Wakil Ketua DPR Fadli Zon secara aklamasi menjabat Ketua Umum Pengurus Pusat Perkumpulan Filatelis Indonesia (PFI) periode 2017-2022. Pemilihan ketua umum dalam Kongres IX PFI, 8-9 Agustus, di Bandung, Jawa Barat.
Fadli menyampaikan, tugas pengurus baru PFI adalah mengenalkan prangko dan organisasi filateli ke seluruh Indonesia. Hal itu sesuai tema Kongres IX: Dengan Peningkatan Kegiatan Filateli Kita Bina Persatuan Dalam Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila.
“Walaupun prangko sebagai secarik kertas kecil yang memiliki fungsi bebagai alat bayar dalam pengiriman pos, di balik itu prangko dapat menunjukkan kedaulatan suatu bangsa, mengabadikan hampir seluruh peristiwa atau kegiatan nasional maupun internasional,” kata Fadli dalam keterangan tertulis, Rabu 9 Agustus 2017.
Politikus Partai Gerindra itu mengungkapkan, melalui prangko masyarakat bisa melihat keindahan alam Indonesia, mengenal tokoh dan pahlawan Indonesia. Dunia filateli juga bisa menyatukan seluruh suku bangsa.Prangko dianggap salah satu media arsip sejarah yang bernilai tinggi.
“Keberadaannya tidak sekadar menjadi tanda bagi bea pengiriman pos, tetapi telah menjadi arsip bagi berbagai peristiwa bersejarah, alat komunikasi pembangunan, serta jembatan diplomasi yang menghubungkan berbagai bangsa” tandas Fadli.
Kongres PFI IX dilaksanakan setelah pameran filateli sedunia pada 3-7 Agustus. Perhelatan filateli sedunia dihadiri 60 negara anggota federasi filateli dunia atau Federation Internationale de Philatelie (FIP).
Tim Pemantau Otsus Papua menyelenggarakan diskusi dengan Duta Besar Indonesia untuk Selandia Baru, Samoa, dan Kerajaan Tonga, Tantowi Yahya. Pertemuan dilakukan di Kompleks DPR, 2 Agustus kemarin membahas sejumlah perkembangan isu terkait situasi di Papua dan berkembangnya berita-berita hoax di forum internasional terkait Papua. Hadir juga Ketua Komisi I, Ketua Komisi II, Ketua BKSAP DPR dan sejumlah anggota DPR yang peduli pada isu Papua.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon yang juga sebagai Ketua Tim Pemantau Pelaksanaan Otonomi Khusus DPR, mengemukakan bahwa upaya dari Kelompok Separatis Papua (KSP) untuk memisahkan Papua dari NKRI dilakukan secara terorganisir dan sistematis. Baik di level regional Pasifik, maupun internasional.
“Mulai dari penggalangan opini publik, dana, dan bahkan lobi internasional,” ujarnya lewat rilis yang diterima SINDOnews, Kamis 3 Agustus 2017.
Sayangnya, kata Fadli Zon, tekanan yang sangat sistematis tersebut, belum direspons secara totalitas oleh pemerintah Indonesia. Sehingga, suara dan perhatian Indonesia dalam menjaga wilayah Papua sebagai bagian utuh dari NKRI kalah kuat dari propaganda palsu yang digalang oleh Kelompok Separatis Papua.
Sebagai rekomendasi, Ketua Tim Pemantau Otsus DPR Fadli Zon mendukung pendekatan total diplomasi yang disarankan Dubes Tantowi Yahya dalam merespons gerakan separatisme Papua. Diplomasi soal Papua harus lebih proaktif bahkan ofensif khususnya menangkal berita-berita dan foto-fota bohong.
“Semua pihak, baik pemerintah, parlemen, dunia usaha, dan masyarakat harus terlibat dalam upaya diplomasi Papua. Baik di regional Pasifik maupun internasional. Kesadaran bahwa Papua bagian tak terpisahkan dari NKRI harus dimiliki oleh seluruh elemen bangsa,” jelasnya.
Meski pemerintah menghindari megaphone diplomacy, Fadli Zon menambahkan, namun untuk diplomasi Papua hal tersebut sangat dibutuhkan. Sebab jika tidak, propaganda yang dilakukan secara sistematis oleh Kelompok Separatis Papua, akan semakin meluas di lingkungan masyarakat internasional.
Pidato Ketua Fraksi NasDem DPR Viktor Laiskodat di Nusa Tenggara Timur (NTT) jadi kontroversi. Waketum Gerindra Fadli Zon mengecam pidato itu.
“Pernyataan ketua Fraksi Partai NasDem dalam pidato di NTT telah masuk ranah SARA, juga fitnah yang kejam pada Gerindra. Provokasi bodoh dan murahan,” ujar Fadli di akun twitter @fadlizon yang dikutip detikcom, Jumat (4/7/2017).
Pidato Viktor di NTT menyebar dari satu grup WhatsApp ke grup lainnya dan juga ramai disorot di media sosial. Dalam pidatonya, Viktor menyebut Gerindra, Partai Demokrat, PKS, dan PAN sebagai parpol yang intoleran dan mendukung ideologi khilafah.
Dalam pidatonya, Viktor menyebut partai-partai tersebut tak mendukung keberagaman. Dia meminta kepala daerah-kepada daerah yang diusung 4 parpol tersebut tak dipilih di pilkada.
Protes datang tak hanya dari Gerindra. PAN, Demokrat dan PKS juga melayangkan protes keras.
Viktor sudah dihubungi soal pidatonya tersebut, namun yang mengangkat seorang perempuan yang diduga sekretarisnya. Perempuan itu mengatakan Viktor belum bisa menerima telepon karena masih kunker di dapilnya.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengkritisi penambahan utang pemerintah, yang menurutnya mencapai agregat paling tinggi dibanding pemerintahan sebelumnya. Agregat penambahan utang juga yang tertinggi dilihat dari persentase atau waktu periode berkuasanya.
Menurut dia, jika ini terus bertambah, akan membahayakan kedaulatan bangsa. “Kalau utang ini terus bertambah tentu akan membahayakan kedaulatan bangsa, kedaulatan negara. Banyak negara di beberapa belahan dunia yang terjerat karena utang, dead trap. Jebakan utang, dan saya kira ini yang tidak boleh terjadi dengan Indonesia,” kata Fadli Zon di Jakarta, Kamis (3/8).
Fadli mengingatkan, pemerintahan Jokowi perlu mengingat kembali janji-janjinya tentang semangat berdikari. Ia menilai semangat itu kini hanya menjadi retorika, sementara utang negara terus bertambah. Menurut Fadli, perhitungan belanja pemerintah, termasuk infrastruktur, harus mempunyai dampak ekonomi bagi masyarakat luas.
Kecenderungan pembangunan infrastruktur yang dilakukan Jokowi saat ini tidak terlalu terlihat dampak ekonominya. Padahal, kata Fadli, pembangunan infrastruktur harus dipikirkan kembali agar bermanfaat bagi rakyat secara langsung.
Wakil Ketua DPR RI ini mencontohkan, pembangunan pasar tradisional, sekolah, rumah sakit, infrastruktur pedesaan, atau infrastruktur yang menunjang produksi lebih dibutuhkan oleh masyarakat. Jika utang negara hanya digunakan untuk membiayai infrastruktur jalan raya, Fadli melihat, justru industri otomotif asing lah yang diuntungkan.
“Kalau sekarang kan infrasftruktur lebih banyak bentuknya jalan. Itu kan menunjang industri otomotif asing. Jadi, membangun jalan tol kan berarti kita memberikan subsidi kepada industri otomotif Jepang, industri otomotif Amerika, Eropa, atau Cina. Saya nggak tahu cara berpikir ekonominya seperti apa dari pemerintah ini,” kata Fadli.
Wakil Ketua Umum Gerindra ini menjelaskan, utang adalah masalah yang riil. Jika pemerintah tidak diingatkan, tidak mustahil seluruh rakyat Indonesia akan terjebak menanggung beban ini. “Utang ini riil. Yang memang harus kita bayar dan membayarnya juga dari APBN. Dan sekarang untuk mencicil bunganya saja susah. Jangankan pokoknya, nyicil bunganya saja susah,” kata Fadli.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo, yang tak berhenti menambah utang luar negeri Indonesia. Hal ini tidak sesuai dengan komitmen Jokowi pada awal pemerintahannya yang menyatakan tidak mau berutang.
“Jadi sekarang kita menyaksikan sendiri penambahan utang dengan agregat yang cukup tinggi. Mungkin ini angka tertinggi dibanding pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, kalau dilihat dari prosentase atau waktu periode berkuasanya,” kata Fadli di DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (3/8/2017).
Menurut Fadli, selama menjabat kurang lebih tiga tahun terakhir, Jokowi menambahkan utang luar negeri sekitar 1,5 persen dari pemerintahan sebelumnya.
Ia mengatakan, kalau praktik ini terus dibiarkan, akan membahayakan kedaulatan bangsa dan negara Indonesia.
Wakil Ketua DPR, Fadli Zon mengatakan perlunya pendampingan dan pengawasan terkait Dana Desa. Hal tersebut, kata dia, dinilai penting karena memang Dana Desa harus tetap berjalan untuk pemerataan pembangunan di wilayah Desa.
“Tinggal pengawasannya dan mungkin pendampingan, karena pendampingan ini harus profesiinal supaya tertib,” ujar dia saat ditemui di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen Senayan, Kamis (8/3).
Terkait adanya operasi tangkat tangan (OTT) Dana Desa di daerah Pamekasan, Fadli Zon mengatakan mendukung penuh penegakan hukum tersebut. Namun, bukan berarti program tersebut harus dihentikan karena kasus tersebut.
“Yang harus diawasi itu adalah penggunaan dari dana itu diselewengkan dengan oknum-oknum tertentu,” tegas dia.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini juga menegaskan, Program Dana Desa masih bisa diselamatkan, karena dana desa ini diperlukan untuk mempercepat pembangunan. Program Dana Desa berdampak besar untuk pembangunan daerah yang jauh dari kota dan merupakan program dari Pemerintah sebelumnya dari kabinet Indonesia Bersatu jilid II.
“Ini masa transisi lah, mudah-mudahan aparatur kepala desa juga bisa bijak menggunakan dana ini erdasarkan musyawarah desanya,” ujar dia mengakhiri.
Wakil Ketua DPR-RI, Fadli Zon dengan nada heran menanggapi kabar 148 Warga Negara Cina dan Taiwan akan dideportasi setelah diamankan di Polda Metro Jaya. Fadli Zon menilai, seharusnya kepolisian bisa melanjutkan kasus tersebut dan meminta keterangan dari para pelaku penipuan siber.
“Kenapa enggak ditahan? Mereka kan melakukan tindakan kejahatan di kita (di Indonesia). Ya harusnya jangan buru-buru dideportasi dong,jangan-jangan jaringannya masih banyak,” ujar dia saat ditemui di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen Senayan, Kamis (8/3).
Fadli Zon menilai kepolisian terlalu cepat mengambil kesimpulan bahwa mereka melakukan kejahatan siber dari Indonesia untuk menipu di Cina. Bisa saja, lanjut dia, kejahatan tersebut juga dilakukan di Indonesia dan membuat kerugian di Indonesia.
“Kalau itu fenomena gunung es bagaimana? Di tempat-tempat lain mereka juga kan bisa melakukan itu, bisa saja mereka melakukan kejahatan di sini,” jelas dia.
Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan sudah mempersiapkan surat pengantar pada Imigrasi untuk memulangkan kembali 148 WNA Cina dan Taiwan yang terlibat kasus penipuan siber tersebut.
“Polda Metro Jaya sudah mempersiapkan surat ke Imigrasi. Kita akan berkoordinasi berkaitan dnegan orang asing ini, nanti biar segera (dipulangkan, Red) setelah kita lakukan identifikasi,” ujar dia di Mapolda Metro Jaya, Selasa (1/8).
Sebelumnya diberitakan, telah dilakukan penggerebekan di tiga tempat yang berbeda, yakni di Bali, Surabaya dan Jakarta. Penggerebekan yang dilakukan di Bali didapatkan 31 orang yang terdiri atas 17 orang WN Cina, 10 orang WN Taiwan, dan empat orang WNI diamankan. Sementara di Jakarta, 29 orang asal Cina juga diamankan. Untuk penggerebekan di Surabaya, 93 orang asal Cina dan Taiwan diamankan.
Fadli Zon Library bekerjasama dengan PDS HB. Jassin dan Akademi Jakarta menggelar acara ‘Mengenang 100 tahun HB Jassin” di Teater Kecil Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Senin (31/7). Acara mengenang HB Jassin diramaikan musikalisasi puisi, pembacaan puisi, pembacaan testimoni, juga orasi budaya oleh Ajip Rosidi.
Beberapa sastrawan yang turut hadir sekaligus membacakan testimoni tentang HB Jassin diantaranya Taufiq Ismail, Maman Mahayana, Taufik Abdullah, Jose Rizal Manua, Linda Djalil, Ratih Sang, Dipo Alam, Abrory A Djabbar, Hussyen Umar, Taufik Abdullah dan Neno Warisman.
Selain pembacaan testimoni dan orasi budaya dari Ajip Rosidi, acara juga semakin meriah dengan hadirnya penampilan musikalisasi puisi Ahmad Khalifah & Doddy BP serta Dima Miranda.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon yang juga pendiri Fadli Zon Library menyatakan acara mengenang HB Jassin menjadi penting dilaksanakan di tengah masyarakat Indonesia yang abai terhadap soal-soal dokumentasi dan rendahnya kesadaran sejarah. Sejarah mencatat, HB Jassin adalah pemelihara dokumentasi sastra terpenting di Indonesia.
“Secara sederhana, ini cara kami memberi penghormatan pada HB Jassin. Upaya mengingat kembali bagaimana jerih payah dan usaha ikhlas HB Jasin mencatat perjalanan kesusastraan Indonesia,” ungkapnya.
HB Jassin menjadi penting dalam peta kesusastraan Indonesia karena sepanjang hidupnya HB Jassin menumpahkan perhatiannya mendorong kemajuan sastra-budaya di Indonesia. Berkat ketekunan, ketelitian dan ketelatenannya, ia dikenal sebagai kritisi sastra terkemuka sekaligus dokumentator sastra terlengkap. HB Jassin adalah seorang dokumentator kesusastraan Indonesia yang melahirkan Pusat Dokumentasi Sastra (PDS) HB Jassin.
Ketekunan HB Jassin dalam mengumpulkan dokumentasi sastra di Indonesia tidak sia-sia, atas prakarsa Ajip Rosidi dan beberapa tokoh lain, pada 28 Juni 1976 dibentuklah sebuah wadah yang bernama Yayasan Dokumentasi HB Jassin.
Kemudian pada 30 Mei 1977 diresmikan berdirinya Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin (PDS HB Jassin) yang berlokasi di dalam Komplek Taman Ismail Marzuki, Jalan Cikini Raya No. 73, Jakarta Pusat. PDS HB Jassin adalah wujud kesadaran dokumentatif Jassin dengan spirit yang tinggi dan kuat terhadap kesusastraan Indonesia sejak muda hingga akhir hayat.
“Saya kira, hingga hari ini, tak ada seorang pun di negeri ini yang memiliki kesadaran dokumentasi seperti dia. Ia mewariskan harta karun dokumentasi sastra Indonesia, sebuah kekayaan nasional, national treasure,” ungkap Fadli Zon, wakil ketua umum DPP Partai Gerindra
Wakil Ketua DPR, Fadli Zon menyatakan sosok HB Jassin adalah manusia langka. Ia seorang pendokumentasi sastra, penyair, penerjemah, sekaligus kritikus sastra.
Begitu besarnya pengaruh HB Jassin di antara kalangan sastrawan Indonesia. Yang paling fenomenal misalnya saat HB Jassin menobatkan Chairil Anwar sebagai pelopor Angkatan 45.
Selain itu, banyak juga sastrawan yang terinspirasi membuat puisi tentang HB Jassin. Salah satunya, misalnya Motinggo Busye menulis “Sajak Kuda” yang ia persembahkan pada hari tahun HB Jassin yang ke-76 dan dibacakan oleh penyairnya di Taman Ismail Marzuki pada 24 tahun lalu.
Fadli Zon yang juga menulis sebuah puisi untuk HB Jasin yang dibacakan pada malam peringatan 100 tahun HB Jassin dalam puisinya yang biasanya penuh kritik politik, kali ini lebih humanis.
Dalam puisi yang diberi judul “Sebuah Dokumentasi” ia menegaskan HB Jassin adalah sosok yang menginsipirasi banyak penyair.
“HB Jassin adalah seseorang yang menginspirasi banyak penyair, termasuk saya. Dan malam ini saya menulis puisi yang dipersembahkan pada Malam 100 tahun HB Jassin,” kata Fadli, Senin (31/7) malam.
Acara yang digelar Fadli Zon Library bekerja sama dengan PDS HB. Jassin dan Akademi Jakarta dengan tema “Mengenang 100 tahun HB Jassin” diramaikan musikalisasi puisi, pembacaan puisi, pembacaan testimoni, juga orasi budaya oleh Ajip Rosidi
Wakil Ketua DPR Fadli Zon berharap pertemuan Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian dengan Presiden Joko Widodo terkait penyerangan Novel Baswedan segera membuahkan hasil.
“Saya kira ini satu sinyal emang ada masalah di dalam masalah pengungkapan ini. Kita berharap masalah ini cepat selesai. Jangan diperpanjang. Ini kan masalah penegakan hukum yang sederhana,” ujar kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/7/2017) malam.
Ia menambahkan, semestinya tidak perlu dibentuk tim gabungan antara Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengungkap kasus tersebut karena kasus penyiraman air keras terhadap Novel merupakan murni tindak pidana.
Ditambah lagi, saat ini sudah ada sketsa wajah dan rekaman CCTV (closed circuit television) terkait pelaku penyiraman.
“Mestinya sih bisa. Kan bukti-bukti awalnya masih ada. Dari CCTV juga sudah ada. Saya kira ini masalah yang sederhana. Tinggal mengungkap saja siapa pelakukanya penyiramnya itu,” ujar dia.
Hingga Senin kemarin, tepat 111 hari pasca-penyerangan terhadap Novel Baswedan. Penyerangan dengan menggunakan air keras itu telah membuat kedua mata Novel rusak.
Novel sebelumnya menduga ada campur tangan jenderal polisi dalam serangan terhadapnya. Hal inilah yang kemudian membuat polisi cukup lama mengungkap kasus tersebut.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengungkapkan, tim penyidik akan menelusuri dugaan keterlibatan jenderal polisi dalam kasus penyerangan Novel Baswedan. Untuk itu, tim akan meminta keterangan Novel di Singapura.
“Informasi dari Novel Baswedan yang disampaikan ke publik, dugaan jenderal polisi, sudah kami sampaikan bahwa ini perlu ditindaklanjuti dengan dengar keterangan Novel Baswedan secara langsung. Pro justisia. Kami sudah siapkan tim untuk berangkat ke Singapura,” ujar Tito dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Senin.
