Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai, rencana pemerintah menginvestasikan dana haji pada sektor infrastruktur kurang tepat.
Alasannya, belum tentu menguntungkan.
“Kalau diinvestasikan untuk infrastruktur dalam konteks sekarang ini menurut saya tidak tepat karena infrastruktur yang sekarang ini tidak berdampak pada ekonomi apa-apa dan resikonya tinggi. Misalnya membangun jalan apakah kembali uangnya yang diinvestasikan untuk jalan,” ujar Fadli, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/7/2017).
Fadli mengatakan, dana haji sebaiknya diinvestasikan pada sektor yang berkaitan dengan ibadah haji seperti pembangunan hotel untuk jemaah haji.
Sebab, selama ini jemaah haji Indonesia banyak yang mengeluh karena jauhnya penginapan dengan Kompleks Masjidil Haram.
Namun, ia mengingatkan agar pemerintah memperbaharui perjanjian dengan jemaah haji jika menginvestasikan dana tersebut untuk membangun fasilitas penunjang ibadah haji.
“Kalau misalnya dibangun di Arab Saudi sana misalnya semacam hotel untuk jemaah haji itu mungkin akan berbeda karena itu peruntukan untuk jemaah haji, kemudian dipakai jemaah haji. Ibarat masuk kantong kiri keluar kantong kanan, itu tidak ada masalah,” lanjut dia.
Keinginan menginvestasikan dana haji ke sektor infrastruktur disampaikan jokowi usai melantik anggota Dewan Pengawas dan anggota Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (26/7/2017).
Nantinya, keuntungan dari investasi tersebut bisa dipakai untuk menyubsidi ongkos dan biaya haji sehingga lebih terjangkau oleh masyarakat.
Menurut Jokowi, cara seperti ini sudah dipakai di negara lain sepeti Malaysia.
“Bisa saja kan (untuk infrastruktur). Daripada uang ini idle, diam, ya lebih baik diinvestasikan tetapi pada tempat-tempat yang tidak memiliki risiko tinggi, aman, tapi memberikan keuntungan yang gede,” ujar Jokowi.
Anggota BPKH Anggito Abimanyu mengaku siap menjalankan instruksi Presiden itu.
Menurut dia, ada Rp 80 triliun dana haji yang siap diinvestasikan.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengaku tidak setuju jika dana haji digunakan untuk investasi proyek infrastruktur yang bukan berkaitan dengan ibadah haji.
Menurutnya, jika pemerintah hendak menginvestasikan dana haji, maka harus berdasarkan persetujuan dari pemilik dana. Dalam hal ini jutaan calon jemaah haji. Jika tidak, dia khawatir akan terjadi protes.
“Nah saya kira mereka yang mendaftar itu sudah mengajukan DP kepada bank dengan akad, yaitu untuk haji bukan untuk yang lain. Harus ada kesepakatan dari pemilik dana diinvestasikan untuk bidang apa,” tegasnya saat ditemui di Komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (31/7).
Sekalipun para calon jemaah haji setuju uangnya diinvestasikan, Fadli lebih setuju investasi itu hanya untuk proyek infrastruktur yang berkaitan dengan kegiatan haji itu sendiri.
“Karena infrastruktur yang sekarang ini tidak berdampak apa-apa pada ekonomi, dan resikonya tinggi misalnya. Membangun jalan, apakah kembali uangnya yang diinvestasikan untuk jalan? Mungkin agak berbeda. Maka itu saya yang termasuk menolak dana haji untuk infrastruktur dalam konteks sekarang,” pungkasnya
Keberagaman, kebersamaan, dan keberagaman adat serta bahasa yang dimiliki oleh masyarkat Indonesia adalah sebuah kekayaan Nusantara yang patut dijaga.
Karena itu, forum-forum yang menggambarkan kekayaan Nusantara, seperti Silaturahmi Nasional Raja dan Sultan Nusantara, patut untuk diperjuangkan.
Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, saat secara resmi membuka forum Silatnas ke V ini di Gedung Nusantara IV, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (Kamis, 27/7). Dalam kesempatan ini, para raja, sultan, datu, ratu, pewaris dan penerus kerajaan dan kesultanan serta kedatuan Nusantara Indonesia mengadakan Silahturahmi Nasional Raja dan Sultan Nusantara V Tahun 2017.
“Pada hari ini kita melihat langsung heterogenitas para peserta dari Aceh hingga Papua, meskipun membawa identitas, adat, dan bahasa masing-masing. Ini adalah contoh persatuan yang hanya dimiliki oleh Indonesia. Ini adalah sebuah kekayaan yang patut dilindungi,” kata Fadli.
Selanjutnya, Fadli Zon mengatakan bahwa forum ini adalah sarana yang tepat untuk mengedepankan dialog, memperkenalkan adat dan budayanya, serta memperkokoh persatuan dan kesatuan. “Acara silaturahmi antar raja dan sultan ini adalah forum yang tepat untuk menggabungkan keberagaman budaya lintas pulau di Indonesia untuk mengembangkan ilmu pengetahuan,” ujarnya.
Menurut Fadli, taja-raja dan ratu memiliki andil besar untuk terbentuknya negara Indonesia. Tanpa raja-raja, tokoh bangsa dan juga agama, kita tidak akan bisa merasakan yang namanya kemerdekaan. Dan DPR RI, sebagai lembaga tinggi negara, sangat menjaga budaya bangsa Indonesia, misalnya pada 27 April 2017, mengesahkan UU 5/2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
Fadli menegaskan, kebudayaan adalah investasi masa depan dan DPR RI adalah lembaga yang mendukung kebudayaan dan kegiatan seperti ini juga diharapkan mendapat dukungan dari pemerintah khususnya Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata. Fadli Zon menyampaikan babes budaya dan Adat istiadat adalah jati diri bangsa. Indonesia dengan beragam budaya memiliki identitasnya sendiri.
“Identitas bangsa yang tidak lahir secara instan tapi lahir dari dialog-dialog yang cukup panjang sehingga bisa melahirkan nusantara ini” ungkapnya.
Menurut Raja Samu Samu VI De Laatste Van Koninh Stamboom, asar kegiatan ini adalah untuk memelihara, menjaga dan mengembangkan adat-istiadat dan budaya serta peradaban yang ada di Indonesia yang merupakan kekayaan Bangsa dan Negara Indonesia. Acara silatnas pertama dilakukan pada tahun 2009 dan masih bertahan hingga Silatnas ke-5 Tahun 2017 ini.”
“Silatnas berupaya menjaga dan mengembangkan adat istiadat Nusantara Indonesia, tetap menjaga dan memelihara marwah dari kemurnian adat-istiadat dab budaya yang ada” kata Raja Samu Samu VI.
Dalam pelantikan anggota Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Presiden Joko Widodo kembali menegaskan rencana menginvestasikan dana haji pada proyek infrastruktur.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai rencana pemerintah tersebut sebagai kebijakan yang tidak tepat, dan berisiko tinggi.
Menurut Fadli, penggunaan dana haji untuk investasi infrastruktur sangat tak tepat dan hanya akan menimbulkan masalah di kemudian hari.
Sebab, menurut Fadli, tidak semua dana publik dapat digunakan serta merta untuk investasi proyek pemerintah.
Apalagi ini dana haji, dana umat yang secara khusus dititipkan kepada negara untuk kepentingan ibadah haji mereka. Dana haji diperuntukkan spesifik untuk haji,” ujar Fadli, Kamis (27/7/2017).
Fadli ingin penggunaan dana haji pertimbangannya harus lebih cermat.
Selain pertimbangan keamanan investasi dan keamanan likuiditas, pemanfaatan dana haji juga harus mempertimbangkan aspek kesyariahan.
“Ada yang memandang akadnya harus jelas di awal, tak bisa langsung pemanfaatan dana yang sudah dititipkan diubah begitu saja di tengah jalan,” kata Fadli.
Fadli Zon memandang, menaruh dana haji untuk investasi infrastruktur juga sangat beresiko tinggi.
Jika melihat data lembaga antikorupsi tahun 2016, dari 211 kasus korupsi, 63 kasus adalah kasus korupsi proyek infrastruktur dengan nilai Rp 486,5 miliar.
Sementara, 148 kasus lainnya merupakan kasus korupsi non-infrastruktur dengan nilai Rp 404 miliar.
“Ini tanda bahwa korupsi di sektor infrastruktur masih sangat masif,” ucapnya.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon kembali merilis karya sastra. Kali ini Fadli menulis ‘Sajak Diktator Kecil’.
Dalam sajak terbarunya, Fadli bicara soal diktator. Dia menyebut ada diktator besar, ada diktator kecil. Dia juga menyinggung soal pencitraan, ormas, utang, kodok, hingga kancil dalam sajaknya.
Fadli mengatakan sajak itu dia tulis dalam rangka Hari Puisi.
“Ya kan hari ini kebetulan Hari Puisi. Hari Puisi ini dideklarasikan bersamaan hari lahirnya Chairil Anwar pada 26 Juli 95 tahun lalu. Jadi ini dijadikan tonggak hari puisi,” ujar Fadli saat berbincang, Rabu (26/7/2017).
Berikut ini ‘Sajak Diktator Kecil’ selengkapnya:
SAJAK DIKTATOR KECIL
ada diktator besar bicara ideologi dasar pidato propaganda akbar narasi bersinar massa berkobar jiwa bergetar rakyat terbakar semangat menggebu maju tak gentar membabat total komprador barbar tapi diktator besar pun akhirnya pudar ditelan kuasa pasti bertukar
ada diktator kecil bicara remeh temeh serba mungil tuna sejarah berpikir kerdil pencitraan murah dipoles centil rakyat ditindas ancaman bedil ormas ditumpas seperti kutil ekonomi merangkak labil utang menjulang tak bisa nyicil hukum ditabrak makin tak adil wajah demokrasi berbedak dekil kodok lincah bagai kancil lawan politik dianggap kerikil kedunguan mewabah ganjil tapi roda zaman berputar stabil kebenaran pasti kalahkan yang batil
Fadli Zon, Jakarta, 26 Juli 2017
Sajak spontan di Hari Puisi, bersamaan dengan lahirnya Chairil Anwar, 95 tahun silam.
Wakil Ketua DPR-RI, Fadli Zon mengatakan, memang benar ada kesan pelemahan KPK dalam Pansus Hak Angket KPK. Namun, lanjut dia, saat ini Gerindra masih terus melihat perkembangan apakah benar ada upaya pelemahan tersebut.
“Kesan (pelemahan KPK) itu memang ada tapi belum tentu juga tepat,” ujar dia saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (25/7).
Saat ini, Fadli Zon menjelaskan Gerindra tetap melihat Pansus Hak Angket KPK sebagai fungsi DPR untuk melakukan cek and balance yang melekat pada anggota DPR. Hak tersebut, kata dia, merupakan buah dari terbentuknya Pansus Hak Angket KPK.
“Dan ini sudah berjalan, sudah ada lembaran negara, jadi saya kira, kita persilakan melihat hasil tersebut dan dilaporkan Paripurna,” jelas dia.
Saat ini, ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra tersebut, Gerindra terus memantau hingga hasil akhir yang akan dibawa oleh Pansus Hak Angket KPK, sejauh mana hasil yangg ditemukan selepas penyelidikan yang dilakukan. Apakah ada temuan signifikan yang spektakuler atau hanya dugaan-dugaan saja.
“Kalau ada temuan tentu mayarakat yang menilai, dan ini juga saya kira usaha lakukan perbaikan evaluasi institusi,” jelas dia.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai, Mahkamah Konstitusi (MK) dimasuki kepentingan politik bila tak menghapus syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold dalam sidang uji materi UU Pemilu.
Sebab, menurut dia, keberadaan presidential threshold dalam pemilu serentak selanjutnya tidak relevan karena hasil pemilu 2014 tidak merepresentasikan situasi politik pada 2019 mendatang.
“Kalau nanti MK memutuskan begitu (tak menghapus), berarti ini MK sudah menjadi subordinasi kepentingan politik. Saya kira itu sederhana saja. Mereka sudah didekati, di-approach mungkin ya, oleh kepentingan-kepentingan politik tertentu,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/7/2017).
Ia menambahkan, publik tentunya tak menginginkan MK menjadi lembaga yang bisa dimasuki kepentingan politik.
Sebab, MK merupakan mahkamah tertinggi sebagai penafsir konstitusi atas perundang-undangan yang dinilai bertentangan dan merugikan warga negara.
Kendati demikian, jika nantinya MK tetap memutuskan tak menghapus presidential threshold, partainya tetap akan mencalonkan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sebagai capres dalam pemilu 2019.
“Kalau Gerindra kami siap mencalonkan Pak Prabowo dalam keadaan apapun. (presidential threshold) 0 persen kah, kalaupun ini yang tak masuk akal, 20 persen, tentu kami siap juga. Tidak ada masalah,” papar Fadli.
RUU Pemilu telah disahkan sebagai undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR, Jumat (21/7/2017).
Presidential Threshold yang sempat menyandera pembahasan RUU akhirnya diputuskan sebesar 20 persen kursi atau 25 persen suara nasional.
Acuannya berdasarkan hasil Pemilu 2014. Dengan demikian, perlu ada koalisi untuk mengusung capres-cawapres selanjutnya.
Sementara itu, berbagai pihak yang menginginkan agar keberadaanpresidential threshold dihapus berencana mengajukan uji materi ke MK.
Salah satunya, yakni Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra yang ingin maju Pilpres 2019.
Selain Gerindra, ada tiga parpol lain di DPR yang tidak ingin adanya presidential threshold, yakni PAN, Partai Demokrat, dan PKS.
Harapan mereka, setiap parpol bisa mengusung sendiri pasangan capres-cawapres.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menganggap Panitia Khusus (Pansus) Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah tak efektif lagi.
Itu yang menyebabkan Partai Gerindra menyatakan keluar dari pansus.
Fadli menyebut bahwa pihaknya belum menemukan bukti yang signifikan dalam kunjungan ke Lapas Sukamiskin dan pemanggilan beberapa pihak.
Hal itu, menurut Fadli, juga menjadi alasan bagi partainya untuk keluar dari Pansus.
Sehingga Fraksi Gerindra melihat bahwa ini tidak menjadi pansus yang bisa efektif. Saya kira itu salah satu alasannya,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/7/2017).
Ia mengakui, saat ini Pansus memang terkesan melemahkan KPK.
Namun demikian, ia menghormati keberadaan Pansus untuk terus melanjutkan tugasnya hingga masa waktu kerja berakhir.
Fadli membantah bila keluarnya Gerindra dari Pansus bertujuan untuk menyudutkan partai pendukung pemerintah yang saat ini banyak tergabung di Pansus.
“Saya kira bukan lah ya. Karena kalau mau seperti itu kenapa tidak dari awal? Kami lihatnya perjalanan kinerja saja. Ada silang pendapat juga di dalam seperti menemui koruptor,” lanjut Fadli.
Sejak disahkan pembentukannya, tujuh fraksi yakni PDIP, Golkar, Nasdem, Hanura. PKB, PPP.
PAN. dan Gerindra mengirimkan perwakilannya ke pansus. Belakangan, Gerindra menilai pembentukan pansus bermasalah.
Penutupan dan tindak kekerasan yang dilakukan oleh tentara Israel terhadap jamaah masjid Al-Aqsa yang menyebabkan tewasnya tiga warga Palestina dan ratusan korban lainnya dikecam oleh Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon.
“Tindakan Israel itu merupakan bentuk pelanggaran terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB yang tidak dapat ditoleransi. Masjid Al-Aqsa dan The Dome of the Rock harus dipertahankan sebagai tempat suci yang terbuka untuk diakses oleh semua umat Muslim.”
“Penutupan dan pembatasan sepihak masjid Al-Aqsa oleh otoritas Israel jelas menyalahi kesepakatan yang sudah dibuat sebelumnya. Pembatasan itu juga melanggar hak asasi umat Muslim untuk bebas melakukan ibadah. Itu tindakan provokatif yang ingin memperkeruh keadaan saja. Israel harusnya tidak mengubah status quo kompleks Al-Aqsa.”
“Saya mendukung sikap Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri Indonesia yang melakukan kecaman terhadap tindakan Isarel tersebut. Sikap itu sudah tepat, mengingat kekerasan dan pembatasan yang dilakukan Isarel terhadap Muslim Palestina tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun.”
“Saya berharap pemerintah Indonesia juga menggunakan pengaruhnya dalam forum-forum internasional untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina. Suara Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar, memiliki nilai penting dan strategis bagi agenda kemerdekaan Palestina.”
Ikatan Keluarga Minangkabau (IKM) menggelar sarasehan halal bihalal dan pengukuhan pengurus DPP IKM. Wakil Ketua DPR Fadli Zon terpilih menjadi Ketua Umum DPP IKM.
Dalam sambutannya, Fadli Zon mengatakan, IKM merupakan organisasi yang lahir dari bawah dan sudah ada sejak lama dan hadir di setiap wilayah di Indonesia. “Sifat orang Minang itu merantau. Kemudian mereka membentuk wadah IKM di setiap pelosok Tanah Air, bahkan hingga luar negeri,” kata Fadli Zon dalam rilis yang diterima SINDOnews, Sabtu (22/7/2017).
Fadli Zon yang juga Wakil Ketua DPR ini mengatakan, DPR bisa membatu pemerintah daerah termasuk wilayah provinsi Sumatera Barat (Sumbar). Karena, DPR bisa mengusulkan dan minta bantuan parlemen menyampaikan ke pemerintah pusat terkait pembangunan daerah.
“Apalagi banyak orang-orang Minang yang duduk di parlemen, baik DPR, MPR, maupun DPD RI,” ujarnya. Dalam acara yang diadiri oleh Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dan sejumlah toko, Fadli Zon berpesan, agar warga Minang tetap menjalin kekompakan serta bersinergi untuk pembangunan daerah.
“IKM itu unit rantau yang betul-betul berdiri sendiri, mandiri dan membangun network,” kata Fadli. Menurut dia, di zaman globalisasi saat ini yang penting adalah networking.
“Masyarakat Minang yang ada di daerah bisa membantu membangun Sumbar lebih baik,” pintanya. Sarasehan ini dirangkai dengan pengukuan pengurus DPP IKM 2017-2022 oleh Gubernur Sumbar Irwan Prayitno. Fadli Zon menjadi Ketua Umum, Nefri Hendri menjadi Sekjen. Selain itu ada posisi Ketua Harian dipercayakan kepada Andre Rosiade. Sedangkan Bendahara Umum IKM dipercayakan kepada Burmalis Ilyas.
