi ini diukur sekadar akrobat angka-angka. Pemerintah tak boleh akrobatik dengan angka ” tegas politisi Gerindra ini.
Untuk itu, Fadli meminta pemerintah tidak terlena apalagi menyombongkan diri. Pemerintah harus menggenjot pertumbuhan di masyarakat mayoritas seperti buruh, nelayan, petani, dan pelaku UMKM. “Buatlah mereka-mereka itu yang tumbuh. Karena merekalah masyarakat umum kita yang harus diperhatikan. Jangan cuma masyarakat atas yang menikmati.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyesalkan kembali terjadinya Penculikan warga Negara Indonesia oleh kelompok perompak.
Ia menilai, kejadian yang terus berulang ini sudah membuat Indonesia layaknya mesin “ATM” bagi para perompak.
“Kejadian ini berulang, kita jadi seperti ATM jadinya. Ini memalukan karena menurut saya ini menandakan kita tidak berdaulat di wilayah sendiri ataupun di wilayah perbatasan kita,” kata Fadli, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/8/2016).
Fadli mengatakan, seharusnya sejak pertama kali terjadi penculikan terhadap WNI, pemerintah segera mengambil tindakan.
Langkah bisa dilakukan, misalnya, memberikan travel warning bagi kapal-kapal yang akan melintasi wilayah laut yang dianggap rawan.
“Keledai saja masuk ke lubang cuma sekali, kalau masuk berkali-kali apa namanya,” kata dia.
Fadli menambahkan, kejadian penculikan yang berulang ini menunjukkan ketidakhadiran pemerintah untuk melindungi warganya.
“Ini kan memalukan negara seperti Indonesia tapi tidak ada kehadirannya di wilayah-wilayah tertentu,” ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.
Seorang warga negara Indonesia menjadi korban penculikan di wilayah Kinabatangan, Sabah, Malaysia, berdekatan dengan wilayah perbatasan laut Filipina.
Peristiwa tersebut terjadi pada Rabu (3/8/2016) lalu.
Belum diketahui siapa kelompok yang melakukan penculikan. Namun, penculikan ini menambah daftar WNI yang diculik dan belum dibebaskan menjadi 11 orang.
Tujuh WNI anak buah kapal tugboat Charles 001 sudah disandera kelompok Abu Sayyaf sejak 20 Juni atau sebulan yang lalu.
Sementara, tiga WNI anak buah kapal pukat tunda LD/114/5S milik Chia Tong Lim disandera Abu Sayyafsejak 9 Juli.
Sebelumnya, 10 WNI ABK kapal tunda Brahma 12 disandera kelompok Abu Sayyaf dan dibebaskan pada awal Mei 2016.
Selain itu, empat ABK kapal tunda Henry juga disandera kelompok yang sama. Keempatnya dibebaskan pada pertengahan Mei 2016.
Gagasan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy tentang sekolah sepanjang hari (full day school) untuk SD dan SMP negeri maupun swasta ditanggapi Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Jika gagasan itu diterapkan nantinya meneguhkan pendapat bahwa jika ganti menteri, ganti kebijakan.
Diketahui, pada reshuffle kabinet jilid II pada Juli 2016 lalu, Anies Baswedan dicopot dari jabatan Mendikbud, dan diganti oleh mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang Muhadjir Effendy. “Saya khawatir itu ada adagium, ganti menteri ganti kebijakan itu, itu dari dulu kan,” ujar Fadli Zon di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/8/2016).
Sebab, lanjut dia, kebijakan pendidikan mengalami perubahan sebelumnya saat transisi Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono ke Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Saat itu, keputusan Mendikbud Anies Baswedan menghentikan kurikulum 2013 dan memberlakukan kembali kurikulum 2006.
“Kemarin itu waktu saudara Anies menjadi menteri, kurikulum yang sebelumnya sudah diputuskan direvisi, padahal itu juga sudah melalui suatu proses anggaran yang cukup banyak ya, mungkin triliunan juga untuk menyiapkan pergantian itu,” tutur Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.
Maka itu, menurut Fadli Zon, gagasan Mendikbud Muhadjir Effendy tentang full day school perlu dikaji. “Nah kalau sekarang mau ada gagasan itu coba dikaji lebih dulu lah sebelum dilempar ke publik, apakah ini memang bagus atau tidak, sejauh mana, kalau bagus ya enggak apa-apa diterapkan,” ungkap Fadli Zon.
Namun, dia menilai Muhadjir Effendy adalah ahli di bidang pendidikan. “Orang yang punya kompetensi lah, dan memang passion nya di bidang pendidikan,” pungkasnya.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai aneh jika kemudian pemerintah menyatakan jika angka kemiskinan mengalami penurunan.
Data itu tidak konsisten dengan angka pertumbuhan ekonomi yang turun, turunnya harga komoditas, serta melemahnya perekonomian global. Pemerintah harus jujur jika angka kemiskinan terus meningkat, terutama di pedesaan, di kalangan petani.
”Saya memperhatikan betul naiknya indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan di pedesaan. Selama ini kebijakan ekonomi pemerintah sangat bias perkotaan dan banyak mengabaikan sektor pertanian dan perdesaan. Belum lagi jika kita memperhatikan adanya jurang yang dalam antara kebijakan budi daya dengan kebijakan tata niaga di sektor pertanian. Para petani hanya disuruh berproduksi, tapi insentif yang diterimanya tidak diperhatikan. Itu sebabnya NTP terus-menerus turun,” katanya.
Lebih lanjut, Fadli menegaskan, HKTI memiliki program untuk meningkatkan nilai tukar petani melalui program kemitraan badan usaha pangan.
HKTI sedang mengembangkan program Padi Estate yang bertujuan meningkatkan produktivitas panen dan menjamin pembelian gabah kering panen (GKP) dari para petani dengan memotong rantai tata niaga GKP.
”HKTI tentu tidak bisa melakukan semua agenda itu sendirian, sehingga kami sangat membuka diri untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah, Bulog, atau pihak-pihak terkait untuk membantu meningkatkan insentif bagi para petani,” kata Fadli.
Badan Pusat Statistik ( BPS ) merilis data tentang penurunan Nilai Tukar Petani (NTP) pada bulan Juli 2016 sebesar 0,08 persen dibanding NTP pada bulan sebelumnya.
Menanggapi penurunan NTP itu, Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, yang juga merupakan Ketua Umum DPN HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia), menyebut bahwa pemerintah harus memperhatikan betul penurunan nilai tukar tersebut, mengingat penurunan itu telah berlangsung sejak tahun lalu.
“Sepanjang tahun 2016, hanya sekali nilai tukar petani naik, yaitu pada bulan Mei. Itupun lebih karena dipengaruhi oleh kenaikan harga komoditas pertanian menjelang puasa. Sebelumnya, sejak November 2015, NTP terus-menerus turun. Begitu juga yang terjadi pada bulan Juni lalu. Jadi, dalam sembilan bulan terakhir, NTP hanya sekali naik. Saya kira data ini harus diperhatikan betul oleh pemerintah,” kata Fadli, Rabu (3/8/2016).
Sejak Januari 2016, secara berturut-turut nilai tukar petani mengalami penurunan 0,27 persen (Januari); 0,31 persen (Februari); 0,89 persen (Maret); 0,51 persen (April); naik 0,43 persen (Mei); turun 0,08 persen (Juni); dan turun kembali 0,08 persen pada Juli lalu.
Politikus Partai Gerindra itu menuturkan, data itu harus benar-benar diperhatikan oleh pemerintah karena data itu konsisten dengan naiknya indeks kedalaman kemiskinan di pedesaan yang juga dirilis BPS.
“BPS menyebut bahwa indeks kedalaman kemiskinan naik dari 1,84 pada September 2015 menjadi 1,94 pada Maret 2016. Ini berarti orang miskin makin jatuh pada jurang kemiskinan. Sementara itu, indeks keparahan kemiskinan secara nasional juga meningkat dari 0,51 ke 0,52,” ujarnya.
“Di desa, angkanya lebih tinggi lagi, karena indeks keparahan kemiskinan naik menjadi 0,79 dari 0,67. Jadi, turunnya nilai tukar petani yang konsisten sejak akhir tahun lalu itu sebangun dengan meningkatnya indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan, terutama di perdesaan,” ujar Fadli lagi.
Fadli juga menyoroti naiknya jumlah orang miskin di perkotaan, terutama di DKI Jakarta. Merujuk pada data BPS dan Bank Indonesia, jumlah penduduk miskin di Jakarta juga meningkat sebesar 15,63 ribu, atau naik 0,14 persen, dibanding September 2015, yang tercatat 368,67 ribu orang.
“Artinya, baik di desa maupun di kota, kondisinya sama-sama tidak bagus,” tegasnya.
“Dari data-data tadi, makanya saya merasa aneh jika kemudian pemerintah menyatakan jika angka kemiskinan mengalami penurunan. Data itu tidak konsisten dengan angka pertumbuhan ekonomi yang turun, turunnya harga komoditas, serta melemahnya perekonomian global. Pemerintah harus jujur jika angka kemiskinan terus meningkat, terutama di pedesaan, di kalangan petani,” tambah Fadli.
Sebagai Ketua Umum HKTI, Fadli memperhatikan betul naiknya indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan di pedesaan. Dikatakannya, selama ini kebijakan ekonomi pemerintah sangat bias perkotaan dan banyak mengabaikan sektor pertanian dan perdesaan.
“Belum lagi jika kita memperhatikan adanya jurang yang dalam antara kebijakan budi daya dengan kebijakan tata niaga di sektor pertanian. Para petani hanya disuruh berproduksi, tapi insentif yang diterimanya tidak diperhatikan. Itu sebabnya NTP terus-menerus turun,” ucapnya.
“HKTI saat ini memiliki program untuk meningkatkan nilai tukar petani melalui program kemitraan badan usaha pangan. Kami di HKTI sedang mengembangkan program Padi Estate yang bertujuan meningkatkan produktivitas panen dan menjamin pembelian gabah kering panen (GKP) dari para petani dengan memotong rantai tata niaga GKP. HKTI tentu tidak bisa melakukan semua agenda itu sendirian, sehingga kami sangat membuka diri untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah, Bulog, atau pihak-pihak terkait untuk membantu meningkatkan insentif bagi para petani tadi,” tukasnya.
Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Fadli Zon meminta pemerintah memperhatikan temuan dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang merilis data tentang penurunan Nilai Tukar Petani (NTP) pada bulan Juli 2016 sebesar 0,08 persen dibanding NTP pada bulan sebelumnya.
Fadli mendesak pemerintah memperhatikan betul penurunan nilai tukar tersebut, mengingat penurunan telah berlangsung sejak tahun lalu.
“Sepanjang tahun 2016, hanya sekali nilai tukar petani naik, yaitu pada bulan Mei. Itupun lebih karena dipengaruhi oleh kenaikan harga komoditas pertanian menjelang puasa. Sebelumnya, sejak November 2015, NTP terus-menerus turun. Begitu juga yang terjadi pada bulan Juni lalu. Jadi, dalam sembilan bulan terakhir, NTP hanya sekali naik. Saya kira data ini harus diperhatikan betul oleh pemerintah,” kata Fadli dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (3/8/2016).
Wakil Ketua DPR itu menambahkan sejak Januari 2016, secara berturut-turut nilai tukar petani mengalami penurunan 0,27 persen (Januari); 0,31 persen (Februari); 0,89 persen (Maret); 0,51 persen (April); naik 0,43 persen (Mei); turun 0,08 persen (Juni); dan turun kembali 0,08 persen pada Juli lalu.
“Data ini harus benar-benar diperhatikan oleh pemerintah karena data itu konsisten dengan naiknya indeks kedalaman kemiskinan di pedesaan yang juga dirilis BPS,” tambahnya.
Dia melanjutkan BPS menyebut bahwa indeks kedalaman kemiskinan naik dari 1,84 pada September 2015 menjadi 1,94 pada Maret 2016. Ini berarti, kata Fadli, orang miskin makin jatuh pada jurang kemiskinan. Sementara itu, indeks keparahan kemiskinan secara nasional juga meningkat dari 0,51 ke 0,52.
Di desa, angkanya lebih tinggi lagi, karena indeks keparahan kemiskinan naik menjadi 0,79 dari 0,67. Jadi, turunnya nilai tukar petani yang konsisten sejak akhir tahun lalu itu sebangun dengan meningkatnya indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan, terutama di perdesaan.
Badan Pusat Statistik (BPS) Senin (1/8) merilis data tentang penurunan Nilai Tukar Petani (NTP) pada bulan Juli 2016 sebesar 0,08 persen dibanding NTP pada bulan sebelumnya.
Menanggapi berita penurunan NTP itu, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, yang juga Ketua Umum DPN HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia), menyebut bahwa pemerintah harus memperhatikan betul penurunan nilai tukar tersebut, mengingat penurunan itu telah berlangsung sejak tahun lalu.
“Sepanjang tahun 2016, hanya sekali nilai tukar petani naik, yaitu pada bulan Mei. Itupun lebih karena dipengaruhi oleh kenaikan harga komoditas pertanian menjelang puasa. Sebelumnya, sejak November 2015, NTP terus-menerus turun. Begitu juga yang terjadi pada bulan Juni lalu. Jadi, dalam sembilan bulan terakhir, NTP hanya sekali naik. Saya kira data ini harus diperhatikan betul oleh pemerintah,” ujar Fadli dalam rilisnya Selasa (2/8) di Jakarta.
Sejak Januari 2016, secara berturut-turut nilai tukar petani mengalami penurunan 0,27 persen (Januari); 0,31 persen (Februari); 0,89 persen (Maret); 0,51 persen (April); naik 0,43 persen (Mei); turun 0,08 persen (Juni); dan turun kembali 0,08 persen pada Juli lalu.
Pimpinan DPR ini mengatakan, data itu harus benar-benar diperhatikan oleh pemerintah karena data itu konsisten dengan naiknya indeks kedalaman kemiskinan di pedesaan yang juga dirilis BPS.
“BPS menyebut bahwa indeks kedalaman kemiskinan naik dari 1,84 pada September 2015 menjadi 1,94 pada Maret 2016. Ini berarti orang miskin makin jatuh pada jurang kemiskinan. Sementara itu, indeks keparahan kemiskinan secara nasional juga meningkat dari 0,51 ke 0,52. Di desa, angkanya lebih tinggi lagi, karena indeks keparahan kemiskinan naik menjadi 0,79 dari 0,67. Jadi, turunnya nilai tukar petani yang konsisten sejak akhir tahun lalu itu sebangun dengan meningkatnya indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan, terutama di perdesaan,” imbuh Fadli.
Menyoroti naiknya jumlah orang miskin di perkotaan, terutama di DKI Jakarta, kata Fadli, merujuk pada data BPS dan Bank Indonesia, jumlah penduduk miskin di Jakarta juga meningkat sebesar 15,63 ribu, atau naik 0,14 persen, dibanding September 2015, yang tercatat 368,67 ribu orang. Artinya, baik di desa maupun di kota, kondisinya sama-sama tidak bagus.”
“Dari data-data tadi, makanya saya merasa aneh jika kemudian pemerintah menyatakan jika angka kemiskinan mengalami penurunan. Data itu tidak konsisten dengan angka pertumbuhan ekonomi yang turun, turunnya harga komoditas, serta melemahnya perekonomian global. Pemerintah harus jujur jika angka kemiskinan terus meningkat, terutama di pedesaan, di kalangan petani,” tambah Fadli.
Sebagai Ketua Umum HKTI, Fadli memperhatikan betul naiknya indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan di pedesaan. “Selama ini kebijakan ekonomi pemerintah sangat bias perkotaan dan banyak mengabaikan sektor pertanian dan perdesaan. Belum lagi jika kita memperhatikan adanya jurang yang dalam antara kebijakan budi daya dengan kebijakan tata niaga di sektor pertanian. Para petani hanya disuruh berproduksi, tapi insentif yang diterimanya tidak diperhatikan. Itu sebabnya NTP terus-menerus turun,” tegas Fadli.
“HKTI saat ini memiliki program untuk meningkatkan nilai tukar petani melalui program kemitraan badan usaha pangan. Kami di HKTI sedang mengembangkan program Padi Estate yang bertujuan meningkatkan produktivitas panen dan menjamin pembelian gabah kering panen (GKP) dari para petani dengan memotong rantai tata niaga GKP. HKTI tentu tidak bisa melakukan semua agenda itu sendirian, sehingga kami sangat membuka diri untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah, BULOG, atau pihak-pihak terkait untuk membantu meningkatkan insentif bagi para petani tadi. Bagaimanapun, usaha untuk menurunkan angka kemiskinan dengan secara signifikan menaikan nilai tukar petani merupakan pekerjaan rumah kita semua,” pungkas dia
Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon menerima kunjungan Raja Puri Agung Negara Djembrana, Bali. Kunjungan Raja Agung Puri Agung Negara, Anak Agung Gede Agung B. Sutedja ke DPR RI itu untuk memberikan penghargaan, juga mengangkat Fadli Zon sebagai keluarga besar Puri Agung Negara Djembrana.
Piagam itu diberikan karena Fadli Zon telah mempromosikan budaya, kemanusiaan dan pariwisata di Bali. Fadli dianugerahi ‘Member of The Most Esteemed Royal Family of Puri Agung Negara Djembrana’.
“Saya juga mendapat kehormatan ikut menjadi keluarga besar. Dalam hal ini promosi di bidang budaya, kemanusiaan, sosial dan pariwisata,” ujar Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon kepada wartawan saat menerima penghargaan dari Raja Agung Puri Agung Negara di Gedung Nusanantra III, DPR RI, Senin (1/8/2016).
Lanjut Raja Agung Puri Agung Negara, Anak Agung Gede Agung B. Sutedja menjelaskan kepedulian terhadap budaya dan adat dapat membangkitkan rasa berbangsa dan bernegara Pancasila Bhineka Tunggal Ika.
Sebelumnya, Fadli Zon juga pernah mendapatkan penghargaan ‘The Puri Agung Negara Djembrana Outstanding Personality Award 2016′ dan :The Puri Agung Negara Djembrana Swadharmaning Bhakti Royal Family Award Year 2016’ di Bali pada (22/5/2016).
