DPR RI menggelar pameran filateli dan penandatanganan sampul pameran bertema Politik Dalam Perangko. Pameran tersebut merupakan rangkaian acara dalam memeringati HUT ke-71 RI.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan, prangko dianggap salah satu media yang digunakan untuk merekam sejarah. Kebiasaan tersebut sudah ada semenjak era Hindia Belanda.
“Dari Hindia Belanda sampai Indonesia merdeka dan mempertahankan kemerdekaan itu tercatat di dalam prangko. Kartu pos juga, bahwa sejarah juga direkam dalam filateli,” kata Fadli Zon, di lobi Gedung Kura-Kura Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/8/2016).
Politikus Gerindra itu mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo), PT Pos Indonesia, serta Persatuan Filateli Indonesia (PFI) yang ikut serta menyukseskan acara pameran tersebut.
Fadli berharap, dengan pameran Politik Dalam Perangko tersebut dapat menumbuhkan minat kaum muda terhadap filateli. Sebab, hobi tersebut tak banyak diminati oleh masyarakat saat ini.
“Salah satunya kita ingin menggerakkan orang-orang muda mencintai filateli dan prangko. Pameran ini dalam rangka menyongsong rencana pameran dan ekshibisi filateli dunia tahun depan di bawah koordinasi PFI dan kemenkominfo,” tuturnya.
Hal yang sama juga disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Rudi Antara. Menurutnya, perkembangan teknologi saat ini membuat hobi terhadap prangko kurang diminati.
“Secara teknologi terjadi perubahan dan terobosan. Orang dengan adanya email sudah tidak berkirim surat lagi,” kata Rudi.
Meskipun begitu, Rudi menegaskan bahwa prangko memiliki keunggulan dibandingkan barang lain. Salah satunya, prangko mempunyai harga tinggi.
“Ini lebih baik daripada mobil antik, karena mobil antik setelah keluar mobil baru, maka harganya lebih murah. Tapi prangko tidak ada yang lebih murah dari waktu ke waktu,” ucap Rudi.
Selain harga yang mahal, validitas prangko sebagai perekam sejarah tidak bisa dipungkiri. Bahkan, tingkat validitas sejarah prangko lebih tinggi daripada buku.
Hal itu disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, pencetakan prangko dilakukan pada tahun yang sama dengan peristiwa tersebut terjadi.
Kedua, prangko yang dicetak tidak hanya dipegang oleh negara bersangkutan. Tapi juga akan disimpan di Universal Postal Union (UPU).
”Sehingga akan menjadi bagian dari sejarah yang tidak bisa dihapus,” kata Rudi.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengapresiasi doa penutup Sidang Paripurna DPR dan DPD yang dibawakan anggota DPR-RI dari Fraksi Gerindra, HR.Muhammad Syafi’i di hadapan Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla dan para menteri serta kepala lembaga negara. Fadli mengatakan tidak ada yang salah dari doa itu.
“Saya kira doanya bagus sekali. Saya acungi jembol itu di meja pimpinan saya acungi jempol,” kata Fadli, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (18/8).
Menurutnya doa tersebut berdasarkan realitas. “Doanya improvisasi betul-betul dari hati, tidak ada yang salah dari doa itu,” katanya.
Syafi’i membacakan doa penutup Sidang Paripurna, Selasa (16/8). Dalam salah satu bait pembukaan doa tersebut ia menyebutkan keadilan di negeri ini yang hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas.
“Seperti mata pisau yang hanya tajam ke bawah, tapi tumbuh ke atas sehingga mengusik rasa keadilan bangsa ini. Wahai Allah, memang semua penjara over capacity tapi kami tidak melihat ada upaya untuk mengurangi kejahatan karena kejahatan seperti diorganisir ya Allah,” ucapnya.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon berpendapat pemerintah perlu menggerakkan ekonomi kerakyatan apabila ingin mencapai target-target asumsi makro dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2017.
“Apabila pemerintah ingin mengejar target, maka pembangunan harus berpusat pada rakyatnya,” kata Fadli Zon ditemui usai acara penyampaian keterangan pemerintah atas RAPBN 2017 Beserta Nota Keuangannya di Gedung MPR/DPR/DPD RI Senayan Jakarta, Selasa (16/8/2016).
Menurut dia, fokus pada pembangunan ekonomi kerakyatan tersebut akan membuat rakyat memiliki kekuatan ekonomi, pendapatan, dan daya beli.
Fadli juga mengkritisi proyeksi pembangunan pemerintah yang lebih menekankan pada pembangunan infrastruktur.
“Infrastruktur bukan rakyat, infrastruktur itu benda. Orientasi pembangunan seharusnya ‘people centered development’. Lapangan pekerjaan, sektor pertanian, sektor perikanan, dan UMKM dan koperasi yang harus diperkuat,” kata Fadli.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dalam pidato penyampaian RAPBN 2017 menyatakan pemerintah akan merumuskan kebijakan strategis meningkatkan belanja produktif untuk pembangunan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah.
Pemerintah menilai pembangunan infrastruktur diperlukan untuk memperbaiki kualitas pembangunan dan terwujudnya kedaulatan pangan.
Fadli berpendapat pemerintah selama ini menganggap infrastruktur seolah-olah hanya terkait dengan pembangunan jembatan dan jalan saja.
“Ini menurut saya terjadi pengecilan definisi terhadap infrastruktur. Itu tidak ada dampaknya pada ekonomi rakyat. Yang diuntungkan dalam pembangunan infrastruktur semacam itu adalah industri otomotif, kapal besar, dan perusahaan multinasional. Rakyat tetap susah,” kata dia.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai asumsi makro dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2017 tidak realistis.
“Menurut saya tidak realistis, terlalu optimistis, di sisi penerimaan dan target pertumbuhan,” kata Fadli Zon ketika ditemui seusai acara penyampaian Keterangan Pemerintah atas RAPBN 2017 Beserta Nota Keuangannya di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8).
Politikus Partai Gerindra tersebut memandang perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun 2017 sebesar 5,3 persen sulit untuk direalisasikan. Bahkan, pertumbuhan ekonomi tahun 2016 yang ditargetkan 5,2 persen juga dinilai akan sulit terwujud.
Pada triwulan II 2016, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,18 persen, meningkat jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2016 yang hanya tumbuh 4,91 persen.
Menurut Fadli, penetapan asumsi pertumbuhan ekonomi perlu memperhatikan faktor eksternal dan internal, sedangkan faktor eksternal saat ini tengah mengalami perlambatan sehingga sulit untuk merealisasikan target pertumbuhan.
“Menurut saya pemerintah masih melakukan akrobat angka-angka. Tetapi saya berharap bisa direalisasikan,” ucap dia.
Pemerintah menargetkan pendapatan negara dalam RAPBN 2017 sebesar Rp 1.737,6 triliun dengan mengacu pada tema kebijakan fiskal pada 2017 dan strategi yang mendukungnya. Pertumbuhan ekonomi tahun 2017 diperkirakan mencapai 5,3 persen dengan asumsi bahwa prospek perekonomian global diperkirakan akan membaik.
Pemerintah juga akan bekerja keras menghadapi ketidakpastian yang bersumber dari perlambatan ekonomi di berbagai negara berkembang, serta prospek pemulihan ekonomi negara-negara maju yang belum sesuai harapan.
Selanjutnya, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di 2017, meskipun menghadapi tantangan yang cukup berat dengan masih rendahnya harga beberapa komoditas pertambangan seperti minyak bumi dan batu bara, ditargetkan sebesar Rp 240,4 triliun.
Sementara itu, belanja negara dalam RAPBN tahun 2017 ditetapkan sebesar Rp 2.070,5 triliun, yang terdiri atas belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 1.310,4 triliun, dan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp 760 triliun.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan munculnya nama Archandra Tahar sebagai Menteri ESDM merupakan sebuah kecerobohan dan ketidakcermatan Presiden Joko Widodo dalam memilih menteri. Archandra diberhentikan jadi Menteri karena ketahuan memiliki dwi kewarganegaraan, tadi malam.
“Ini salah satu kecerobohan dan ketidakcermatan presiden memilih pembantunya. Seharusnya ini tidak perlu terjadi di dalam rekrutmen terhadap seorang menteri. Karena tentu ada syarat-syarat yang harus di penuhi, ini harus secara teliti, cermat segala macam background yang menyangkut pendidikan, status kewarganegaraan satu hal yang paling standar,” kata Fadli Zon di DPR, Selasa (16/8/2016).
Menurutnya, Archandra adalah korban dari kesalahan admintratif yang seharusnya tidak terjadi. Politikus Gerindra ini pun kecewa karena kesalahan yang standar ini bisa terjadi.
“Saya kira banyak Archandra-Archandra lain di luar sana, saya juga berharap WNI yang bekerja di luar bisa kembali ke dalam negeri,” kata Wakil Ketua Umum Gerindra ini.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai, Arcandra hanya menjadi korban dari ketidakcermatan Presiden Joko Widodo dalam menunjuk menterinya. Baru 20 hari dilantik sebagai menteri ESDM, Arcandra langsung dicopot karena terbukti memiliki dua paspor kewarganegaraan.
“Menurut saya ini salah satu kecerobohan, ketidak cermatan Presiden dalam memilih para pembantunya dalam hal ini menteri ESDM yang sudah diberhentikan tadi malam,” kata Fadli di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8).
Namun, Fadli mengakui Arcandra adalah anak bangsa yang potensial dan berpengalaman di sektor migas. Sektor migas sebagai pos sentral penopang ekonomi negara dinilai Fadli sangat membutuhkan orang-orang seperti Arcandra.
“Ini juga Arcandra sendiri menjadi korban, saudara Arcandra ini kan putra Indonesia yang berada di luar negeri yang mempunyai keahlian yang kita butuhkan, saya kira banyak Arcandra-Arcandra lain di luar sana. Saya juga berharap WNI yang bekerja di luar bisa kembali ke dalam negeri,” ujarnya.
Seharusnya, lanjutnya, kasus ini tidak perlu terjadi jika Presiden dan jajarannya teliti melihat rekam jejak, latar belakang pendidikan hingga status kewarganegaraannya.
“Seharusnya ini tidak perlu terjadi di dalam rekrutmen terhadap seorang menteri tentu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, ini harus secara teliti, cermat segala macam background yang menyangkut pendidikan, status kewarganegaraan satu hal yang paling standar,” tutupnya.
Sebelumnya, kasus kewarganegaraan ganda Menteri ESDM Arcandra Tahar akhirnya diputuskan oleh Presiden Jokowi. Secara resmi, Presiden Jokowi memberhentikan Arcandra dari posisi sebagai Menteri ESDM.
“Menyikapi pertanyaan-pertanyaan publik terkait dengan status kewarganegaraan Menteri ESDM saudara Arcandra Tahar, dan setelah memperoleh informasi dari berbagai sumber, presiden memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat saudara Arcandra Tahar dari posisi sebagai menteri ESDM,” kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
Hal itu dia sampaikan dalam jumpa pers di kantor Presiden, Jakarta, Senin (15/8) malam.
Isu soal kewarganegaraan ganda Arcandra beredar sejak akhir pekan lalu. Arcandra disebut-sebut memiliki paspor Amerika Serikat sejak tahun 2012.
Dalam momentum hari ulang tahun (HUT) ke-71 RI, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengucapkan terima kasih kepada para tokoh pendahulu yang berjuang dan mengorbankan segala yang dimiliki untuk memerdekakan bangsa.
“Kita berutang kepada pendiri bangsa untuk mengisi kemerdekaan dengan baik,” kata Fadli usai Sidang Bersama DPR-DPD di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (16/8/2016).
Makna kemerdekaan, menurut Fadli, adalah ketika rakyat bahagia, sejahtera, bebas dari rasa takut, dan hidup dengan damai. “Merdeka dari kemiskinan, kebodohan, itulah tujuannya, merdeka dari kesia-siaan hidup. Ini tantangan generasi penerus, termasuk saya,” kata Fadli.
Atas makna kemerdekaan tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu rupanya menganggap Indonesia belumlah merdeka. “Jelas (belum merdeka). Merdeka itu sendiri masih proses,” tegasnya.
Wakil Ketua DPR, Fadli Zon menilai dalam memilih seorang menteri harus selektif dan harus memenuhi syarat-syarat seperti status pendidikan dan status kewarganegaraan.
“Seharusnya ini tidak perlu terjadi didalam rekrutmen terhadap seorang menteri tentu ada syarat-syarat yang harus di penuhi,” katanya di Gedung Nusantara III, Jakarta, Selasa (16/8).
Hal itu dikatakannya terkait diberhentikannya Arcandra Tahar sebagai Menteri ESDM karena status dwi kewarganegaraannya. Dia menilai seorang calon menteri sebelum diangkat, harus diteliti dengan cermat semua latar belakangnya menyangkut pendidikan dan status kewarganegaraan.
Fadli menilai diberhentikannya Arcandra, menjadikan yang bersangkutan sebagai korban karena Arcandra merupakan sosok putra Indonesia yang berada di luar negeri namun memiliki keahlian yang dibutuhkan Indonesia. “Arcandra sendiri menjadi korban, saudara Archndra putra Indonesia yang berada di luar negeri yang mempunyai keahlian yang kita butuhkan,” ujarnya.
Menurut dia, pengecekan latar belakang calon menteri merupakan hal paling mendasar yang harus dilakukan pemerintah. Dia menilai, kalau hal elementer tidak dilakukan pemerintah, lalu bagaimana hal-hal yang lebih substansial.
“Jadi saya kira harus ada evaluasi kepada sistem pemerintahan sekarang ini termasuk di dalam rekrutmen,” ujarnya.
Politikus Partai Gerindra itu menilai masih banyak “Arcandra” lain di luar negeri dan dirinya berharap WNI yang bekerja di luar bisa kembali ke dalam negeri. Namun dia menilai, hal-hal administratif harus dipenuhi agar kejadian seperti Arcandra tidak terjadi lagi di masa depan.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Archandra Tahar resmi diberhentikan dengan hormat oleh Presiden Joko Widodo, Senin (15/8/2016). Putusan pemberhentian itu merupakan ujung dari polemik dwikewarganegaraan Arcandra Tahar
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menuturkan, hal tersebut merupakan salah satu tanda kecerobohan dan tidak cermatnya Presiden Joko widodo dalam memilih menteri.
“Saya kira harus ada evaluasi lah kepada sistem pemerintahan yang sekarang ini termasuk di dalam rekrutmen,” ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8/2016).
Kejadian seperti itu, kata Fadli, seharusnya tak perlu terjadi dalam penunjukkan menteri kabinet karena ada syarat-syarat yang harus dipenuhi.
Syarat-syarat tersebut harus diteliti dan dicermati termasuk soal latar belakang menteri yang menyangkut status kewarganegaraan.
“Hal-hal seperti administratif tidak dipenuhi. Ini sungguh disayangkan,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.
Akibat ketahuan memiliki paspor AS, Presiden memutuskan mencopot Arcandra. Pengumuman pencopotan itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Pratikno pada Senin (15/8/2016) malam.
Posisi Arcandra untuk sementara digantikan Menteri Koordinator bidang Maritim Luhut Binsar Panjaitan yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Menteri ESDM.
Fadli berpendapat pencopotan ini tidak perlu terjadi apabila rekrutmen terhadap menteri dilakukan secara teliti. Perekrutan diminta mencermati latar belakang pendidikan dan status kewarganegaraan.
“Ini juga Arcandra sendiri menjadi korban karena kecerobohan Presiden. Padahal Saudara Arcandra ini kan putra Indonesia yang berada di luar negeri yang mempuyai keahlian yang kita butuhkan,” kata Fadli.
Wakil Ketua DPR, Fadli Zon menyatakan adanya kasus menteri yang mempunyai dua kewarganegaraan merupakan tindakan yang amatiran dari pemerintah.
Padahal, menurutnya pemerintah dapat mengetahui rekam jejak seseorang sebelum dipilih menjadi menteri.
“Ini bukti pemerintahan dipimpin secara amatiran. Harusnya kan ada protap yang dipimpin oleh badan intelijen,” jelasnya di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (16/8/2016).
Bahkan, kata Fadli, saat memilih seorang menteri pada pertama kalinya kabinet terbentuk, presiden meminta kepada lembaga lain seperti KPK untuk memeriksa keuangan dan segala macamnya.
Dia menambahkan pemecatan terhadap Mantan Menteri ESDM Archandra Tahar tidak perlu terjadi jika presiden telag menerapkan hal itu sedari awal.
“Seharusnya ini tidak perlu terjadi didalam rekrutmen terhadap seorang menteri tentu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, ini harus secara teliti, cermat segala macam background yang menyangkut pendidikan, status kewarganegaraan satu hal yang paling standar,” tambahnya.
Namun begitu, dirinya tetap mengapresiasi Arcandra yang mau pulang ke Indonesia untuk membantu pemerintah, karena tidak sedikit warga negara Indonesia yang pintar di luar negeri, masih ingin mengabdi pada bangsa.
