Revisi paket UU Pemilu yakni UU Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif, UU Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta UU Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, telah masuk dalam Program Legislasi Nasional 2016.
Wakil Ketua DPR RI, bidang Polhukam, Fadli Zon, meminta agar pemerintah dalam hal ini Mendagri, segera mengirimkan draf revisi Undang-Undang Pemilu.
“Hal tersebut penting dilakukan agar revisi UU pemilu tidak mendadak dibahas mendekati momen pemilu dilangsungkan,” kata Fadli melalui pernyataannya, Jumat (26/8/2016).
Dengan dikirimkan segera kepada DPR kata Fadli, maka waktu yang dimiliki untuk pembahasan dapat lebih panjang dengan harapan agar UU pemilu yang dihasilkan lebih berkualitas.
“Apalagi pada pemilu 2019 nanti akan dilaksanakan untuk pertama kalinya pemilu serentak, yang tahapannya setidaknya harus sudah dimulai pada pertengahan 2017,” ujarnya.
Masih kata Fadli Zon, berkaca pada Pemilu 2014 dimana UU baru disahkan pada 2012, akibatnya membuat kerja penyelenggara pemilu menjadi kesulitan.
Idealnya perangkat pemilu sudah siap 22-25 bulan sebelum pemungutan suara.
Saat ini waktu yang tersisa adalah 32 bulan lagi.
Namun jika tidak segera dibahas dan disahkan, maka kerja KPU akan terhambat untuk mempersiapkan perangkat turunan dari UU Pemilu.
“Saya juga mengingatkan, bahwa 2017 kita akan juga akan menyelenggarakan pilkada serentak gelombang kedua dan agenda-agenda nasional lainnya. Tentu hal ini juga akan mempengaruhi konsentrasi partai politik,” ujarnya.
“Sehingga jika draf RUU Pemilu lebih cepat diserahkan ke DPR, itu akan lebih baik,” katanya.
Dalam Annual Democracy Forum (ADF) 2016 dengan tema “Learning from Democratic Transitions In Asia and the Pacific” di Mongolia, Fadli Zon Presiden Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC) mengatakan, kalau pemberantasan korupsi di Parlemen sangat penting dalam menata demokrasi.
“Sebagai presiden GOPAC, isu pemberantasan korupsi di Parlemen menjadi hal sangat penting dalam rangka menata demokrasi yang terkonsolidasi,” ujar Fadli saat menjadi pembicara dalam dialog ADF di Best Western Premier Tuushin Hotel Ulaanbaatar, Mongolia, Kamis (25/8/2016).
Dia memberi apresiasi terhadap forum yang diselenggarakan International Democracy an Electoral Assistance (IDEA) ini, karena bisa membantu dalam menata sebuah demokrasi.
“Jadi saya berharap, forum IDEA regional di Asia ini kita apresiasi sebagai bagian dari usaha menata demokrasi yang lebih terkonsolidasi dan substantif,” kata dia.
Fadli berharap, ada masukan untuk Indonesia dalam forum ini, begitu juga Indonesia bisa menularkan pengalamannya ke negara-negara lainnya yang hadir dalam ADF ini.
“Kita berharap ada masukan-masukan dan juga kita bisa memberi masukkan yang telah kita jajaki,” ujar dia.
Fadli menegaskan, transisi demokrasi di Indonesia cukup signifikan, karena jumlah penduduknya besar. Indonesia menjadi negara demokrasi terbesar ketiga di Asia, dengan jumlah penduduk hampir 260 juta.
Pada waktu transisi demokrasi tahun 1998-1999, kata Fadli, walaupun dimulai dengan sebuah krisis dan kerusuhan, tetapi transiisi itu cukup berhasil.
“Artinya parpol hidup dan kita menghadapi sistem multi partai, kemudian kebebasan pers, kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, kebebasan berorganisasi. Jadi kita melihat cukup banyak kemajuan-kemajuan,” ujar Fadli yang juga wakil ketua DPR RI ini.
Tapi, kata Fadli, di bidang ekonomi di Indonesia masih banyak kritik. Yang menjadi catatan adalah demokrasi di Indonesia semakin lama semakin mahal, ini yang menjadi catatan.
“Artinya, dalam bidang ekonomi, demokrasi kita belum untuk mencapai kesejahteraan. Demokrasi masih untuk demokrasi saja. Kita harus memberi catatan kalau demokrasi ini bukan tujuan tetapi harus sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan rakyat,” kata dia.
Demokrasi yang baik itu, menurut Fadli, adalah bagaimana bisa mengajak masyarakat ikut berpartisipasi. Demokrasi yang mahal akan membuat partisipasi masyarakat semakin sedikit atau kecil. Hanya mereka yang mempunyai uang,punya modal, punya back up dari kekuatan kapital itulah yang bisa bertanding, baik di regional election maupun dalam national election.
“Jadi dalam pemilu presiden dan pilkada hanya orang-orang yang mempunyai kekuatan ekonomi yang bisa ikut maju dan berpeluang untuk menang,” ujar Fadli.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon enggan mengomentari isu pergantian Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) yang belakangan mengemuka.
Namun, ia berharap figur yang memimpin institusi tersebut merupakan sosok yang tak terafiliasi dengan kepentingan atau partai politik tertentu.
“BIN betul-betul diisi profesional, punya kapasitas, kapabilitas dan netral dalam menjaga kepentingan nasional, kepentingan negara,” ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/8/2016).
“Tentu kita ingin BIN jadi lembaga yang betul-betul intelijen negara. Menjaga kepentingan nasional. Bukan kepentingan kelompok atau partai politik,” sambung dia.
Namun, saat ditanya apakah sosok yang dimaksudnya tersebut adalah Sutiyoso atau harapan pada penggantinya kelak, Fadli membantahnya. Kriteria tersebut, kata dia, tak mengacu pada figur manapun.
Pada kesempatan tersebut, Fadli mengaku diajak bertemu oleh Sutiyoso. Hal tersebut diungkapkannya usai Sutiyoso meninggalkan gedung parlemen, Selasa siang.
Presiden Joko Widodo dikabarkan akan mengganti Kepala BIN dalam waktu dekat. Sinyal pergantian itu juga disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
“Kalau BIN tunggu sajalah perkembangannya, dalam waktu tidak terlalu lama,” kata Kalla di Kantor Wapres, Jumat (12/8/2016).
Namun, hingga hari ini pimpinan DPR mengaku belum menerima surat pergantian Kepala BIN.
Adapun Sutiyoso enggan memberikan komentar panjang soal isu pergantian Kepala BIN. Ia mengaku tak tahu mengenai isu pergantian tersebut.
Meski demikian, Sutiyoso menyatakan siap jika dicopot dari jabatannya.
“Ya harus siap,” ujar Sutiyoso.
Menurut Sutiyoso, hingga saat ini belum ada komunikasi terkait hal tersebut dengan Presiden.
Adapun mengenai pertemuannya dengan presiden beberapa waktu lalu, Sutiyoso menganggapnya hal biasa. Ia memberikan laporan rutin kepada Presiden.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai, sudah ada aturan mainnya bahwa pejawat yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah, harus cuti. Hal itu untuk menghindari potensi penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan untuk kampanye atau penggalangan.
Menurutnya, aturan cuti bagi pejawat yang mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah sudah bagus dan itu sudah terjadi pada pilkada tahun lalu. Menurutnya UU yang mengatur soal cuti kampanye bagi pejawat harus dipertahankan.
”Jadi menurut saya harus dipertahankan. Jadi saya kira MK masih waras untuk tidak mengabulkan. Harusnya tidak dikabulkan. Justru upaya ini bertentangan dengan apa yang dia (Ahok) lakukan dulu, ketika meminta adanya cuti,” kata Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/8).
Fadli mengatakan, aturan cuti bagi pejawat juga tidak ada benturan dengan konstitusi. Oleh karena itu, ia menyatakan seharusnya MK mengabaikan judicial review Ahok, karena tidak bertentangan dengan konstitusi.
”Efeknya sudah bagus, saya kira pejawat tidak boleh menggunakanpower-nya untuk pilkada. Harus didukung itu. Kalau dikabulkan kita mundur lagi ke belakang,” ucapnya.
Kalau gugatan Ahok dikabulkan, lanjutnya, pejawat bisa menggunakan berbagai macam perangkat atau instrumen yang bisa digunakan dalam rangka Pilkada. Akibatnya, segala macam cara bisa dilakukan, mulai dari bantuan sosial maupun lainnya.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mempertanyakan asal kajian yang memunculkan wacana kenaikan harga rokok.
Menurut dia, wacana tersebut jika diterapkan akan berdampak pada banyak sektor, seperti sektor ekonomi dan usaha.
Jika maksud utamanya adalah untuk kesehatan, lanjut Fadli, maka seharusnya tak tiba-tiba keluar angka Rp 50 ribu.
“Ini kajiannya dari mana Rp 50 ribu? Karena ini kan dampaknya sangat besar, runtutannya ke bawah, pada petani tembakau, kepada para pengguna. Jadi bukan hanya industrinya. Saya kira ini perlu dikaji,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/8/2016).
Ia menilai, konsep dari kenaikan harga rokok masih mentah dan belum cukup matang untuk diimplementasikan. Kajian yang dilakukan harus cukup mendalam.
“Kalau maksudnya adalah untuk membuat suatu upaya pengendalian pada kesehatan, mestinya harus dengan cara lain jangan tiba-tiba langsung keluar angka Rp 50 ribu,” tuturnya.
Sebelumnya, pemerintah mengaku mendengarkan usulan kenaikan harga rokok menjadi Rp 50.000 per bungkus. Oleh karena itu, penyesuaian tarif cukai rokok sebagai salah satu instrumen harga rokok akan dikaji.
“Cukai rokok belum kami diskusikan lagi, tetapi kami kan biasanya setiap tahun ada penyesuaian tarif cukainya,” ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal Suahasil Nazara di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (17/8/2016).
Selama ini, harga rokok di bawah Rp 20.000 dinilai menjadi penyebab tingginya jumlah perokok di Indonesia. Hal tersebut membuat orang yang kurang mampu hingga anak-anak sekolah mudah membeli rokok.
Pemerintah sudah menargetkan pendapatan cukai dalam RAPBN 2017 sebesar Rp 157,16 triliun atau naik 6,12 persen dari target APBN Perubahan 2016 sebesar Rp 148,09 triliun.
Khusus untuk cukai hasil tembakau, ditargetkan sebesar Rp 149,88 triliun atau naik 5,78 persen dari target APBNP 2016 sebesar Rp 141,7 triliun.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon meminta pemerintah melakukan kajian lebih dalam sebelum menaikkan harga rokok menjadi Rp50 ribu.
“Hal tersebut harus dipikirkan matang-matang, karena masalah rokok ini adalah masalah ekonomi, masalah usaha,” ujar Fadli Zon, saat ditenui di Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (22/8/2016).
Fadli mempertanyakan apa dasar pemerintah melakukan intervensi terhadap perusahaan rokok, terutama soal harga produk.
“Apakah bisa pemerintah juga mengintervensi suatu perusahaan, suatu bisnis yang terkait rokok ini? Kalau maksudnya adalah untuk membuat upaya pengendalian pada kesehatan, mestinya harus dengan cara lain. Jangan tiba-tiba langsung keluar angka Rp50 ribu. Ini kajiannya dari mana angka Rp50 ribu?” kata Fadli bertanya.
Menurut politikus Gerindra tersebut, kenaikan harga rokok berdampak besar, akan memengaruhi petani tembakau dan pengguna. Selain itu, Fadli menilai jika kontribusi industri rokok terhadap pendapatan negara sangat banyak.
“Saya kira ini perlu dikaji. Apalagi biaya cukainya juga masih cukup tinggi di APBN kita. Saya bukan perokok, tapi saya melihat dari sisi ekonomi dan ekonomi rakyat, bahwa ini adalah bagian yang harus kita pikirkan dan harus kita kaji lebih dalam. Jangan hanya sembarangan. Konsep yang masih mentah tiba-tiba dikeluarkan. Termasuk soal dwi-kewarganegaraan, ini kan juga konsep yang masih mentah, yang belum ada kajian mendalam, tiba-tiba langsung dikeluarkan,” kata Fadli.
Wacana menaikkan harga rokok muncul berdasarkan hasil studi yang dilakukan Kepala Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Hasbullah Thabrany.
Hasbullah dan rekan-rekannya melakukan survei terhadap seribu orang. Menurut survei itu, seseorang akan berhenti merokok jika harga rokok dinaikkan dua kali lipat dari harga normal. Hasil surevi, mayoritas setuju jika harga rokok dinaikkan.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon memimpin pertemuan Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC), di Nusantara III DPR RI, Senin (22/8). GOPAC merupakan satu-satunya organisasi jaringan anggota parlemen internasional yang fokus pada isu-isu anti korupsi dan penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan penegakkan supremasi hukum secara internasional.
Pertemuan ini digelar untuk memperkenalkan keanggotan GOPAC Indonesia dan koordinasi berbagai kegiatan yang termasuk dalam agenda GOPAC Indonesia. Fadli mengatakan, GOPAC sudah dibentuk di DPR pada periode lalu dan saat ini sedang diperbaharui GOPAC Nasional chapter baru.
“Karena sekarang sudah ada sekitar 57 anggota yang sudah terdaftar, anggota parlemen aktif, dan GOPAC ini anggotanya juga diluar parlemen, mantan anggota parlemen dan juga DPD,” kata Fadli Zon, usai rapat GOPAC, Senin (22/8).
Melalui kegiatan GOPAC, Fadli berharap akan adanya upaya-upaya untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi yang terjadi di wilayah parlemen dan juga di kegiatan-kegiatan parlemen. Kalau di lembaga legislatif, kata dia, biasanya dilakukan oleh oknum.
Sebenarnya, DPR juga ingin mengurangi praktek-praktek korupsi. Sebetulnya, korupsi tidak hanya terjadi di lembaga legislatif, tapi juga dilembaga eksekutif yang bahkan lebih banyak, begitu juga di lembaga Yudikatif.
“Karena di eksekutif itu pengguna anggaran. Legislatif ini kan bukan pengguna anggaran. Ya diseluruh linilah kita harus membereskan,” papar Fadli.
Program GOPAC tersebar di lima area kerja yang menjadi bagian Global Task Force (GTF), yakni Anti Pencucian Uang, Konvensi Anti Korupsi PBB (UNCAC), Pengawasan oleh Parlemen, Etika dan Perilaku Parlemen, dan Partisipasi Masyarakat.
Salah satu usulan program kerja GOPAC yakni potensi kolaborasi program dan kegiatan kerja sama baik nasional dan internasional terkait isu-isu anti-korupsi dengan KPK.
KPK telah menginformasikan putaran kedua review kepatuhan nasional terhadap UNCAC yang berjalan mulai 2016 (untuk UNCAC Bab Pencegahan dan Bab Pemulihan Aset). Akan ada kegiatan bersama di KPK dengan mengundang DPR dan GOPAC Indonesia untuk diskusi dalam isu pencegahan dan pemulihan asset.
KPK juga menginformasikan telah menyelesaikan siklus pertama review UNCAC yang menghasilkan sejumlah rekomendasi internasional untuk Indonesia yang harus ditindaklanjuti.
Anggota DPR yang tergabung dalam GOPAC yakni Rufinus Hutauruk (Hanura), Mukhtar Tompo (Hanura), Andreas Eddy Susetyo (PDI-P), Ferry Kase (Komisi X), Bambang Sutrisno (Golkar), Nurhayati Komisi V (PPP), Arief Suditomo (Hanura), Joni Indrawan (Hanura) Komisi IX, Ledia Hanifa (PKS), Rahayu Saraswati (Gerindra) Komisi VIII, Biem Benyamin Komisi XI (Gerindra), Abdul Latief Komisi XI (PKB), Hamdani (Nasdem), Melani Suharli (Demokrat).
Rumah Budaya Fadli Zon, Kamis (18/8), malam, meluncurkan buku “Pantun Minang” Dua Bahasa (Minang-Indonesia) karya Budayawan Minang, “Mak Katik” Musra Dahrizal.
Buku setebal 598 halaman berisi 5.000 pantun itu, diterbitkan Fadli Zon Library, Jakarta, dan akan diusulkan masuk rekor MURI (Museum Rekor Indonesia) sebagai buku berisi pantun terbanyak yang berasal dari Minangkabau.
Peluncuran buku tersebut bertepatan dengan syukuran dan ulang tahun ke-66 “Mak Katik” Musra Dahrizal. Sejumlah pejabat, seniman, budayawan, tokoh adat di Sumatra Barat menghadiri acara itu.
Budayawan Fadli Zon yang menggagas penerbitan buku “Pantun Minang” dwi bahasa tersebut mengatakan, memahami patun Minangkabau sama artinya menyelami kebudayaan masyarakat Minangkabau. “Sebab hampir seluruh ragam tradisi Minangkabau dapat kita temukan dalam pantun Minangkabau,” kata Fadli Zon yang juga Wakil Ketua DPR RI.
Dia mengatakan sangat mengenal “Mak Katik” sebagai sosok seniman dan budayawan Minang yang setia pada tradisi. “Ia punya perhatian mendalam terhadap kebudayaan Minangkabau dan pelestariannya. Usahanya untuk membuat pantun dan dikumpulkan menjadi buku merupakan ikhtiar penting yang pantas diapresiasi,” ujarnya.
Mak Katik, menurut Fadli Zon, adalah seniman yang multitalenta. Ia pandai berdendang, saluang, silek, randai hingga pantun. “Kemampuannya dalam seni pertunjukan tradisi tidak diragukan lagi, apalagi hafalan-hafalan pantun Minang merupakan karya Mak Katik sendiri,” tambahnya.
“Mak Katik” Musra Dahrizal Katik Jo Mangkuto lahir di Padang Panjang, 18 Agustus 1950. Ketekunan mendalami adat Minangkabau telah ia mulai sejak tahun 1963 ketika dirinya mempelajari Pidato Adat.
Tahun 1970 Mak Katik terlibat aktif sebagai pembina dalam sasaran Silat Tuo dan Randai Talego Gunung di Subarang Palinggam Padang Selatan. Ia juga aktif membina sasaran Silat dan Randai Anggrek Tujuh di Kuranji Kota Padang, serta sasaran Silat dan Randai Palito Nyalo di Pauah Kota Padang sejak tahun 1989 hingga sekarang.
Sejumlah film pernah ia perankan, di antaranya; “Siti Nurbaya”, “Sengsara Membawa Nikmat”, “Wajah-wajah Dalam Cermin”, “Sorong Patah Siku”, “Simarantang”, “Maran Pado”, “Anak Galanggang dan Dendang Cinta dari Pesisir” serta “Tenggelamnya Kapal Van Der Wijk”.
Rumah Budaya Fadli Zon yang terletak di Nagari Aia Angek, Kabupaten Tanah Datar, Sumatra Barat (Sumbar), meluncurkan buku pantun dua bahasa. Fadli Zon ketika meluncurkan buku pantun itu di Aia Angek, Kabupaten Tanah Datar, Kamis (18/8) malam, menyebutkan dengan terbitnya buku pantun dua bahasa tersebut, bisa melestarikan kebudayaan Minang Kabau.
“Bahasa merupakan salah satu kekayaan negeri ini yang sudah seharusnya dilestarikan. Mudah-mudahan akan banyak lahir ahli-ahli bahasa ke depannya,” ujar Fadli Zon yang juga Wakil Ketua DPR RI itu.
Buku yang dikarang oleh Musra Dahrizal itu, memuat pantun bahasa Minang Kabau dan Indonesia. Paling banyak memuat cerita pantun ceria. “Kami akan usulkan salah satu rekor Muri mengingat jumlah pantun dalam satu buku itu mencapai 5.000 lebih dengan jumlah halaman 600 lembar,” katanya.
Budayawan Taufik Ismail menyambut baik terbitnya buku pantun yang memuat kebudayaan Minang Kabau itu. “Kami sangat gembira ada yang bukan seorang sastrawan bisa menerbitkan buku pantun dengan jumlah yang tidak sedikit,” katanya.
Ia juga memuji Musra Dahrizal yang terkenal dengan sebuatan Mak Katik itu, bisa membukukan ribuan pantun dengan dua bahasa. Meskipun dia hanya seorang pegiat budaya kreatif.
Ia berharap, isi demi isi pantun bisa menyampaikan pesan perang terhadap narkoba yang menjadi penyebab terbanyak kerusakan tubuh dan moral ana-anak bangsa saat ini. Musra Dahrizal berharap, terbitnya buku pantun itu bisa menjadi penyejuk bagi generasi muda untuk lebih berbuat baik dan meningkatkan kreativitas.
Selain buku pantun, saat ini dirinya sudah menyiapkan pidato adat Minang Kabau yang juga akan dibukukan dalam waktu dekat. “Sekarang persiapan sudah mencapai 90 persen. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa dibukukan lagi,” katanya.
Dalam menyiapkan buku pantun dua bahasa itu, Mak Katik memulainya sejak 2009. Dia mengakui ada banyak rintangan yang dihadapinya. “Rintangan banyak memang, namun saya terus semangat, agar pantun itu bisa dibukukan dan akhirnya pada 2016 cita-cita itu tercapai juga,” katanya.
Perangko telah menjadi bagian dari arsip sejarah yang penting, karena benda pos ini dalam perjalanan sejarahnya tak hanya menjadi tanda bagi bea pengiriman pos, tetapi telah menjadi arsip bagi berbagai peristiwa bersejarah, alat komunikasi pembangunan, serta jembatan diplomasi yang menghubungkan berbagai bangsa.
Itu sebabnya, dalam rangkaian memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-71, DPR RI mengadakan pameran filateli.
Sesuai dengan posisi DPR sebagai lembaga politik, maka pameran filateli ini akan mengambil tema “Politik dalam Perangko”.
Perangko-perangko yang menggambarkan berbagai peristiwa politik penting dalam sejarah Indonesia dipamerkan dalam pameran filateli ini.
Koleksi perangko milik Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, yang berjudul ‘Netherlands Indies Postal Cancellation 1789-1917’, juga ikut dipamerkan.
Koleksi yang termasuk kelas Postal History ini menceritakan perjalanan cap pos yang diterakan pada seluruh surat dan kartu pos mulai dari masa sebelum ada perangko tahun 1789 (VOC dan pre-philately) sampai dengan masa sesudah ada perangko hingga tahun 1917, pada masa Hindia Belanda. Koleksi Fadli ini pernah mendapatkan Medali Large Vermeil pada pameran filateli tingkat dunia di Singapura tahun 2015, dan di New York pada 2016.
Selain itu pada pameran ini juga ditampilkan koleksi milik Indra Kusuma, perangko-perangko berjudul ‘Repoeblik Indonesia 1945-1949: The Local Issued Stamps During the Independence War in Java Island’. Koleksi kelas Tradisional Filateli ini menggambarkan seluruh penerbitan perangko, variasi, serta penggunaannya di Jawa pada masa perang mempertahankan kemerdekaan, 1945-1949.
Koleksi lain yang juga ditampilkan adalah milik Tono Dwi Putranto, yang berjudul ‘The Development of KLM and KNILM Operation in Netherlands Indies 1920-1942’. Koleksi kelas Aerophilateli ini menampilkan perjalanan amplop surat yang dikirim melalui pesawat udara, terutama mengenai tarif dan rutenya di Hindia Belanda pada periode 1920–1942.
Ada juga koleksi Avie Wijaya, dengan judul koleksi ‘Republic Indonesia 1945-1949 Under NICA (Netherlands Indies Civil Administration)’; koleksi Yan Wiriadi Jodana, dengan judul koleksi ‘A Study of Occupation, Emergency and Local Issued Stamps Under Republic of Indonesia Rule at Java and Madoera during 1945-1949’; koleksi Agus Wibawanto, dengan judul koleksi ‘The Struggle for Independence in Java 1945-1949’; koleksi Budi Rachmanto; koleksi Gita Noviandi, dengan judul koleksi ‘Postal Card of Dutch East Indies 1874-1932’.
Pada pameran filateli ini juga ditampilkan koleksi perangko seri Pemilihan Umum, keikutsertaan Indonesia dalam berbagai organisasi dunia, hubungan-hubungan diplomatik, Reformasi 1998, lepasnya Timor Timur, gambaran hasil-hasil pembangunan Indonesia setiap lima tahun sekali, tokoh-tokoh politik, hingga seri Presiden RI, mulai dari Presiden Soekarno hingga Presiden Joko Widodo. Paling menarik, ditampilkan juga Sampul Hari Pertama Seri Presiden Joko Widodo yang ditandatangi asli. Koleksi itu milik Dr. Fadli Zon.
