Global Organization of Parlementarians against Corruption (GOPAC) dan DPR menggelar workshop Development Effectiveness to Implement the SDGs, di gedung Nusantara, DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (30/8/2016).
Workshop tersebut merupakan kerjasama GOPAC, DPR dengan United Nations Deveplopment Programme (UNDP), Islamic Development Bank, dan Westminster Foundation for Democracy,
Dalam sambutannya, ketua GOPAC Indonesia, Fadli Zon mengatakan bahwa para anggota parlemen merupakan aktor penting dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Dalam prakteknya, pembangunan berkelanjutan tersebut harus akuntabel, inklusif, partisipatif, dan transparan.
Pernyataan tersebut disampaikan Fadli untuk menyoroti dana bantuan pembangunan, baik yang bersumber dari anggaran nasional maupun yang diperoleh dari donor internasional.
“Pengelolaan dana dalam jumlah besar ini harus terawasi dengan baik, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Fadli.
“Karena itulah, parlemen bersama dengan pemangku kepentingan lainnya harus menjamin bahwa alokasi pembangunan mampu menyasar kebutuhan konstituen yang beragam, serta memberi kebermanfaatan bagi seluruh masyarakat,” Fadli menambahkan.
Fadli menjelaskan, kerjasama antara GOPAC, UNDP, Islamic Development Bank, dan Westminster Foundation for Democracy akan fokus pada penguatan peran parlemen dalam memastikan efektivitas sumber daya pembangunan, khususnya terkait impelementasi dan pencapaian target-target TPB.
Dari kerja sama tersebut, dihasilkan buku panduan bagi para anggota parlemen yang dapat digunakan dalam pengawasan dana pembangunan, serta pengawasan proses pelaksanaan TPB di masing-masing negara.
“Buku panduan itu diharapkan mampu menyediakan alat ukur yang dapat digunakan untuk mendorong akuntabilitas pengelolaan dana pembangunan TPB,” ujar Fadli.
Fadli juga berharap, para anggota parlemen mampu menyadari peran strategis dalam implementasi TPB. Katanya, wakil rakyat harus bertanggung jawab mendorong pembangunan yang berpusat pada rakyat dan responsif terhadap kebutuhan konstituennya.
Menurut Fadli, salah satu tantangan TPB adalah tindak pidana korupsi. Ia mengatakan, memerangi korupsi adalah tindakan yang utopis. Sebab itu, perlu menyatukan komitmen dan menggabungkan semangat nasional dan global melawan korupsi.
“Melalui GOPAC ini, kami bersama-sama menguatkan komitmen dan berkolaborasi dalam gerakan anti-korupsi,” kata wakil ketua DPR dari Fraksi Gerindra itu.
“GOPAC merupakan satu-satunya organisasi jaringan anggota parlemen internasional yang fokus pada isu-isu anti-korupsi, penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, dan penegakan supremasi hukum secara internasional,” Fadli menambahkan.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta agar implementasi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty jangan sampai meresahkan masyarakat kalangan bawah.
Pemerintah seharusnya fokus pada konglomerat yang memarkirkan dananya di luar negeri agar dapat dikembalikan ke dalam negeri.
“Jangan sampai ini meresahkan masyarakat, terutama yang sebetulnya kemampuannya terbatas. Justru harusnya masyarakat yang punya dana di luar, perusahaan besar, mereka semua yang harusnya jadi sasaran,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/8/2016).
Menurut Fadli, keresahan yang muncul di masyarakat nantinya justru akan merugikan Pemerintah.
Pasalnya, kata dia, selama ini manfaat pajak belum sepenuhnya dirasakan masyarakat, tetapi mereka juga menjadi target program pengampunan pajak.
“Kalau meresahkan masyarakat ini justru back fire, akan merugikan pemerintah sendiri,” ujar politisi Partai Gerindra itu.
UU Tax Amnesty sebelumnya digugat ke Mahkamah Konstitusi oleh beberapa pihak dengan berbagai alasan. Terakhir,Muhammadiyah akan mengajukan uji materi.
Presiden Joko Widodo sudah menegaskan, regulasi tersebut pada prinsipnya menyasar wajib pajak skala besar, terutama yang menaruh uangnya di luar negeri agar uang itu direpatriasi ke dalam negeri.
Di sisi lain, UU Amnesty Pajak dapat diikuti pula oleh wajib pajak skala kecil.
Namun, untuk menjawab polemik yang terjadi, Jokowi mengatakan bahwa Direktorat Jenderal Pajak telah mengeluarkan peraturan baru bahwa wajib pajak skala kecil tidak diharuskan mengikuti Amnesty Pajak.
“Untuk menghilangkan gosip atau rumor bahwa ada yang resah, sudah keluar peraturan Dirjen Pajak yang di situ kurang lebih menyatakan, misalnya petani, nelayan, pensiunan, sudahlah, enggak perlu ikut Tax Amnesty,” ujar Jokowi di Tangerang, Banten, Selasa.
Jokowi menegaskan, mengikuti program pengampunan pajak merupakan hak, bukanlah kewajiban. Oleh sebab itu, dia merasa sebenarnya masyarakat tidak perlu menolaknya.
“Kalau seluruh masyarakat harus, wajib, itu baru ramai. Ini hak. Yang besar saja bisa menggunakan, bisa tidak. Yang menengah dan kecil juga begitu, jadi bagaimana,” ujar Jokowi.
Adapun soal uji materi ke MK, Presiden mengaku santai. Pasalnya, kenyataannya banyak UU yang digugat ke MK.
Jokowi menjelaskan, pemerintah akan sekuat tenaga mempertahankan UU tax amnesty. Kalau nanti ada panggilan, yang datang bukan hanya PNS setingkat eselon II atau III, tetapi menteri bahkan Menko yang akan datang.
Salah satu Rancangan Undang-Undang krusial yang hendak digarap pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah RUU Pemilu karena akan menentukan jalannya Pemilu 2019 yang berlangsung serentak.
Namun, hingga kini, pemerintah sama sekali belum mengirim naskah akademik maupun draf RUU Pemilu yang ditargetkan selesai pada 2017.
Padahal, dalam pembahasan RUU tersebut, akan dibahas beberapa hal penting terkait mekanisme pencalonan presiden, sistem pemilihan anggota legislatif, dan lain sebagainya.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengimbau pemerintah agar segera mengirimkan draf RUU Pemilu ke DPR. Menurut Fadli, biarlah perdebatan terkait RUU Pemilu berlangsung di DPR sehingga pemerintah tak perlu berlarut-larut dalam membuat draf awal RUU tersebut.
“Saya minta ke pemerintah segera mengirimkan draf RUU Pemilu. Bukan poin-poinnya saja. Tapi RUU-nya karena agendanya akan sangat panjang, biarkan perdebatannya di DPR saja,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/8/2016).
Fadli menuturkan akan banyak agenda politik yang terlantar bila pembahasan RUU Pemilu tak segera dimulai.
“Ada amanat untuk perubahan mekanisme dari terlisah menjadi serentak. Ini kan harus ada mekanismenya secara rinci. Biarlah dibicarakan diperdebatkan di DPR,” lanjut politisi Partai Gerindra itu.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), ditunjuk sebagai tuan rumah penyelenggaraan Workshop Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (Gopac). Workshop tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi berlangsung selam dua hari dari 30-31 Agustus 2016.
Dalam pertemuan itu, hadir para delegasi dari berbagai parlemen dunia, terutama delegasi Global Organization of Parliamentarians Againts Corruption (GOPAC). Hadir pula delegasi Islamic Development Bank (ISDB),United Nation Development Programme (UNDP), dan Westminster Foundation for Democracy (WFD).
Chairman Gopac, Fadli Zon menyampaikan acara ini dihadiri 150 peserta dari berbagai parlemen dunia. Dalam workshop tersebut juga dibagikan semacam handbook kepada para anggota Gopac tentang sistem pemberantasan korupsi. Parlemen sendiri, kata Fadli Zon turut aktif membangun sistem pencegahan dan pemberantasan korupsi. Apalagi potensi korupsi di lingkungan eksekutif jauh lebih tinggi daripada legislatif. Sebab eksekutif merupakan pengguna anggaran sehingga resistensi korupsi mudah sekali dilakukan.
Politikus dari partai Gerindra itu berharap perhelatan ini dapat menjadi momentum yang tepat bagi Anggota Parlemen. Khususnya di wilayah Asia Tenggara dan Asia Selatan, serta institusi dan pemangku kepentingan terkait untuk berkumpul, mengevaluasi, dan bersama-sama medorong pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).”Selama dua hari ke depan kita akan berdiskusi, bertukar informasi dan berbagi pengalaman terkait upaya penguatan parlemen dalam memastikan efektivitas sumber daya pembangunan, guna mendukung implementasi SDGs,” ujar Fadli Zon, saat memberikan sambutan, Selasa (30/8).
Menurutnya, workshop tersebut menjadi tonggak penting dalam memberikan kesempatan bagi dunia untuk merefleksikan hasil pembangunan yang telah dicapai. Tujuan-tujuan tersebut mengatur tata cara dan prosedur pembangunan dengan mengedepankan nilai-nilai masyarakat yang damai tanpa kekerasan, non-diskriminasi, partisipasi, tata pemerintahan yang terbuka serta kerja sama dan kolaborasi multisektor. Setelah pemerintah berbagai Negara menyatakan komitmennya dalam mewujudukan tujuan-tujuan yang ambisius ini, tiba saatnya bagi kita untuk mulai mengalihkan perhatian pada proses implementasi.
“Perlu disusun konstelasi koordinasi yang efektif, kerangka hukum yang kuat baik di tingkat nasional maupun global, serta pengawasan yang komprehensif untuk mendukung pelaksanaan SDGs secara konsisten dalam jangka panjang. Hal inilah yang membawa kita semua dalam pertemuan hari ini,” kata dia.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon mendesak pemerintah segera mengirimkan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu kepada DPR. Menurut Fadli, agenda pembahasan RUU Pemilu membutuhkan waktu lama.
“Agendanya akan sangat panjang, biarkan perdebatannya di DPR saja,” kata Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 30 Agustus 2016. Pembahasan yang makin cepat, kata Fadli, bisa membuat persiapan pemilu menjadi lebih cepat.
Fadli mengkhawatirkan, apabila pembahasan RUU Pemilu tak kunjung dilaksanakan, akan menghambat agenda politik. Sebab, partai politik juga harus mempersiapkan diri menghadapi Pilkada 2017 dan Pemilu 2019. “Kualitas RUU Pemilu pun menjadi seadanya,” ujar Fadli. “Kalau (pembahasan) terlambat, jangan salahkan DPR kalau pembicaraan (RUU Pemilu) mepet.”
Revisi UU Pemilu meliputi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penyelenggara Pemilu. Hal itu telah masuk Program Legislasi Nasional 2016. Salah satu yang disorot adalah sistem pemilu yang akan digunakan.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menargetkan RUU diserahkan kepada DPR pada pekan kedua September 2016. Tjahjo mengatakan rancangan tersebut masih harus dibahas dalam rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia memperingati hari jadinya yang ke-71 hari ini, Senin (29/8/2016). Wakil Ketua DPR RI bidang Polhukam, Dr.Fadli Zon, menyatakan DPR RI memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga pembangunan demokrasi Indonesia.
Sebagai lembaga legislatif, DPR RI tidak hanya memiliki peran untuk memproduksi undang-undang, namun juga memastikan ditegakkannya undang-undang tersebut. Melalui fungsi kontrol, DPR RIjuga mengawasi agar roda pemerintahan yang dijalankan oleh eksekutif berada pada garis undang-undang yang sudah ditetapkan.
Lebih jauh, periode pasca reformasi yang dilalui melalui amandemen UUD 1945 telah memberikan kepada Dewan posisi yang sangat kuat didalam menjalankan fungsi-fungsinya.
Dr.Fadli Zon juga menekankan tantangan terkini DPR RI yakni melakukan transformasi menuju parlemen modern, sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis DPR RI 2015-2019.
Untuk membentuk parlemen modern, Dr.Fadli Zon menekankan ada tiga indikator utama. Yaitu transparansi, akses teknologi, dan penguatan peran representasi.
“Semua ini satu kesatuan untuk penguatan kelembagaan DPR RI hingga 2019. Dukungan dari seluruh pihak, terutama dari seluruh anggota dewan, adalah kunci bagi transformasi DPR menuju parlemen modern,” kata Fadli Zon.
Di hari jadi DPR RI yang ke 71, Dr.Fadli Zon mengajak seluruh pihak, terutama kepada seluruh anggota Dewan, untuk sama sama membangun kelembagaan DPR RI
Terutama dalam membangun harkat, martabat, dan wibawa DPR RI, sebagai hal yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai amanat konstitusi.
“Sebagaimana kita ketahui, hari jadi DPR merujuk pada pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat yang disahkan 12 hari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dalam rangka perayaan HUT DPR RI ke 71, diselenggarakan beberapa kegiatan seperti pameran Seni Rupa, foto dan beragam kegiatan lainnya di kompleks parlemen senayan,” papar Fadli Zon.
Masyarakat menginginkan DPR memperjuangkan aspirasi rakyat dan menyampaikan kepada pemerintah berbagai kesulitan-kesulitan hidup yang makin dirasakan belakangan ini.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fadli Zon meminta Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang definitif, setelah dicopotnya Archandra Tahar.
Posisi Menteri ESDM kini masih diduduki Luhut Binsar Panjaitan sebagai pelaksana tugas (plt). Menurut Fadli, Menteri ESDM merupakan jabatan strategis dan harus segera diisi orang kompeten.
ESDM perlu segera ditetapkan menterinya supaya ini tidak plt terus,” katanya di Kampus Universitas Indonesia, Depok, Sabtu (27/8/2016).
Menurut Fadli, Menteri ESDM memerlukan sosok yang berpengalaman di bidangnya. Ia menilai dari kalangan profesional lebih layak mengisi jabatan tersebut ketimbang politisi.
“ESDM butuh orang yang bukan bidang sembarangan. Profesional lebih bagus,” tegasnya.
Jika Archandra memiliki peluang untuk kembali menjabat Menteri ESDM, menurut Fadli hal itu tergantung dari proses kewarganegaraan Archandra.
Soal interpelasi kepada Presiden Joko Widodo, Fadli menegaskan bahwa DPR tidak sampai ke arah itu. “Kita lihat ya prosesnya sejauh mana soal kewarganegaraan kan sangat substansial. Interpelasi, belum lah, kita lihat perkembangannya,” tukasnya.
Fadli Zon,Waketum Geridra yang juga Wakil ketua DPR RI akhirnya menyelesaikan program Doktor di fakultas ilmu pengetahuan budaya Universitas Indonesia.
Dalam disertasinya politisi Gerindra putra Luak Limopuluah ini mengambil tema ‘Sejarah Pemikiran Ekonomi Muhammad Hatta’, hal ini karena kekagumannya kepada tokoh proklamator bangsa tersebut.
Fadli mengaku, cukup berat langkahnya menempuh gelar doktor lantaran kepadatan waktu yang dijalani sebagai politisi partai. Sehingga, pada saat diwisuda ia tidak dapat meraih gelar cumlaude yang terkait dengan masa tempuh penyelesaian disertasi.
aya sebenarnya agak termasuk yang terlambat menyelesaikan disertasi karena kesibukan politik, apalagi pada 2013 sampai 2014, jadi saya enggak maksimal. Walaupun IPK saya diatas 3,8,” katanya di Gedung Rektorat UI, Sabtu (27/8)kepada okezone.com.
Fadli meraih gelar S-1 dari UI, S-2 dari Inggris, dan S-3 dari UI.
“Ini tantangan bagi saya, karena saya ambil bidang sejarah. UI sangat ketat dalam absensi waktu tahun-tahun pertama harus di atas 70 persen, ini termasuk universitas terbaik dan saya sangat senang bisa berhasil menyelesaikan studi,” ucapnya.
Fadli menjelaskan, sebagai pejabat publik, sejarah pemikiran Bung Hatta menjadi tantangan. Menurutnya, pekerjaan pemerintah membenahi perekonomian masih panjang, belum lagi arah ekonomi yang semakin liberal.
“Karena semangat Bung Hatta, ekonomi kerakyatan sudah tertuang dalam konsititusi kita pasal 33. Bahkan sudah imperatif wajib dilakukan. Saya akan terapkan apa yang ada di disertasi ini dalam bidang politik ekonomi kebijakan yang memungkinkan apa yang menjadi pemikiran Bung Hatta bisa terealisasi. Ekonomi kita makin liberal makin banyak cabang-cabang produksi kita yang dikuasai asing, bukan untuk sebesar-besarnya rakyat,” pungkasnya
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon yang juga aktif di kegiatan kebudayaan, menyelenggarakan Syukuran 81 Tahun Anas Joesoef, Minggu (28/8/2016) kemarin.
Acara diselenggarakan di rumah dinas Fadli Zon di Kuningan, Jakarta.Sejumlah tokoh dan seniman hadir dalam acara tersebut, antara lain Ketua DPD RI Irman Gusman, mantan Kapolri Awaloedin Djamin lalu rekan Anas Joesoef di Orkes Gumarang: Syaiful Nawas dan penyanyi Minang legendaris Elly Kasim.
Hadir juga guru vokal dan penyanyi soprano senior Catharina Leimena, pianis Marusya Nainggolan, Ahmad Dhani, Neno Warisman, Fryda Lucyana, Linda Djalil serta banyak lagi seniman lainnya.
Anas Joesoef adalah penyanyi seriosa era 1950an. Ia pernah menjadi juara 1 Bintang Radio tahun 1959 untuk lagu seriosa se-Indonesia.
Anas menciptakan lagu dan aktif menjadi penyanyi Orkes Gumarang 1956-1960 mendendangkan lagu Minang.Pada 9 September 1960, Anas Joesoef berangkat ke Jerman untuk menempuh pendidikan ilmu seni vokal.
Sesudah menyelesaikan pendidikan pada 1964, Anas Joesoef langsung berkarir sebagai penyanyi tenor selama 35 tahun di Jerman.
Fadli Zon yang saat ini sedang menyelesaikan penulisan buku tentang perjalanan Orkes Gumarang 1954-1964 mengaku bersyukur bisa bertemu Anas Joesoef.
“Saya sudah hampir lima tahun mencari Pak Anas. Baru bertemu beliau minggu lalu. Karena 28 Agustus ini ia tepat berusia 81 tahun, maka saya buat acara sederhana, makan siang mengundang sahabat-sajabat seniman lain,” ujar Fadli Zon.
Di usianya yang ke 81 Tahun, Anas Joesoef juga mendapatkan kado istimewa berupa penghargaan dari MURI sebagai Insan Indonesia Terlama Berkarir sebagai Penyanyi Opera di Luar Negeri.
Anas menjadi penyanyi opera selama 35 tahun di Jerman.
“Anas Joesoef adalah penyanyi seriosa legendaris kebanggaan Indonesia. Kiprahnya di Jerman telah mengharumkan nama bangsa. Begitu juga saat ia berkarir di Orkes Gumarang,” lanjut Fadli Zon.
Orkes Gumarang yang terkenal dengan lagunya Ayam den Lapeh yang dinyanyikan oleh Nurseha, merupakan Orkes yang telah menjadi Penyatu Rasa.
Walaupun lagu yang dibawakan sebagian besar dalam bahasa Minang, namun pada dekade 1950-1960an hampir semua orang lintas suku mengetahui Orkes Gumarang.
Pada acara syukuran Anas Joesoef, Minggu siang, juga secara spontan dinyanyikan lagu-lagu Gumarang oleh Anas, Syaiful Nawas, Elly Kasim, dan para seniman lain.
erjalanan sepuluh tahun Orkes Gumarang (1954-1964) bukanlah hal mudah. Fadli Zon mencoba menuliskannya dalam buku yang akan ia luncurkan rencananya pada pertengahan September nanti.
“Momen syukuran 81 Tahun Pak Anas Joesoef sekaligus sebagai ajang reuni ketiga personil Gumarang; Pak Awaloedin Djamin, Pak Syaiful Nawas, dan Pak Anas Joesoef. Sekaligus, kumpul-kumpul sebelum buku Orkes Gumarang diluncurkan pada pertengahan September nanti,” tutup Fadli Zon.
Di sela-sela Annual Democracy Forum di Mongolia, Yves Letterme Sekjen International Democracy and Electoral Assistance (IDEA) mengundang Fadli Zon presiden Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC) untuk berbicara secara bilateral membahas masalah transisi Demokrasi.
Yves Letterme yang juga mantan perdana menteri Belgia ini mengucapkan selamat atas keberhasilan Indonesia dalam transisi demokrasinya.
“Selamat atas perubahan demokrasi di Indonesia yang berjalan sangat bagus,” ujar Letterme sambil menjabat tangan Fadli Zon, Kamis (25/8/2016) di Best Western Premier Hotel, Tuushin, Mongolia.
Dia mengajak kepada parlemen Indonesia untuk bekerja sama dalam membangun sebuah demokrasi. Bahkan Letterme juga menawarkan bantuan tapi bukan berbentuk finansial tetapi berbentuk hubungan kerja sama antar parlemen.
“Kita bisa bantu misalnya pertukaran pengalaman anggota parlemen Mongolia dengan Indonesia. Anggota parlemen Indonesia beberapa saat ke Mongolia, maupun sebaliknya, anggota parlemen Mongolia ke Indonesia,” kata dia.
Sementara Fadli Zon mengatakan, kalau di Indonesia yang paling penting adalah bagaimana berjuang memberantas korupsi di Parlemen.
“Kita sedang fokus bagaimana memberantas korupsi di Parlemen. Ini penting karena Parlemen sendiri merupakan wakil rakyat dan dipercaya oleh rakyat, sehingga kepercayaan itu harus dijaga,” ujar Fadli.
Dia juga berterima kasih atas tawaran kerja sama yang disampaikan Letterme. Untuk Fadli berharap antara IDEA dan GOPAC terus melakukan komunikasi untuk menciptakan Demokrasi dunia, khususnya Asia Pasifik yang lebih baik.
Pertemuan ditutup dengan pemberian kenang-kenangan berupa cindera mata berbentuk kapal dari Fadli Zon ke Letterme.
