Ketua Delegasi Indonesia untuk ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) Fadli Zon menceritakan alotnya mengegolkan usulan soal krisis Rohingya. Ia kemudian menyinggung kontribusi Indonesia untuk AIPA yang layak diperhatikan.
Hal ini disampaikan Fadli di depan warga negara Indonesia di KBRI, Manila semalam (17/9/2017). Padahal menurutnya pembahasan agenda di komite sosial, ekonomi, maupun keorganisasian tidak ada masalah.
“Kita perlu memikirkan hal itu karena sekretariat AIPA sebenarnya ada di DPR RI. Satu lantai dengan saya. BKSAP (Badan Kerja Sama Antar-Parlemen) juga di lantai 4. Kami pimpinan di lantai 3 dan 4. Sebetulnya kita sudah menyumbang banyak untuk AIPA ini. Termasuk pembiayaan kesekretariatan sehari-hari oleh DPR. Jadi kalau kita nuntut lebih banyak wajar, sesuai kontribusi,” ucap Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon di KBRI Manila, Filipina.
Indonesia mulanya mengajukan rancangan ‘Resolusi Memperkuat Upaya Parlemen Mengatasi Isu Kemanusiaan di ASEAN’ bersama Malaysia. Menyusul krisis kemanusiaan di Myanmar, atas pembantaian dan pengusiran etnis Rohingya.
Fadli menyayangkan sistem konsensus yang menjadi prinsip AIPA, justru menjadi sebab tidak berujung titik temu.
“Ada beberapa yang menarik di beberapa berita-berita terakhir, memang ada keberatan dari draft usulan kita dari DPR yang ingin dimasukkan dalam topik politik, tapi Myanmar tidak menginginkan. Tapi di AIPA karena jika satu negara tidak sejutu, tidak mencapai konsensus, maka tidak bisa dilanjutkan,” keluh Fadli.
Padahal parlemen dunia hingga Paus Francis sudah membicarakan krisis ini. Fadli menyesalkan jika parlemen di ASEAN malah tidak mau menyentuh isu ini karena masalah peosedural. Padahal seluruh dunia sudah bereaksi.
“Karena Myanmar tegak lurus saja dengan apa yang disampaikan di sana (dalam pertemuan Komite Eksekutif). Bukan negara demokrasi ya, masih di bawah bayang-bayang rezim militer. Jadi kami juga berkeras, harus kita hargai,” katanya.
Politikus Gerindra ini kemudian mengevaluasi keikutsertaan Indonesia dalam ASEAN. Dalam organisasi ini yang banyak diuntungkan adalah negara kecil, bukan negara besar seperti Indonesia. Indonesia justru banyak melakukan sharing market dengan anggota organisasi lainnya.
“Mungkin Menteri Luar Negeri perlu memikirkan semacam revitalisasi ke depan. Kebetulan 50 tahun ASEAN dan 40 tahun AIPA. Apa manfaat ASEAN bagi kita? Atau lebih bermanfaat kalau bilateral? Kita bilateral dengan China, dengan Rusia, India. Ini cuma pemikiran saja. Kadang kita harus memikirkan evalusasi suatu organisasi supaya tidak seperti arisan saja,” tutur Fadli.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengungkapkan tema yang diambil dalam kegiatan Parlemen Remaja tahun 2017 mengenai Narkoba sangat relevan. Sebab, diketahui pengguna narkoba di Indonesia mencapai enam juta jiwa, lebih besar dari Singapura dan sasarannya adalah generasi muda.
“Tema ‘Peran Parlemen Dalam Menyelamatkan Generasi Muda Dari Ancaman Narkoba’ sangat relevan, kita harus menyelamatkan generasi muda dengan memberikan pemahaman akan bahaya narkoba,” jelas Fadli saat memberi sambutan pada Pembukaan Simulasi Sidang Parlemen Remaja di Ruang Abdul Muis, Kamis (14/9/2017).
Diharapkan, lanjut politisi partai Gerindra itu, para peserta Parlemen Remaja dapat mensosialisasikan kembali pemahaman mengenai bahaya narkoba kepada rekan-rekan di daerahnya.
“Setelah mengikuti kegiatan ini, diharapkan adik-adik bisa menjadi pelopor anti narkotika di daerahnya masing-masing, apa yang didapat di sini bisa disosialisasikan lagi,” ungkapnya.
Terlebih, lanjut dia, Anggota Parlemen Remaja selain mendapat pemahaman akan bahaya narkoba juga telah melihat langsung berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pemberantasan narkotika di Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) di Sukabumi, Lido.
Dijelaskan Fadli, hampir semua negara memiliki hukum yang mengatur mengenai narkoba, di Indonesia ada Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam UU itu diuraikan bagaimana penindakan, pencegahan sampai rehabilitasi.
DPR dalam hal ini berperan sebagai lembaga legislatif yang berfungsi untuk menyusun undang-undang sekaligus mengawasi jalannya pelaksanaan undang-undang tersebut.
Fungsi pengawasan bisa dikatakan telah berjalan dengan baik apabila DPR dapat mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat.
“DPR tidak hanya memiliki peran untuk memproduksi undang-undang, namun juga memastikan ditegakkannya undang-undang tersebut. Di sini, fungsi pengawasan dan kontrol DPR hanya akan bisa efektif jika ia selalu mengambil posisi kritis terhadap pemerintah. Ini sesuai dengan aspirasi masyarakat yang menginginkan agar DPR bisa memperjuangkan aspirasi rakyat dan menyuarakan kesulitan-kesulitan hidup rakyat kepada pemerintah,” pungkasnya.
Indonesia dan Malaysia sudah menyiapkan rancangan baru untuk resolusi krisis kemanusiaan Rohingya dalam lanjutan sidang komite eksekutif ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA). Rancangan ini merupakan revisi setelah Malaysia bergabung dengan langkah politis Indonesia.
“Ada sudah (rancangan yang baru). Ada (perbedaan), itu yang disirkuler,” kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Hotel Shangri-La Makati, Manila, Filipina, usai pertemuan kehormatan dengan Presiden AIPA Pantaleon D Alvarez, Sabtu (16/9/2017).
Indonesia sebelumnya mengajukan rancangan resolusi ‘Serangan Kekerasan Terhadap Rohingya dan Krisis Kemanusiaan di Myanmar’ untuk dibahas dalam agenda politik forum AIPA ke-38. Namun, Myanmar menolak.
Malaysia kemudian mendukung Indonesia mendesak AIPA membuka mata terhadap tragedi kemanusiaan yang terjadi di satu dari wilayah di ASEAN. Bahkan akan mengikuti langkah Indonesia jika memang harus walk out.
“Di sini kita lihat bagaimana kemanusiaan dikalahkan oleh prosedur. Itu nanti yang akan kita sampaikan, karena konsensus ini. Itu baca saja deh, (rancangan) terbaru yang kita sampaikan itu persoalannya itu sudah sangat lunak. Terkait dengan masalah kemanusiaan, refugee, border. Kita tidak menyentuh akar masalah politik yang ada di sana, walaupun kita tahu,” imbuh Fadli kemudian.
Dalam rancangan terbaru, terjadi perubahan judul menjadi ‘Memperkuat Upaya Parlemen Mengatasi Isu Kemanusiaan di ASEAN’. Ada beberapa tuntutan yang dimasukkan.
Antara lain mendesak Komisi Investigasi yang dibentuk Presiden Myanmar untuk segera menghentikan investigasi dan menyerahkan hasilnya; memberi dukungan dengan mengirim bantuan primer untuk warga Rohingya; serta mendorong Myanmar melaksanakan rekomendasi Komisi Penasihat PBB untuk segera menyelesaikan krisis di Rakhine State tersebut.
“Kan kemarin pending pembahasan tentang semua political matters, ada 8 itu. Itu saya minta dipending. Tidak hanya satu, semuanya 8. Sehingga pasti akan ada pembicaraan soal itu. Dan kalau persoalannya ternyata tidak mencapai konsensus, ya saya kira delegasi kita harus mengambil sikap,” tutur Fadli.
Sebelumnya dalam pertemuan kehormatan dengan Presiden AIPA, delegasi Indonesia menyerahkan cenderamata berupa miniatur replika Candi Borobudur. Hadiah ini tentu mengandung pesan politis.
“Tadi kita bilang, candi terbesar umat Budha dilindungi oleh negara muslim terbesar,” cetus Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen Nurhayati Ali Assegaf.
Dalam forum pertemuan komite eksekutif kemarin, Indonesia mengajukan rancangan ‘Serangan Kekerasan Rohingya dan Krisis Kemanusiaan di Myanmar’ sebagai agenda politik. Myanmar menolak hal ini dengan dalih sedang menyelesaikan permasalahan ini sendiri.
Kekukuhan kedua negara akhirnya diputuskan Presiden AIPA untuk dibahas kembali besok. Jika Myanmar masih tutup mata, dan AIPA tidak mengabulkan usulan ini, Indonesia akan angkat kaki dalam forum yang terselenggara kali ke-38 ini.
“Kalau begini terus, kita pulang saja. Tidak usah ikut agenda AIPA berikutnya,” ucap Wakil Ketua DPR Fadli Zon di tengah reses bersama delegasi Myanmar, yang dimediasi oleh Presiden AIPA Pantaleon D Alvarez kemarin (15/9).
Pimpinan delegasi Indonesia di ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) ke-38, Fadli Zon, secara terbuka menyinggung tragedi kemanusiaan di Myanmar. Hal ini disampaikannya dalam pernyataan sikap delegasi parlemen ASEAN.
Di depan delegasi Myanmar dan Presiden AIPA Pantaleon D Alvarez, Fadli menyatakan sikap politis yang diusung delegasi Indonesia. Persekusi etnis Rohingya di Myanmar disebutnya mempengaruhi negara tetangga dan membawa pada kemunduran.
“Ketika sepertiga populasi Rohingya harus melarikan diri dari negaranya sendiri karena ketidakadilan dan kekerasan, tidak ada istilah yang lebih tepat menyebut ini selain pemusnahan etnis dan pelanggaran berat terhadap HAM,” tegas Fadli di Hotel Shangri-La Makati, Manila, Filipina, Sabtu (16/9/2017).
“Kami mendesak semua pihak untuk menghormati peraturan perundangan, menjalankan tindakan menahan diri secara maksimal, dan menghentikan kekerasan yang sedang berlangsung terhadap Rohingya di Negara Bagian Rakhine,” imbuh Wakil Ketua DPR RI itu.
Dalam agenda pernyataan sikap ini pula, Myanmar langsung menjawab kritik dan desakan Indonesia. Konsisten dengan jawaban sebelumnya, ketua delegasi Myanmar T Khun Myatt menyampaikan masalah ini sedang ditangani internal negara mereka.
“Mohon menunggu dan jangan terburu-buru dalam menilai kondisi di negara kami. Sudah ada kebijakan yang diambil pimpinan Myanmar,” balas T Khun Myatt dalam pernyataan sikap parlemen Myanmar.
Saat acara ini berlangsung, Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) Nurhayati Ali Assegaf juga aktif melakukan lobi pada delegasi negara ASEAN lainnya, termasuk Myanmar.
“Saya sendiri sudah menemui (delegasi) Myanmar, saya lobi juga. Saya minta supaya mereka baca draf yang baru. Mereka harus buka, karena kita Indonesia kan mau membantu. Selama ini kan Indonesia yang membantu mereka. Jadi nanti kita minta di executive committee mereka membaca dan bersedia untuk membuka diri,” ucap Nurhayati di tengah acara.
Dia menambahkan soal apresiasi untuk Indonesia dari hampir seluruh negara yang hadir. Bukan hanya dari ASEAN, tapi juga dari negara observer yang hadir, seperti Jerman dan Uni Eropa.
Sekitar pukul 6 petang waktu setempat, pembahasan resolusi agenda politik akan kembali dibuka. Di dalamnya akan kembali digodok delapan usulan resolusi yang akan dibahas dalam AIPA. Termasuk rancangan ‘Resolusi Memperkuat Upaya Parlemen Mengatasi Isu Kemanusiaan di ASEAN’ yang diusulkan Indonesia dengan Malaysia.
Fadli Zon menjadi Ketua delegasi parlemen Indonesia dalam Sidang Umum AIPA (ASEAN Inter-Parliamentary Assembly) ke-38 di Manila, Sabtu (16/9/2017) waktu setempat.
Dalam sidang umum yang juga dihadiri oleh delegasi parlemen negara-negara peninjau, seperti Rusia, RRC, Jepang, Korea, Kanada, dan Australia, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra ini menyampaikan sejumlah persoalan yang dihadapi ASEAN hari ini. Ia juga menyoroti isu kekerasan yang menimpa etnis Rohingya di Myanmar.
“AIPA merupakan forum diplomasi parlemen yang strategis. Melalui AIPA, parlemen negara-negara ASEAN, termasuk negara-negara peninjau yang hadir dari berbagai kawasan, bisa mendukung kegiatan diplomasi pemerintahan negaranya masing-masing. DPR ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk membahas pentingnya kemitraan antara lembaga legislatif dan eksekutif di ASEAN,” ujarnya melalui rilis yang diterima SINDOnews.
Menurutnya, bagaimanapun diplomasi adalah sebuah tindakan kolektif. Untuk menuju Masyarakat ASEAN 2025, butuh sinergi antara diplomasi parlemen dengan diplomasi pemerintah.
“Ada empat persoalan kunci yang kini dihadapi oleh negara-negara ASEAN, yaitu kemiskinan, kesenjangan, perubahan iklim, sengketa perbatasan, dan konflik internal,” ucap dia.
Dalam sidang AIPA kali ini, kata Fadli, delegasi parlemen Indonesia mengajukan empat proposal, yaitu mengenai penyelesaian aksi kekerasan terhadap etnis Rohingya di Myanmar, mengenai isu lingkungan terkait kemaritiman, pentingnya pembangunan ekonomi inklusif dalam MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN), serta mengenai pengembangan kapasitas AIPA.
“Dalam isu mengenai konflik Laut Cina Selatan, DPR RI menegaskan bahwa pihak Indonesia juga mendorong penyelesaian damai. Tanpa perdamaian, integrasi regional tidak akan mungkin tercapai. Isu keamanan dan stabilitas kawasan memang mendapat catatan penting, terutama terkait agenda Masyarakat ASEAN 2025,” tuturnya.
Dari empat proposal itu, lanjut Fadli, delegasi parlemen Indonesia memberi bobot perhatian yang sangat besar terhadap isu Rohingya, karena ini adalah isu yang aktual, mendapat perhatian dunia internasional, menyangkut soal keamanan, dan terutama karena ini menyangkut kemanusiaan.
“Kekerasan terhadap etnis minoritas Rohingya di Myanmar telah berpengaruh terhadap kawasan dan bisa membawa kita pada kemunduran. Ketika sepertiga penduduk Rohingya harus melarikan diri dari negaranya karena ketidakadilan dan kekerasan, tak ada kata-kata lain untuk menggambarkannya bahwa ini adalah pembersihan etnis (ethnic cleansing) dan pelanggaran berat terhadap HAM,” tegasnya.
Dia menjelaskan, posisi Indonesia dalam masalah ini sangat keras dan jelas, mengutuk serangan sistematis terhadap etnis minoritas Rohingya. Parlemen Indonesia mendesak semua pihak untuk menghormati hukum yang berlaku, menahan diri secara maksimal, dan menghentikan kekerasan yang masih berlangsung di Rakhine.
“Pemerintah dan parlemen Myanmar harus memulihkan perdamaian dan stabilitas, serta memberikan jaminan keamanan dan bantuan untuk semua pihak tanpa memperhatikan etnis, ras, agama dan kepercayaan mereka.”
Secara kolektif, tambah Fadli, sebagai anggota ASEAN, Indonesia harus mengakhiri pengusiran dan penderitaan mereka yang terkena dampak kekerasan. “Kami mendorong pemerintah Myanmar untuk melaksanakan rekomendasi dari Komisi Penasihat PBB di Rakhine dan juga untuk membuka negara mereka untuk bantuan kemanusiaan dan mematuhi hukum internasional dalam menangani masalah pengungsi,” tutupnya.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon, protes terkait delegasi parlemen Myanmar yang menolak membahas resolusi kemanusiaan Rohingya dalam forum ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) ke-38, di Filipina.
Fadli juga meminta supaya Presiden AIPA Pantaleon Alvarez, meniadakan seluruh perbincangan terkait isu politik dalam sidang umum tersebut.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu juga mengkritik kecilnya peran ASEAN dan AIPA dalam penyelesaian konflik dan masalah kemanusiaan di Myanmar.
“Kami kecewa dengan sikap delegasi parlemen Myanmar. Sikap tertutup mereka telah menjadi ‘stumbling block’ (batu sandungan) dalam sidang AIPA. Itu sebabnya kami meminta agar tidak ada pembicaraan mengenai isu politik apapun dalam sidang AIPA kali ini jika tidak menyertakan pembicaraan mengenai resolusi kemanusiaan atas Rohingya,” kata Fadli dalam keterangan yang diterima, Minggu (17/9/2017).
Dirinya menjelaskan, pernyataan yang disampaikan adalah sikap delegasi parlemen Indonesia.
“Jadi pada Sidang AIPA kali ini tak ada pembicaraan isu-isu bidang politik kecuali sesuai atas permintaan Indonesia harus memasukkan agenda krisis kemanusiaan Rohingya,” kata Waketum Gerindra itu.
Menurutnya, isu kemanusiaan Rohingya sangat krusial dan fundamental, karena menyangkut nilai yang bersifat universal.
“Bagaimana bisa kita meneruskan perbincangan tentang isu-isu politik lain, sementara isu kemanusiaan ini kita tinggalkan? Jadi, kita menunggu Myanmar untuk membuka diri dulu sebelum meneruskan perbincangan mengenai isu-isu politik lain,” kata Fadli.
Namun, untuk menghormati tuan rumah Filipina, yang telah melayani dan menjadi moderator yang baik dalam pertemuan kali ini, Fadli menyatakan tidak keberatan untuk meneruskan agenda perbincangan dalam bidang-bidang lainnya, seperti ekonomi, sosial dan organisasi.
“Tapi khusus untuk bidang politik, sikap kami tegas, tidak boleh ada pembicaraan apapun sampai delegasi Myanmar mau membahas isu kemanusiaan tadi,” katanya.
Menurutnya, proses pengambilan keputusan dalam sidang AIPA memang menggunakan sistem konsensus.
“Sehingga, jika ada satu negara keberatan terhadap sebuah topik atau isu, maka topik atau isu tadi harus di-drop dari agenda, karena tidak terjadi konsensus. Indonesia memandang aturan semacam ini ke depannya perlu ditinjau kembali, karena memiliki lubang besar. Akibat penolakan delegasi parlemen Myanmar atas proposal kemanusiaan Indonesia, sidang AIPA ini hampir deadlock,” kata Fadli.
Fadli menambahkan, dari sisi organisasi sebenarnya ini adalah preseden bagus.
Menurutnya, negara-negara anggota AIPA jadi menyadari kelemahan sistem tersebut.
“Ke depan saya kira AIPA perlu melakukan reformasi dan amandemen statuta. Agar jangan sampai terjadi lagi isu yang krusial seperti kemanusiaan, misalnya, dihambat oleh prosedur organisasi,” katanya.Dikatakan Fadli, Indonesia ingin mengingatkan jika ASEAN dan AIPA seharusnya tidak menjadi organisasi arisan semata.
“Asia Tenggara tak akan maju jika organisasi regionalnya tidak mereformasi diri dan mengambil peran yang lebih responsif. Kecilnya peran ASEAN dan AIPA dalam penyelesaian tragedi kemanusiaan yang terjadi di Myanmar mencerminkan ketertinggalan itu,” katanya.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengungkapkan tema yang diambil dalam kegiatan Parlemen Remaja tahun 2017 mengenai Narkoba sangat relevan. Sebab, diketahui pengguna narkoba di Indonesia mencapai enam juta jiwa, lebih besar dari Singapura dan sasarannya adalah generasi muda.
“Tema ‘Peran Parlemen Dalam Menyelamatkan Generasi Muda Dari Ancaman Narkoba’ sangat relevan, kita harus menyelamatkan generasi muda dengan memberikan pemahaman akan bahaya narkoba,” jelas Fadli saat memberi sambutan pada Pembukaan Simulasi Sidang Parlemen Remaja di Ruang Abdul Muis, Kamis (14/09).
Diharapkan, lanjut politisi partai Gerindra itu, para peserta Parlemen Remaja dapat mensosialisasikan kembali pemahaman mengenai bahaya narkoba kepada rekan-rekan di daerahnya. “Setelah mengikuti kegiatan ini, diharapkan adik-adik bisa menjadi pelopor anti narkotika di daerahnya masing-masing, apa yang didapat di sini bisa disosialisasikan lagi,”ungkapnya.
Terlebih, lanjut dia, Anggota Parlemen Remaja selain mendapat pemahaman akan bahaya narkoba juga telah melihat langsung berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pemberantasan narkotika di Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) di Sukabumi, Lido.
Dijelaskan Fadli, hampir semua negara memiliki hukum yang mengatur mengenai narkoba, di Indonesia ada Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam UU itu diuraikan bagaimana penindakan, pencegahan sampai rehabilitasi.
DPR dalam hal ini berperan sebagai lembaga legislatif yang berfungsi untuk menyusun undang-undang sekaligus mengawasi jalannya pelaksanaan undang-undang tersebut. Fungsi pengawasan bisa dikatakan telah berjalan dengan baik apabila DPR dapat mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat.
“DPR tidak hanya memiliki peran untuk memproduksi undang-undang, namun juga memastikan ditegakkannya undang-undang tersebut. Di sini, fungsi pengawasan dan kontrol DPR hanya akan bisa efektif jika ia selalu mengambil posisi kritis terhadap pemerintah. Ini sesuai dengan aspirasi masyarakat yang menginginkan agar DPR bisa memperjuangkan aspirasi rakyat dan menyuarakan kesulitan-kesulitan hidup rakyat kepada pemerintah,”pungkasnya
Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mendatangi Kampung Bayam, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kedatangan perwakilan rakyat tersebut, untuk mendengarkan keluhan warga yang kampungnya akan digusur oleh Pemprov DKI.
Kedatangan Fadli Zon disambut antusias oleh warga Kampung Bayam dengan membawa poster penolakan penggusuran. Fadli Zon didamping Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil dan anggota Komisi VII DPR Aryo Djojohadikusumo.
Menurut Fadli Zon, kedatangannya tersebut sesuai permintaan warga Kampung Bayam yang ingin berdialog dengan anggota DPR RI, untuk tidak ada penggusuran.
“Sebaiknya Pak Djarot, tidak melakukan penggusuran kepada warga Kampung Bayam, biarkan Gubernur dan Wakil Gubernur baru yang menyelesaikan masalah ini,” kata Fadli Zon di Kampung Bayam, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (13/9/2017).
Sementara itu, warga kampung bayam, Asep mengatakan, sangat berterimakasih kasih dengan kedatangan Fadli Zon, karena bisa mewujudkan perubahan kepada Kampung Bayam nantinya.
“Kami warga Kampung Bayam ada 535 kartu keluarga, maka itu mohon bantuannya kepada Bapak Fadli Zon agar kampung kami tidak digusur oleh Pemprov DKI,” pungkasnya.
Kerumunan warga Kampung Kebun Bayam yang terletak di bawah jaringan sutet menyambut dan mengiringi kedatangan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon beserta rombongan. Anggota Karang Taruna RW 08 Kampung Bayam dan anak-anak menyambut rombongan Fadli Zon sambil membawa papan kardus bertuliskan pesan serta harapan warga Kampung Kebun Bayam. Salah satunya adalah permintaan agar Pemda DKI tidak menggusur Kampung Kebun Bayam. Papan tersebut dibawa mengiringi rombongan Fadli Zon sampai ke lokasi pertemuan dengan warga di Musholla Miftahul Huda.
Menanggapi harapan para warga, Fadli Zon menyarankan kepada Gubernur DKI yang berencana akan menertibkan pemukiman tersebut, agar lebih baik fokus pada proses transisi, mengingat pada 16 Oktober ,nanti, akan diselenggarakan pergantian jabatan. Secara prinsip, Fadli menyatakan setuju dengan pembangunan dan penataan, namun harus mengedepankan keadilan.
“Tentu kita sangat mendukung dan setuju pada pembangunan. Kita juga setuju dengan penataan, tapi kita ingin penataan berkeadilan. tidak boleh ada yang dirugikan, termasuk warga masyarakat,” ungkap Fadli di hadapan para warga Kampung Kebun Bayam, Jakarta Utara, Rabu (13/9/2017).
Fadli yang datang didampingi oleh Anggota Komisi VII Aryo P.S. Djojohadikusumo dan Anggota Komisi III M. Nasir Jamil meminta kepada Gubernur DKI yang masih menjabat sekarang untuk menunda penggusuran, dan biarkan nanti diurus oleh Gubernur yang baru. Karena menurutnya di masa akhir jabatan tidak seyogyanya mengambil kebijakan yang sangat drastis. Dia juga menekankan agar warga diberikan ruang yang cukup dan layak.
Ada sekitar 535 Kepala Keluarga yang tinggal di Kampung Kebun Bayam, Aryo yang merupakan anggota dewan dari dapil setempat bertanggungjawab atas aspirasi masyarakat setempat. Dia menjanjikan tidak akan ada penggusuran di Kampung Kebun Bayam, yang ada adalah penataan. Nasir Jamil yang juga hadir berpesan kepada warga agar tetap kompak, dalam kondisi kampung yang saat ini rawan ada provokasi untuk membentrokkan antar kepentingan warga.
Tim Pengawas Haji DPR melakukan sidak ke penyedia katering PT Bahar Harr, Madinah, Sabtu (19/8) malam. Tim yang dipimpin oleh Fadli Zon meninjau langsung perusahaan katering tersebut. PT Bahar Harr ini sebelumnya mendapatkan sanksi teguran karena menyediakan makanan basi.
Rombongan anggota DPR itu melihat langsung tempat penyimpanan bahan baku makanan, dapur dan melihat cara proses packing makanan. Hasil sidaknya ini akan menjadi catatan DPR.
Sebelum sidak ke katering, tim pengawas DPR melakukan rapat di Kantor Khusus Urusan Haji Madinah. Rapat dipimpin langsung Fadli Zon sebagai pimpinan DPR dan dihadiri Ketua Daker Madinah Amin Handoyo. “Intinya mengeksplorasi pelaksanaan ibadah haji sejauh ini,” ujar Fadli Zon.
Dalam rapat tersebut, tim pengawas menyoroti persoalan tentang pemondokan, pelayanan kesehatan dan katering. “Ini akan menjadi catatan Komisi VIII yang menangani masalah ini,” ujarnya.
Sementara Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid mengatakan, persoalan pemondokan selalu terulang setiap tahunnya. Padahal anggaran pemondokan sudah dinaikkan, namun masih ada jemaah yang mendapatkan pemondokan jauh dari Masjid Nabawi.
Menanggapi hal itu, Kasie Pemondokan Daker Madinah Ihsan Faisal menjelaskan harga sewa pemondokan yang sudah disepakati antara pemerintah dengan DPR semula SAR 850 naik menjadi SAR 950. Pada musim haji, pemondokan-pemondokan di Madinah menaikkan harga cukup tinggi sesuai dengan harga pasar .
“Ternyata pagu tidak bisa mencapai karena harga pemondokan cukup tinggi. Jemaah Iran memiliki pagu di atas SAR 1000. Bahkan kalua harga tinggi, mereka menyanggupi,” ujarnya.
Ihsan mencontohkan PPIH menyewa dua hotel cadangan di Madinah, sewanya SAR 5.000 per orang per musim. “Bisa dibandingkan antara sewa SAR 950 dengan SA R5000. Nilainya saja sudah beda,” tambahnya.
Selain itu hotel-hotel di Madinah, terutama sekitar Masjid Nabawi tidak banyak dibandingkan di Makkah. Bahkan PPIH Arab Saudi bisa menyewa satu lokasi yang isinya jemaah Indonesia. Kondisi ini juga memicu terjadinya pecah kloter dan pecah hotel.
Ditambah dengan sistem penyewaan blocking time (disewa hanya 8-9 hari), potensi satu kloter bisa terpecah sangat besar. Ihsan mencontohkan satu hotel hanya memiliki kapasitas 4.50 kamar tidur. Jika masih menggunakan system blocking time, persoalan pemondokan akan tetap ada tiap tahunnya.
“Maka sisanya 50 orang itu harus di hotel berbeda. Sayangnya tidak bisa di hotel sebelahnya. Pemilik hotel yang menentukan di mana sisa jemaah itu akan menempati hotel. Makanya hotelnya berbeda-beda, dan jaraknya ada yang berjauhan,” jelasnya.
Tim Pengawas Haji DPR terdiri dari 13 orang dari Komisi VIII, V dan IX DPR. Anggota dewan berasal dari berbagai fraksi seperti Gerindra, PKS, Partai Golkar, PKB, NasDem, Partai Demokrat dan PPP. Tim pengawas tahap pertama ini akan berada di Arab Saudi pada 18-24 Agustus 2017
