DPR menggelar rapat bersama Panitia Petugas Ibadah Haji (PPIH) Daerah Kerja Madinah, Sabtu malam (19/8/2017). Masalah pemondokan jamaah menjadi hal yang paling dikritisi oleh anggota Dewan yang dipimpin Ketua Tim Pengawas Haji Tahap I DPR, Fadli Zon.
Hadir dalam rapat tersebut Ketua Daker Madinah, Amin Handoyo, Kasi Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) dr Edi Supriyatna, sejumlah kepala seksi yang ada di Daerah Kerja Madinah. Sementara Tim Pengawas Haji terdiri dari Komisi V, VIII, dan IX dengan jumlah 12 orang.
“Dari hasil diskusi dengan Tim Pengawas Haji, dibahas sejauh mana persiapan dan kendalanya. Mulai dari masalah katering, transportasi, dan pemondokan. Katering ada masalah makanan tidak layak, dan lainnya. Masalah pemondokan paling banyak dikritisi,” ujar Fadli Zon seusai rapat.
Pada kesempatan yang sama, Sodik Mudjahid, Wakil Ketua Komisi VIII DPR mengatakan, masalah teknis pemondokan selalu terulang setiap tahunnya. “Padahal anggaran pemondokan sudah dinaikkan, tapi masih ada jamaah yang mendapatkan pemondokan jauh,” cetus Sodik.
Menanggapi kritik, Kasi Pemondokan Daker Madinah, Ihsan Faisal menjelaskan, harga sewa pemondokan yang sudah disepakati antara pemerintah dengan DPR awalnya SAR850 (riyal Arab Saudi) per pax dan naik menjadi SAR950. Namun pada musim haji tahun ini, pemondokan-pemondokan di Madinah menaikkan harga cukup tinggi sesuai harga pasaran.
“Ternyata pagu tidak bisa mencapai karena harga pemondokan cukup tinggi. Jamaah Iran memiliki pagu di atas SAR1.000. Bahkan kalau harga tinggi, mereka menyanggupi,” beber Ihsann.
Ihsan mencontohkan PPIH menyewa dua hotel cadangan di Madinah dengan harga SAR5.000 per orang per musim. “Bisa dibandingkan antara sewa SAR950 dengan SAR5.000. Nilainya saja sudah beda,” sebutnya.
Selain itu, jumlah hotel-hotel di Madinah, terutama sekitar Masjid Nabawi tidaklah sebanyak dibandingkan di Mekkah. Kondisi ini juga memicu terjadinya pecah kloter dan pecah hotel (jamaah satu kloter terpisah ke lebih dari satu hotel dan banyak sektor).
Dengan sistim penyewaan blocking time (disewa hanya 8–9 hari), potensi satu kloter bisa terpecah sangat besar. Ihsan mencontohkan satu hotel hanya memiliki kapasitas 450 kamar tidur, tapi satu kloter yang akan menempati hotel itu sebanyak 500 orang.
“Maka sisanya 50 orang itu harus di hotel berbeda. Sayangnya tidak bisa di hotel sebelahnya. Pemilik hotel yang menentukan di mana sisa jamaah itu akan menempati hotel. Makanya hotelnya berbeda-beda, dan jaraknya ada yang berjauhan,” bebernya.
Pecah kloter dan pecah hotel ini berpotensi terjadi setiap tahunnya apabila mekanisme penyewaan masih dengan system blocking time.
Realisasi pertumbuhan ekonomi Kuartal II Tahun 2017 sebesar 5,01 persen tumbuh lebih rendah dibandingkan kuartal yang sama pada Tahun 2016, yaitu sebesar 5,18 persen. Pelambatan konsumsi rumah tangga menyumbang penurunan pertumbuhan Kuartal II Tahun 2017. Penurunan pertumbuhan ekonomi ini harus diwaspadai.
“Kondisi ini perlu diwaspadai oleh pemerintah dalam menyusun kebijakan, sehingga kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap pendapatan nasional tetap terjaga,” kata Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon saat menyampaikan pidato Pembukaan Masa Persidangan I Tahun 2017 – 2018 dalam rangka penyampaian Pidato Presiden RI mengenai RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.
Fadli menambahkan, alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur yang sangat gencar saat ini harus segera dilakukan, sehingga diharapkan ketergantungan anggaran infrastruktur dari APBN berkurang dan dapat dialokasikan kepada program yang mampu menstimulus sisi konsumsi dan produksi.
“Dengan demikian, konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi motor utama perekonomian dapat terjaga, namun keinginan pemerintah untuk menambah penggerak pertumbuhan ekonomi baru dari sisi investasi juga dapat terwujud,” imbuh Fadli.
Selain alternatif pembiayaan infrastruktur, lanjut Fadli, pemerintah juga harus mampu menentukan prioritas pembangunan infrastruktur mana yang mampu menstimulus roda perekonomian, sehingga manfaat infrastruktur yang dibangun dapat langsung dirasakan oleh masyarakat dan mampu menjadi alat pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.
“Dampak dari pemulihan perekonomian global terhadap Inodesia harus senantiasa dicermati. Pemulihan harga komoditas internasional harus direspons dengan melakukan peningkatan nilai barang yang dijual, sehingga mampu menggerakkan sisi produksi dalam menghasilkan barang jadi,” jelas Fadli.
Politisi F-Gerindra itu menambahkan, pemulihan perekonomian di beberapa negara maju, terutama Amerika Serikat, juga harus diantisipasi dampaknya terhadap capital outflow dari Indonesia. Dana yang keluar akan berdampak pada kestabilan nilai tukar rupiah terhadap dolarAmerika Serikat.
“APBN Tahun Anggaran 2018 diharapkan dapat mengakselerasi perekonomian nasional sehingga Indonesia lebih tangguh dalam menghadapi berbagai macam perubahan, baik yang disebabkan oleh faktor global maupun dalam negeri,” harap Fadli.
Memperingati ulang tahun Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang 72, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon membuka Pesta Rakyat Panjat Bambu Betung. Dia menyampaikan pesta rakyat ini dalam rangka memeriahkan 72 tahun Indonesia merdeka.
“Dirgahayu Republik Indonesia yang ke 72, dirgahayu DPR RI yang ke 72. Dengan mengucapkan ‘Bismillahirohman nirrohim,’ pesta rakyat panjat bambu betung saya buka. Terimakasih,” ujar Fadli di lapangan Komplek Parlemen, Jumat (18/8/2017).
Pada pesta rakyat ini, tidak menggunakan pinang seperti yang sebelumnya, namun menggunakan bambu betung. Menurut Fadli, ini dalam rangka merawat lingkungan, karena pohon pinang memerlukan waktu yang lama untuk tumbuh, pohon pinang setinggi satu meter memerlukan waktu tiga tahun, sedangkan bambu betung relatif lebih cepat.
Sebelum acara dibuka, Sekeretaris Jenderal DPR RI Achmad Djuned melaporkan, pesta rakyat ini diikuti oleh 72 tim panjat bambu bentung. “Pesertanya dari seluruh wilayah Jabodetabek, jadi tidak hanya diikuti oleh pegawai di lingkungan sekretariat jenderal DPR, MPR dan DPD. Tetapi juga seluruh masyarakat di wilayah Jabodetabek,” papar Djuned.
Dia menyampaikan, kegiatan pesta rakyat kali ini adalah kegiatan ketiga yang dilakukan oleh DPR, dan yang lebih unik lagi biasanya panjat pinang, tapi khusus untuk DPR ini adalah panjat bambu bentung, ” Ini yang diinisiasi oleh Bapak Fadli Zon,” ungkap Djuned.
Sebelum acara pesta rakyat dibuka, digelar acara rutin senam pegawai Setjen DPR, MPR dan DPD. Acara ini juga dimeriahkan oleh band dari Korpri DPR RI.
Penilaian bahwa negara diperbolehkan berutang selama tidak melebihi 30 persen pendapatan domestik bruto (PDB) dinilai hanya sebatas teori.
“Menurut saya itu teori ya, teorinya seperti itu,” ujar Wakil Ketua DPR, Fadli Zon saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jumat (11/8).
Menurutnya, alasan pemerintah mencari investasi melalui utang untuk pembangunan insfrastruktur harus benar-benar diperhitungkan. Sehingga arus deras investasi dari jalur utang justru tidak memiliki manfaat bagi negara.
“Jor-joran membangun insfrastruktur kemudian itu tidak mempunyai efek pada ekonomi kita, menurut saya itu akan sangat berbahaya” tegasnya.
Fadli mengatakan memang dalam era globalisasi, negara berutang itu masih wajar. Tetapi ia mengingatkan agar utang yang diambil tidak membahayakan perekonomian negara di kemudian hari.
“Nanti tidak bisa membayar utang, ekonomi jeblok,” tukasnya
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menampung aspirasi dan saran dari sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam terkait kasus Ketua Fraksi Partai Nasdem Viktor Bungtilu Laiskodat.
Adapun sejumlah Ormas Islam yang menemui Fadli Zon itu di antaranya Forum Umat Islam (FUI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Front Pembela Islam (FPI), Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII).
“Memang sebagai pimpinan DPR, kami menampung seluruh aspirasi masyarakat, dari tokoh-tokoh termasuk para ulama, pimpinan organisasi Islam,” kata Fadli Zon dalam pertemuan dengan sejumlah Ormas Islam di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (10/8/2017).
Dirinya mengaku akan menyampaikan semua aspirasi dan saran Ormas Islam kepada pihak terkait kasus Viktor, ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR, Fraksi Nasdem, DPP Partai Nasdem dan Kepolisian.
“Saya kira agar masalah ini tidak berlarut-larut, agar tak ada guncangan masalah,” imbuhnya.
Sebab lanjut kata dia, efek pidato Viktor bisa lebih besar daripada polemik kasus penistaan agama mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
“Tentu mengenai apa yang telah disampaikan oleh Saudara Viktor Laiskodat, saya kira telah menjadi diskursus publik. Telah menjadi wacana publik, pembicaraan publik dan bahkan sudah menjadi semacam polemik dalam beberapa hari ini,” ujar Fadli.
Lebih lanjut dia mengatakan, empat partai politik yang dituduh mendukung khilafah dan kelompok intoleran, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Gerindra, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pun telah melaporkan Viktor Laiskodat ke Badan Reserse dan Kriminal Polri.
“Dan ada pula yang melaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan, dulu namanya Badan Kehormatan,” ungkapnya.
Utang negara yang terus meningkat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan negara untuk mewujudkan negara yang mandiri dan berdik
“Itu kan tidak sejalan dengan keinginan kita untuk berdaulat di negeri sendiri artinya berdikari” ujar wakil ketua DPR, Fadli Zon saat ditemui di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jumat, (11/8).
Fadli menyebut penumpukan utang yang dilakukan tim ekonomi pemerintah, bahkan tidak sesuai dengan Trisakti dan Nawacita yang selalu digaungkan pemerintahan Joko Widodo.
“Trisakti kan salah satunya berdiri di atas kaki sendiri, ini kan berdiri di atas kaki orang jadi itu bukan trisakti,” ketusnya.
Menurutnya, pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Keuangan, Sri Mulyani yang mengatakan rakyat tidak perlu panik dengan adanya hutang, harus diingatkan ada bahaya besar dibalik sebuah hutang.
Fadli mengatakan memang dalam era globalisasi, negara berhutang itu masih wajar. Tatapi resiko dan dampaknya harus diperhitungkan dengan baik.
“Apalagi kita menghabiskan dana untuk mencicil bunga maupun pokoknya,” tukas politisi Gerindra itu.
Keberhasilan pelaksanaan tax amnesty melenceng dari tujuan program tersebut untuk repatriasi wajib pajak di luar negeri.
“Sebagaimana disampaikan oleh presiden awalnya adalah repatriasi, sekarang kita lihat saja apakah repatriasi itu berhasil atau gagal,” ujar Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon di Gedung Nusantara III, Senayan (Jumat, 11/8).
Menurutnya, pernyataan pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan, Sri Mulyani yang menyebut tax amnestyberhasil, perlu dipertanyakan sesuaikah dengan yang dimaksud presiden.
Bahkan Fadli mempertanyakan pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut sudah memegang nomor rekening WNI di luar negeri. Menurutnya, hal tersebut sia-sia kalau tidak ada tindak lanjut.
“Presiden dulu mengatakan, by name bay adress, nah itu mau diapain?” tanya politisi Gerindra itu.
Sisi lain dari tax amnesty dari pemerintah adalah meningkatnya angka pembayaran pajak dari warga negara yang tinggal di dalam negeri.
“Kalaupun dianggap berhasil, itu karena dari pembayar pajak di dalam negeri dan memperbesar base di dalam negeri, itu sisi positifnya” demikian wakil ketua DPR.
Wakil Ketua DPR RI Kordinator Bidang Politik dan Keamanan Fadli Zon menerima aspirasi dan pengaduan dari ormas-ormas Islam yang tergabung dalam Forum Umat Islam (FUI), terkait video pidato anggota DPR RI Victor B. Laiskodat di NTT yang beredar belakang ini.
“Saya tadi menerima pengaduan dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) dan FUI tentang anggota DPR RI saudara Victor B. Laiskodat. Mengenai apa yang disampaikan saudara Victor saya kira telah menjadi wacana publik, pembicaraan publik bahkan sudah menjadi polemik. Sudah ada langkah-langkah hukum yang telah dilakukan partai politik-partai politik yang dituduhkan saudara Victor mendukung negara khilafah dan kelompok intoleran. Sudah ada juga yang melaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), tentu kita menunggu proses yang ada di MKD dan Kepolisian. Sebagai Pimpinan DPR kami akan menampung aspirasi, pengaduan dan tuntutan yang disampaikan ke kami dari berbagai pihak,” ungkapnya.
Sebagai pribadi dan pimpinan dari partai politik (parpol), politisi dari Fraksi Partai Gerinda ini juga kecewa dan menyesalkan pernyataan dari politisi fraksi Partai Nasdem tersebut. Ia menganggap tuduhan itu mengganggu hubungan antar parpol.
Pasalnya hubungan parpol itu sebuah fatsun di dalam berdemokrasi, meskipun berbeda-beda. Tapi langkah hukum sudah dilakukan. Dengan demikian, bola ada di tangan Kepolisian. Di Kepolisian inilah kita berharap polisi betul-betul bisa menjalankan tugasnya. Jangan sampai karena dianggap dekat, partai yang menjadi pendukung pemerintah lantas ada perlindungan dan upaya-upaya tertentu. Termasuk hak imunitas.
“Hak imunitas itu tidak tepat dalam kasus ini. Imunitas itu dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai anggota DPR, baik di luar sidang maupun di dalam sidang. Tetapi di sana seperti kampanye. Bukan juga bicara di forum internal, karena ada ketua DPC Partai Gerinda yang ada di sana. Kita berharap Kepolisian, jangan sampai seperti kasus ahok dulu, yang dipaksa dulu baru bergerak. Sehingga akan memunculkan aksi bela Islam selanjutnya, sebagaimana yang disampaikan FUI dan DDII tadi,” ujar Fadli.
Lebih lanjut Fadli menyatakan, apa yang disampaikan Viktor itu tidak hanya melukai parpol yang disebutkan saja. Melainkan juga melukai umat Islam. Fitnah yang ditujukan kepada ajaran Islam. Pasalnya tidak ada dalam sejarah Islam memaksa orang untuk memeluk dan menjalankan ajaran agamanya.
Fadli berjanji akan meneruskan aspirasi itu ke MKD maupun ke Fraksi Partai Nasdem DPR RI. Dan ia berharap MKD dapat segera menindaklanjuti laporan dan aduan dari FUI dan DDII tadi. Karena jika berlarut-larut akan menimbulkan masalah yang lebih besar lagi.
Sekjen FUI, Muhammad Al Khaththath mengaku prihatin terhadap pernyataan Ketua Fraksi Nasdem Victor B Laiskodat di Kupang, NTT pada 1 Agustus 2017 lalu yang dinilainya sangat provokatif dan meresahkan umat Islam. Ia menilai pidato tersebut berisi fitnah dan penodaan terhadap umat Islam, khususnya tuduhan bahwa ajaran Islam memaksa warga negara non muslim untuk memeluk agama Islam. Begitupun dengan isi pidato terkait adanya ancaman pembunuhan terhadap umat Islam.
“Kami Prihatin terhadap isi pidato yang sangat meresahkan umat Islam tersebut. kami juga menuntut Victor dan Nasdem agar segera meminta maaf dan menyampaikan penyesalaman terhadap umat Islam secara terbuka atas kelalaian dan kecerobohan pidato provokatifnya. Selain itu kami juga meminta pimpinan DPT untuki menyampaikan keprihatinan ini kepada fraksi Nasdem dan MKD untuk segera ditindaklanjuti. Kami juga meminta umat Islam untuk tetap tenang dan semakin merapatkan barisan serta bersiap siaga menerima komando ulama dalam menjaga persatuan dan kesatuan demi menjaga keutuhan NKRI,”papar Al Khaththath di Senayan, Jakarta.
Senada dengan FUI, Ketua Umum DDII, Mohammad Siddik menilai pidato Victor sangat memalukan dan pasti akan menimbulkan badai politik baru pasca tragedy Ahok. Pidato tersebut bisa mengarah terjadinya tirani minoritas yang dapat membahayakan kehidupan demokrasi dan kenegaraan kita.
“Apakah Saudara Victor lupa bahwa bapak bangsa dan inisiator Pancasila, Bung Karno menyerukan kepada umat Islam, ‘silahkan isi Pancasila dengan ideology dan kearifan nilai-nilai Islam, seperti yang almarhum persilahkan kepada komunitas atau umat lain,”tegas Siddik.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta pemerintah mengetatkan pengawasan terhadap biro penyelenggara haji dan umrah. Itu disampaikannya berkaca pada kasus First Travel.
Adapun First Travel merupakan biro penyelenggara haji dan umrah yang terbukti melakukan penipuan terhadap para jamaahnya. Pemiliknya pun kini sudah ditangkap dan dijadikan tersangka oleh Bareskrim Polri.
Kata Fadli pengawasan ketat perlu dilakukan lantaran travel haji dan umrah pasarnya sangat ramai dan jelas di Indonesia. “Dalam hal ini pemerintah ikut mengawasi usaha-usaha travel yang menyelenggarakan haji dan umrah. Jangan sampai ada yang gagal umrah gara-gara mereka tidak mampu manage atau uang nasabah diselewengkan, itu harus diatur,” sebutnya saat ditanyai JawaPos.com di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/8).
Ya dia menilai, penyelewengan dana haji dan umrah adalah bentuk tindak kriminal. Apalagi jika melihat korban First Travel yang jumlahnya mencapai 35.000 calon jamaah.
“Itu angka besar. Mungkin harus ada seleksi lagi kepada travel-travel yamg pernah bermasalah atau kena masalah, itu diawasi, ditandai bukan mematikan juga. Kecuali, kalau memang mereka menipu atau mengambil uang jemaah diinvestasikan ke yang lain, itu tidak bertanggung jawab,” pungkas Fadli.
Diketahui, Bareskrim Polri telah menetapkan Pasangan suami istri yang menjabat sebagai direktur utama di First Travel yakni Andika Surachman dan Anniesa Desvitasari Hasibuan. Keduanya dianggap terbukti melakukan penipuan terhadap para agen dan calon jamaah umrah First Travel.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Herry Rudolf Nahak menerangkan, dari pemeriksaan kini keduanya resmi ditahan.
Dari pemeriksaan, total ada 70 ribu calon jamaah yang telah membayar kepada First Travel yang kebanyakan membayar paket promo Rp 14,3 juta.
“Jadi jumlah jamaah yang sudah mendaftar dan membayar itu 70 ribu orang, cukup besar ya dan hanya 35 ribu yang berangkat. Sisanya 35 ribu jemaah tidak bisa berangkat dengan berbagai alasan,” papar dia.
Apabila dihitung, total kerugian jamaah kata Herry mencapai Rp 550 miliar. “Jadi kalau hitung kerugian rekan-rekan sekalian kalau Rp 14,3 juta dikali 35 ribu maka kerugian mencapai Rp 550 miliar,” ungkap dia.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon merespons Presiden Joko Widodo yang menolak disebut pemimpin diktator dan otoriter. Menurut Fadli, diktator atau tidak itu bukan dinilai dari ucapan maupun bentuk wajah.
“Ya kalau bukan diktator kenapa repot-repot ya. Itu kan penilaian orang bukan karena ucapan apalagi wajah gitu ya,” kata Fadli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/8).
Namun, Fadli mengatakan diktator atau tidak itu dinilai dari tindakan dan kebijakan-kebijakan yang dihasilkan.
Fadli justru mencontohkan pendapat salah satu pengamat merespons dikeluarkannya Perppu Ormas beberapa waktu lalu. Menurut dia, pengamat itu berpendapat bahwa Perppu Ormas dikeluarkan bukan karena kegentingan memaksa, tapi memaksakan kegentingan. “Seolah-olah ada kegentingan,” tegasnya menyitir pendapat pengamat itu.
Selain itu, Fadli mengatakan, publik juga menilai penangkapan-penangkapan aparat di bawah pemerintahan Joko Widodo juga menyebabkan penilaian diktator muncul. Misalnya, penangkapan Sekjen FUI Muhammad Al Khaththath yang ditangkap dan ditahan kurang lebih tiga bulan karena tuduhan makar.
“Itu kan pelanggaran terhadap HAM. Itu menakut-nakuti, kemudian tidak ada (buktinya). Apanya yang dituduhkan makar,” katanya.
Pun demikian kasus Rachmawati Soekarnoputri yang dituduh makar. Rachmawati ditangkap subuh-subuh kemudian diinterogasi. “Padahal di rumahnya dikawal Brimob, beliau juga sebagai putri mantan Presiden (Soekarno) dan suaminya sendiri adalah polisi,” ujarnya.
Dia mengatakan, tuduhan-tuduhan makar, penangkapan-penangkapan yang begitu banyak kemudian pembubaran ormas secara sepihak dengan subjektivitas pemerintah menujukkan tindakan-tindakan otoriter dan menuju kediktatoran.
