Langkah Presiden Joko Widodo mengusulkan nama Komjen Budi Gunawan sebagai calon kepala Badan Intelijen Negara (KaBIN) mendapat respons positif dari Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Politikus Gerindra itu mengharapkan pergantian KaBIN dari Sutiyoso ke Budi akan semakin memperkuat lembaga telik sandi negara tersebut.
Fadli mengatakan, ada sejumlah isu penting yang menjadi pekerjaan rumah bagi kepala BIN mendatang. Antara lain pencegahan ancaman terorisme dan separatisme, hingga potensi konflik di wilayah Laut China Selatan.
“Pekerjaan rumah itu yang harus direspons secara tepat dan komprehensif. Ini tentu membutuhkan kerja intelijen yang akurat agar kepentingan nasional tidak terganggu,” ujar Fadli melalui layanan pesan singkat, Minggu (4/9).
Lebih lanjut politikus Gerindra itu menambahkan, pendekatan intelijen tentu berbeda dengan cara polisi menangani tindak pidana. Fadli menegaskan, kondisi global yang semakin dinamis dengan berbagai tantangan maupun ancaman terhadap keamanan dan pertahanan nasional.
Ia menegaskan, ada ancaman yang sifatnya tradisional dan non-tradisional. Ada yang skalanya lokal, nasional, bahkan transnasional dan global.
Fadli lantas mengingatkan teknologi yang semakin canggih yang juga bisa dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. “Daat ini dukungan teknologi semakin canggih dan maju yang juga sering digunakan dalam praktik kejahatan. Cyber war salah satu yang perlu diantisipasi,” katanya.
Karenanya Fadli mengharapkan BIN di bawah BG -sapaan Budi Gunawan- nanti bisa berfungsi secara modern dan efektif dalam memberikan informasi yang sangat akurat kepada presiden demi menjaga kepentingan nasional. “BIN harus lebih canggih dan efektif merespon ancaman terhadap kepentingan nasional yang makin beragam bentuknya,” katanya
Pasca pimpinan DPR RI menerima surat resmi Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas penunjukan Budi Gunawan sebagai kepala BIN yang baru menggantikan Sutiyoso dinilai dapat memenuhi harapan tantangan BIN.
Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Minggu (4/9).
“Saya mendukung pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai kepala BIN yang diharapkan mampu memenuhi harapan sekaligus tantangan yang dihadapi oleh BIN,” kata Fadli.
Dikatakan dia, sejumlah isu penting yang menjadi pekerjaan rumah bagi kepala BIN mendatang, seperti pencegahan ancaman terorisme, separatisme, dan juga potensi konflik di wilayah Laut Cina Selatan harus direspon secara tepat dan komprehensif.
Sehingga, sambung dia dibutuhkan kerja intelijen yang akurat agar kepentingan nasional tidak terganggu.
“Pendekatan intelijen tentu berbeda dengan penanganan seperti penanganan kejahatan oleh kepolisian. BIN diharapkan bisa menjadi intelijen yang melindungi kepentingan nasional, kepentingan negara dari ancaman luar dan dalam,” sebut politikus Gerindra itu.
Masih dikatakan Fadli Zon menekankan bahwa di tengah lingkungan global yang semakin dinamis, tantangan dan ancaman keamanan pertahanan yang dihadapi Indonesia juga semakin beragam. Mulai dari ancaman tradisional hingga non tradisional, baik yang sifatnya lokal, nasional, global, dan transnasional.
“Apalagi saat ini dukungan teknologi semakin canggih dan maju, yang juga sering digunakan dalam praktik kejahatan. Cyber war, salah satu yang perlu diantisipasi,” pungkas dia.
Pimpinan DPR telah menerima surat presiden memgenai pergantian Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) dari Sutiyoso kepada Komjen (Pol) Budi Gunawan.
Wakil Ketua DPR RI Kordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Fadli Zon, menyatakan DPR RI siap memproses usulan Presiden tersebut.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, kepala BIN diangkat dan diberhentikan oleh presiden setelah mendapat pertimbangan DPR.
“Atas dasar undang-undang tersebut, maka DPR akan segera memproses surat Presiden untuk dibahas di Komisi I,” kata Fadli dalam keterangannya, Minggu (4/9/2016).
Fadli menyatakan mendukung pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai kepala BIN yang diharapkan mampu memenuhi harapan sekaligus tantangan yang dihadapi oleh BIN.
Wakil Ketua Umum Gerindra itu mengungkapkan sejumlah isu penting yang menjadi pekerjaan rumah bagi kepala BIN mendatang.
Contohnya, pencegahan ancaman terorisme, separatisme, dan juga potensi konflik di wilayah Laut Cina Selatan yang harus direspon secara tepat dan komprehensif.
Hal ini membutuhkan kerja intelijen yang akurat agar kepentingan nasional tidak terganggu.
“Pendekatan intelijen tentu berbeda dengan penanganan seperti penanganan kejahatan oleh kepolisian. BIN diharapkan bisa menjadi intelijen yang melindungi kepentingan nasional, kepentingan negara dari ancaman luar dan dalam,” katanya.
Fadli juga menekankan bahwa di tengah lingkungan global yang semakin dinamis, tantangan dan ancaman keamanan pertahanan yang dihadapi Indonesia juga semakin beragam.
Mulai dari ancaman tradisional hingga non tradisional. Baik yang sifatnya lokal, nasional, global, dan transnasional.
“Apalagi saat ini dukungan teknologi semakin canggih dan maju, yang juga sering digunakan dalam praktik kejahatan. Cyber war, salah satu yang perlu diantisipasi,” kata Fadli.
Menghadapi situasi ini, ia mengharapkan BIN dapat berfungsi secara modern dan efektif.
Terutama dalam memberikan informasi yang sangat akurat kepada Presiden demi menjaga kepentingan nasional.
“BIN harus lebih canggih dan efektif merespon ancaman terhadap kepentingan nasional yang makin beragam bentuknya,” ujarnya.
Komjen Budi Gunawan diharapkan mampu mengatasi tantangan yang dihadapi BIN, usai ditunjuk menjadi Kepala Lembaga Telik Sandi itu.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon juga mengungkapkan, banyak isu penting yang menjadi pekerjaan rumah bagi kepala BIN mendatang. Mulai dari pencegahan ancaman terorisme, separatisme, dan juga potensi konflik di wilayah Laut Cina Selatan.
“Ini harus direspon secara tepat dan komprehensif. Hal ini membutuhkan kerja intelijen yang akurat agar kepentingan nasional tidak terganggu,” kata Fadli di Jakarta, Minggu (04/09/2016)
Fadli mengingatkan, pendekatan intelijen tentu berbeda dengan penanganan seperti penanganan kejahatan oleh kepolisian. “BIN diharapkan bisa menjadi intelijen yang melindungi kepentingan nasional, kepentingan negara dari ancaman luar dan dalam,” ujarnya.
Di tengah lingkungan global yang semakin dinamis, tantangan dan ancaman keamanan pertahanan yang dihadapi Indonesia juga semakin beragam. Mulai dari ancaman tradisional hingga nontradisional. Baik yang sifatnya lokal, nasional, global, dan transnasional.
Apalagi saat ini dukungan teknologi semakin canggih dan maju, yang juga sering digunakan dalam praktik kejahatan. Cyber war, salah satu yang perlu diantisipasi.
“Menghadapi situasi ini, diharapkan BIN dapat berfungsi secara modern dan efektif. Terutama dalam memberikan informasi yang sangat akurat kepada Presiden demi menjaga kepentingan nasional. BIN harus lebih canggih dan efektif merespon ancaman terhadap kepentingan nasional yang makin beragam bentuknya,” sebut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.
Pimpinan DPR RI menerima surat dari Presiden perihal penggantian Letjen TNI (Purn.) Sutiyoso sebagai Kepala BIN dan pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kepala BIN yang baru dan pimpinan DPR RI siap memproses usulan Presiden tersebut.
“Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, kepala BIN diangkat dan diberhentikan oleh presiden setelah mendapat pertimbangan DPR. Atas dasar undang-undang tersebut, maka DPR akan segera memproses surat Presiden untuk dibahas di Komisi I,” kata Fadli.
Penanganan pemerintah dalam menghadapi kemungkinan masuknya virus zika dari Singapura ke Indonesia harus dilakukan dengan cepat.
Hal itu dikemukakan oleh Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, ketika ditemui di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/9).
Diketahui beredar kabar bahwa virus zika sudah masuk ke Indonesia, tepatnya di Jambi. Fadli Zon menegaskan penanganan yang cepat untuk mencegah semakin bertambahnya korban terjangkit virus yang belum ada obatnya itu.
“Saya kira ini harus ada langkah-langkah cepat karena virus tentu tidak tahu menyebarnya juga dengan cepat karena jangan sampai ini menjadi satu yang bisa menimbulkan banyak korban,” tegasnya.
Langkah cepat itu menurut dia merupakan upaya emergency dari Kementrian Kesehatan dan pemerintah daerah.
“Langka-langkah pertama pendataan dan mungkin langkah-langkah untuk melakukan terhadap perubahan yang sudah jelas-jelas terdeteksi kemudian mengisolasi supaya ini tidak menyebar,” jelasnya.
“Virus ini kan virus yang sangat berbahaya dan Kita seharusnya ada protokol di dalam mencegah dan uang kontan membendung penyebaran dari virus zika ini,” lanjutnya.
Lebih lanjut Waketum Partai Gerindra ini mendesak pemerintah untuk segera melakukan itu. Sebab menurutnya akselerasi oenyebaran virus itu luar biasa cepat.
“Karena kita kan negara yang jumlah penduduknya sangat besar banyak dan orang yang melakukan travelling ini juga cukup dinamis cukup cukup cepat,” tutupnya
Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua GOPAC Indonesia Chapter, Fadli Zon menjelaskan hasil diskusi Workshop Development Effectiveness to Implement the Sustainable Development Goals (SDGs), 30-31 Agustus 2016 di Jakarta.
Selama dua hari, workshop menghasilkan diskusi, informasi dan pengalaman-pengalaman yang akan dijadikan buku panduan dalam pengawasan dan pembangunan di masing-masing negara peserta.
“Workshop ini menghasilkan sebuah handbook, sebuah buku yang bisa menjadi petunjuk anggota parlemen dalam ikut mendorong implementasi dari SDGs,” papar Fadli saat penutupan, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (31/8/2016).
Acara ini merupakan kerjasama United Nations Development Programme (UNDP), Islamic Development Bank (IsDB), seta Westminster Foundation for Democracy (WFD) yang menghasilkan panduan bagi parlemen dalam pengawasan dana pembangunan, serta pengawasan proses pelaksanaan SDGs di masing-masing negara.
Selain itu, pertemuan ini memberi peluang bagi Anggota Parlemen meningkatkan efektivitas pembangunan melalui fungsi-fungsi mereka.
Buku Panduan yang diterjemahkan juga kedalam Bahasa Indonesia ini menyediakan alat ukur yang digunakan dalam mendorong akuntabilitas pengelolaan dana pembangunan SDGs.
“Tindak lanjutnya ke depan kita akan mensosialisasikan hasil-hasil workshop, bagaimana membuat peran parlemen. Karena kita dari sisi parlemen. Dari sisi eksekutif, implementor kita sudah mendengar dari Menteri Bappenas, road map menuju implementasi SDGs,” jelas Fadli.
Kerusuhan bernuansa SARA di Tanjung Balai Sumatera Utara memicu keprihatinan dari banyak pihak. Salah satunya dari Wakil Ketua DPR RIFadli Zon.
“Saya sangat prihatin atas kerusuhan di Tanjung Balai Jumat (29/7) malam lalu yang dipicu oleh isu bernuansa SARA. Yang terpenting saat ini adalah kerusuhan dapat dihentikan dan tidak meluas sehingga bisa kemudian ditemukan jalan penyelesaiannya,” ujarnya dalam rilis yang dikutip dari Parlementaria, Senin (1/8).
Sebagai pimpinan DPR Koordinator Polkam, Fadli mengingatkan agar permasalahan SARA disikapi secara serius sehingga perlu adanya kerjasama dari berbagai unsur, baik pemerintah dan masyarakat demi terciptanya kerukunan umat beragama.
Dari sisi pemerintah, kata Fadli, peran aparat berwajib perlu ditingkatkan ketika melihat tanda-tanda akan ada situasi yang tidak kondusif, sehingga konflik tidak dapat meluas.
Sedangkan dari sisi masyarakat, perlu dikedepankan sikap saling menghargai dan mengedepankan dialog ketika ada ketidaksepamahaman.
Dalam hal ini Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Sumatera Utara dan khususnya di Tanjung Balai juga harus lebih aktif dalam mengedepankan dan menumbuhkan sikap saling menghargai tersebut di tengah masyarakat.
Politisi yang menjabat Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini mengharapkan peristiwa serupa tidak terulang lagi kedepannya.
“Kita sangat berharap agar peristiwa serupa jangan sampai terjadi kembali kedepannya. Saya mendukung langkah aparat keamanan untuk terus melakukan koordinasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk mengatasi kerusuhantersebut,” ia menambahkan.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan bahwa regenerasi dalam profesi pertanian tidak berjalan mulus yang dapat dilihat dari sebagian besar pemuda tidak tertarik menjadi petani sehingga usia petani yang ada di Indonesia semakin senja.
Padahal kebutuhan pangan nasional harus selalu tercukupi, dengan kemampuan memproduksi pangan secara mandiri, tanpa ketergantungan impor dari luar negeri, kata Fadli dalam keterangan tertulis Humas DPR, Kamis.
Dengan melihat persoalan itu, Fadli mengusulkan gagasan kampanye nasional ‘Ayo Bertani’. “Saya kira harus ada satu kampanye nasional untuk bertani, bercocok tanam. Mudah-mudahan kita bisa merebut kemerdekaan pertanian Indonesia,” tegas Fadli saat memberikan orasi di acara Bincang-Bincang Agribisnis, di Gedung Joang 45, Jakarta Pusat, Rabu (31/8/2016).
Fadli menjelaskan, bertani itu bisa dilakukan di berbagi lahan kosong yang tersedia di sekitar. “Jadi menurut saya kampanye ke depan, termasuk kepada generasi muda. Yang menurut data petani kita semakin tua, rata-rata usia petani kita sekitar 50 tahun. Kita melakukan kampanye ‘Ayo Bertani’. ‘Ayo Bertani’ itu artinya bisa di depan rumah, atau di belakang dan samping rumah, di lahan-lahan kosong,” ajak Fadli.
Menurutnya, tanpa ada sektor pertanian nasional yang kuat, Indonesia tidak akan mungkin mencapai kedaulatan pangan. Jika negara tidak mampu memenuhi ketersedian pangan nasional, maka akan tergantung pada impor, ini yang sangat membahayakan nantinya. Kalau impor tertutup bisa saja negara mengalami krisis pangan.
Di negara agraris seperti Indonesia seharusnya sektor pertanian menjadi prioritas bagi pemerintah dalam menjalankan pembangunan. Hanya dengan sektor pertanian yang kuat menurut Fadli, Indonesia akan mencapai cita-cita kedaulatan pangan.
“Apa lagi pertumbuhan penduduk kita akan semakin besar, sekarang ini hampir 260 juta, artinya ada 260 juta mulut yang harus dikasih makan setiap hari, dikali tiga kali sehari. Luar biasa banyaknya,” ujar Fadli.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon akan menghadiri acara Festival Tani Nusantara di Praya Nusa Tenggara Barat pada 24 September 2016.
Dalam acara ini dia akan mengajak para pemuda agar memiliki minat menjadi petani, selain itu Fadli juga akan mencanangkan kembali Hari Tani Nasional jatuh pada 24 September.
“Yang spesial kita terus menggalangkan kepada pemuda terutama, agar mau menjadi petani. Banyak sekarang orang meninggalkan profesi petani, karena dianggap ini profesi yang tidak menghasilkan uang yang cukup,” ujar Fadli usai bertemu dengan anggota dewan dari dapil NTB Willgo Zainar dan Ade Rezki Pratama Politisi dari Fraksi Partai Gerindra beserta Panitia Festival Tani Nusantara di Ruang kerja Watua DPR RI, Rabu.
Padahal menurutnya di dalam profesi sebagai petani banyak peluang-peluang yang bisa menumbuhkan potensi ekonomi. Dia juga mendorong pemerintah agar menjadikan pertanian diprioritaskan.
“Tapi sebetulnya di sini banyak peluang-peluang besar di sektor pertanian. Dan kita juga ingin mengingatkan pemerintah untuk menjadikan sektor pertanian ini prioritas. Jangan ditinggalkan. Karena kedaulatan pangan sangat-sangat menentukan kedaulatan negara,” papar dalam keterangan tertulis Humas DPR.
Tentang hari tani nasional yang belum ditetapkan secara resmi, dia akan berusaha mengukuhkan kembali pada 24 September, yang sebelumnya sudah dirayakan pada 1960, tapi sekarang redup kembali.
“Sebetulnya itu dulu sudah jadi hari tani, tapi harus dikukuhkan lagi. Karena itu bertepatan dengan keluarnya Undang-Undang Pokok Agraria tahun 60,” ujarnya
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan semestinya Pemerintah tidak asal memangkas anggaran tanpa berkonsultasi dengan DPR.
Karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disusun melalui proses persetujuan DPR dalam bentuk undang-undang.
Pernyataan Fadli itu menanggapi upaya Pemerintah yang memangkas anggaran sebesar Rp 133 triliun secara langsung tanpa persetujuan DPR.
“Pemerintah harus ajukan R-APBNP dulu. Tidak bisa pemerintah seenaknya memotong anggaran karena ini bentuknya undang-undang. Beda sama penghematan yang terjadi saat masa realisasi,” papar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/8/2016).
Dia menambahkan hingga kini DPR belum mengetahui pos anggaran yang dipotong.
Karena itulah menurut Fadli, R-APBNP yang baru perlu dibuat agar pos anggaran yang dipotong bisa diketahui.
Terlebih, Fadli menuturkan sebelumnya pemerintah mengklaim tak memotong pos anggaran terkait infrastruktur di daerah.
Namun, menurut politisi Partai Gerindra itu, pada realisasinya terdapat dana transfer daerah yang juga dipotong oleh Pemerintah.
“Katanya Pemerintah mau membangun dari daerah, kok malah ada pemotongan dana transfer ke daerah, makanya Pemerintah ajukan R-APBNP yang baru agar semua jelas road mapnya, jangan trial and error,” lanjut Fadli.
