Wakil Ketua DPR, Fadli Zon menilai, manuver Panglima TNI Gatot Nurmantyo, mulai dari polemik senjata hingga menonton bersama film G30 S/PKI bukanlah berpolitik. Sebab, semua hal dianggap masih dalam koridor.
“Seperti apa politik yang dimaksud? Yang terjadi kemarin masih di koridor. Soal film (PKI), itu bukan politik,” kata Fadli di gedung DPR, Jakarta, Sabtu 7 Oktober 2017.
Ia mencontohkan, dalam hal polemik senjata sebenarnya lebih pada kelemahan mismanajemen dan miskoordinasi lembaga. Tak hanya kelemahan di bidang keamanan, tapi juga di berbagai sektor.
“Antara Panglima beda, Polri beda. Di BIN juga beda, Menhan beda, Menko Polhukam beda. Pemerintah agak amburadul dalam persoalan koordinasi,” kata Fadli.
Begitu pun soal film G30 S/PKI, ia menilai, arahan Panglima menonton film tersebut dianggap tepat. Sebab dalam TAP MPR, komunisme masih dianggap sebagai ancaman. Hal ini masih diatur dalam hukum positif Indonesia.
“Presiden ikut nobar. Jadi, kalau ada pernyataan presiden soal politik, itu kita enggak tahu ini satu ungkapan atau peringatan pada institusi atau personal. Kita enggak tahu yang dimaksud siapa. Kalau ada masalah dan pelanggaran, harus ada sanksi. Ini enggak ada sanksi. Ini bukan persoalan di TNI, tapi persoalannya di presiden,” tuturnya.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyarankan persoalan pembelian senjata api harus diselesaikan di internal pemerintah terlebih dahulu, sebelum digelar rapat gabungan dengan Komisi I dan III DPR.
Fadli mengaku memang sudah berbicara dengan Komisi I dan III maupun pihak yang terkait di pemerintah. “Lebih bagus diselesaikan di pemerintah dulu. Jadi kalau nanti bisa selesai (di internal) tidak perlu bahas dengan mitra yang lain,” katanya di gedung DPR, Jakarta, Jumat (6/10).
Menurut Fadli, sebenarnya bola penyelesaian itu ada di pemerintah. Presiden harus bisa menyelesaikan masalah ini, termasuk kesimpang siuran mana yang fakta dan fiksi, yang nyata dan hoaks.
“Karena ini masalah senjata persoalan yang sensitif. Orang bisa menyangka macam-macam,” ujarnya.
Dia mengaku sudah mendengar adanya pertemuan di internal pemerintah membahas masalah senpi itu. “Kami dengarnya ini di-cooling down, tapi ini kan belum jelas dan perlu dituntaskan duduknya seperti apa,” tegasnya.
Karena itu, kata dia, kalau memang dibutuhkan rapat gabungan tidak menjadi persoalan.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta pemerintah menyelesaikan secara internal terkait polemik impor senjata militer, sehingga tidak perlu dibahas di DPR melalui rapat gabungan antara Komisi I dan Komisi III DPR.
“Saya juga sudah bicara dengan Komisi I, Komisi III DPR dan juga pihak terkait di pemerintah, lebih bagus diselesaikan di pemerintah dahulu,” kata Fadli di Gedung Nusantara III, Jakarta, Jumat (6/10).
Dia menilai sebenarnya “bola” ada di pemerintah untuk menyelesaikannya dan dirinya yakin bahwa Presiden Joko Widodo bisa mengatasi adanya mis-komunikasi. Politisi Partai Gerindra itu menilai persoalan senjata itu merupakan hal yang sensitif sehingga kesimpangsiuran informasi harus diselesaikan, mana yang fakta dan bukan harus dipertegas.
“Masyarakat bisa menyangka macem-macem dan kita denger sudah ada pertemuan. Kita dengernya ini ‘cooling down’ tapi ini belum jelas, perlu dituntaskan duduknya seperti apa,” ujarnya.
Dia menilai kalau polemik itu sudah diselesaikan di pemerintah maka tidak perlu ada rapat gabungan antara Komisi I dan Komisi III DPR. Menurut dia, cukup masing-masing komisi memanggil mitra kerjanya terkait polemik senjata misalnya Komisi I DPR memanggil Panglima TNI untuk dimintai keterangan terkait pendapatnya yang menjadi polemik di masyarakat.
“Kita lihat perkembangannya seperti apa dan agar tidak ada kesimpangsiuran. Dan kalau dibutuhkan bisa rapat gabungan,” katanya.
Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, menerima kunjungan Ketua Senat Polandia. Tujuan pertemuan itu adalah untuk meningkatkan hubungan kerja sama antara Indonesia dan Polandia.
“Kami mendapatkan kunjungan dari Presiden Senat Polandia. Dan tadi kami terima dan didampingi oleh Ibu Nurhayati Assegaf dan Ibu Titiek Soeharto, Pak Imam Suroso dan Pak Benyamin. Pertemuan ini tentu dalam rangka untuk meningkatkan hubungan kerja sama kedua negara,” ujar Fadli di Gedung DPR RI, Jumat (6/10).
Dalam pertemuan itu, Ketua Parlemen Polandia, Jakub Kowalski, menyampaikan, tiga hal hubungan kerja sama yang akan dilakukan yaitu sektor pertanian, perdagangan, pendidikan, dan pariwisata.
Fadli menambahkan bahwa sektor-sektor tersebut merupakan bidang yang sangat memungkinkan untuk dijadikan kerja sama antara kedua negara.
“Ini bidang-bidang yang sangat memungkinkan kerja sama antara dua negara. Jadi, tentu dalam waktu dekat bulan November ada kunjungan grup bilateral antara Indonesia dan Polandia dipimpin Pak Imam Suroso sebagai Ketua GKSB akan berkunjung ke Polandia,” pungkasnya.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon melakukan pertemuan dengan Ketua Senat Polandia, HE. Stanislaw Kerczewski. Pertemuan terjadi sekitar 30 menit dan membahas soal hubungan kerja sama antara Indonesia dengan Polandia.
“Kami mendapatkan kunjungan dari Presiden senat Polandia. Untuk meningkatkan hubungan kerja sama kedua negara,” kata Fadli Zon usai pertemuan di Gedung Parlemen, Jakarta Pusat, Jumat (6/10).
Khususnya, kata dia, pertemuan tersebut membicarakan soal kerja sama di sektor pertanian, perdagangan, pendidikan, beasiswa dan pariwisata. Grup kerjasama bilateral Indonesia dan Polandia akan melakukan kunjungan ke Polandia.
“Kunjungan tersebut akan diagendakan pada November mendatang dipimpin oleh Pak Imam Suroso akan berkunjung ke Polandia,” imbuh dia
Konflik yang terjadi di Suriah diistilahkan oleh Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon sebagai pusat titik api dari konflik yang ada di negara-negara arab sekitarnya. Wakil Ketua Bidang Korpolkam ini beranggapan, kalau pusat titik api ini bisa dipadamkan, maka negara-negara sekitar yang berkonflik bisa ikut berdamai.
Hal tersebut disampaikannya sesaat setelah menerima Kepala Perwakilan Kedutaan Besar Republik Arab Suriah Ziad Zaheredin. “Suriah ini sangat penting karena merupakan pusat titik api dari konflik yang ada di dunia. Berbagai wilayah terkena dampaknya. Kalau di negara tertangganya seperti Irak, bisa dipadamkan konflik itu dan terjadi perdamaian, saya kira dunia kita akan damai. Salah satu titik apinya yang harus dipadamkan di Suriah ini,” ungkap Fadli di ruang kerjanya, Nusantara III, Kamis (5/10/2017).
Fadli mengungkapkan, Indonesia sangat menolak berbagai tindakan teror. Indonesia mendukung perdamaian dunia, dan mengecam terorisme yang mengganggu kedaulatan negara. Di berbagai forum internasional, Indonesia selalu berusaha menyerukan adanya perdamaian antara bangsa-bangsa.
“Berharap segera terjadi perdamain di sana, antara pihak-pihak yang berkonflik dan bertikai. Tentu kita sangant menolak dan tidak mendukung berbagai tindakan-tindakan teror. Itu menjadi alasan melakukan tindakan teror di berbagai belahan dunia yang lain,” papar Fadli.
Saat berdialog dengan Fadli, Ziad Zaheredin menyampaikan maksud kedatangannya untuk memberikan informasi tentang kondisi yang sebenarnya terjadi di Suriah. Ziad mengungkapkan, selama konflik, Suriah telah difitnah dangan tujuan menghancurkan bangsanya. Namun tujuh tahun telah berlalu, saat ini konflik mulai meredup, dan Suriah mulai berbenah diri membangun perekonomiannya yang porak-poranda akibat perang.
Ziad berharap Indonesia bisa ikut berkontribusi dalam masa pembenahan pembangunan di negaranya. Menanggapi harapan tersebut, Fadli mengatakan, dengan sendirinya jika sudah ada jaminan keamanan di Suriah, akan terjadi kerja sama bisnis antara para pelaku usaha.
“Kalau sudah ada peluang, dan jaminan keamanan, kemudian ada peluang dari berbagai kerja sama bisnis, saya kira kita akan bisa bicara lebih lanjut. Saya kira para pelaku bisnis kita semakin berani ke wilayah-wilayah di luar. Apalagi ada peluang, mungkin saja nanti ada investasi pelaku usaha kita,” ungkap Fadli
Tentara Nasional Indonesia (TNI) memperingati Hari Ulang Tahunnya ke-72 tahun dengan mengambil tema ‘Bersama Rakyat, TNI Kuat’. Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Fadli Zon mendorong agar TNI diperkuat, baik dari sisi anggaran maupun sistem alutsistanya.
“Menurut saya, anggaran TNI harus dinaikkan. Kita perlu mencapai apa yang mendekati negara-negara yang postur pertahanannya kuat,” kata Fadli, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (5/10/2017). Sebelumnya, Fadli juga menghadiri upacara HUT TNI di Dermaga Indah Kiat, Cilegon, Banten.
Fadli menekankan, Indonesia harus mempunyai alutsista yang mumpuni dan kuat. Pasalnya, negara dengan kekayaan belasan ribu pulau, baru mempunyai dua kapal selam, dan akan menyusul dua kapal selam lagi.
“Harusnya paling tidak 15 atau 20 kapal selam. Belum lagi kekuatan udara, atau darat lainnya. Saya kira TNI harus diperkuat. Pemerintah harus memberikan prioritas,” tegas politisi F-Gerindra itu.
Sementara terkait pesan Presiden Joko Widodo kepada seluruh prajurit TNI untuk patuh dan tunduk hanya untuk kepentingan negara, dan tak masuk ke kancah politik praktis, Fadli menilai itu pesan yang netral. Menurutnya TNI memang harus menjadi alat negara yang tidak berpolitik praktis.
“Pesannya bagus dan netral. Harusnya memang tidak boleh, dan kekuatan kekuasaan tidak boleh menggunakan alat-alat negara untuk kepentingannya. Baik itu TNI maupun Polri, atau BIN, tidak boleh dijadikan alat politik,” kata Fadli.
Politisi asal dapil Jawa Barat itu pun melihat, terhadap pesan Presiden Joko Widodo itu, Panglima TNI Gatot Nurmantyo menjawab bahwa TNI tetap sesuai dengan yang diharapkan Presiden, dan tetap memberikan loyalitas kepada negara dan kepentingan nasional.
Saat bertindak sebagai inspektur upacara peringatan HUT TNI ke-72, Presiden Joko Widodo berpesan kepada seluruh prajurit TNI untuk patuh dan tunduk hanya untuk kepentingan negara. Ia berpesan supaya TNI tak masuk ke kancah politik praktis.
“TNI adalah milik nasional yang berada di atas semua golongan, yang tak terkotak-kotak dengan kepentingan politik yang sempit dan tak masuk ke kancah politik praktis. Yang selalu menjamin netralitas politik di NKRI ini,” kata Presiden.
Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, menilai, isu penurunan daya beli bukanlah isu politik yang sengaja dimainkan. Tapi, hal tersebut fakta dan bukan sekadar isu.
“Kalau kami lihat dalam rangka reses untuk menyerap informasi, saya termasuk melihat daya beli masyarakat memang melemah,” kata Fadli Zondi gedung DPR, Jakarta, Kamis 5 Oktober 2017.
Ia menjelaskan, masyarakat yang ditanya saat reses memang merasa kesulitan hidup, sulit mendapatkan pekerjaan, dan harga membubung tinggi.
“Kenaikan gas, kenaikan harga lain itu tentu membuat daya beli masyarakat melemah. Ini bukan isu politik, ini isu ekonomi. Kebijakan yang tidak prorakyat yang dibuat pemerintah,” kata Fadli. Ia menambahkan agar pemerintah jangan berusaha lempar batu sembunyi tangan.
“Ini jelas, akibat kebijakan pemerintah yang tidak prorakyat, sehingga daya beli masyarakat menurun,” ujar pria berkacamata ini.
Begitu pun soal pembangunan infrastruktur yang berdampak pada lemahnya daya beli masyarakat. Ia menilai positif adanya pembangunan, tapi dengan catatan pemerintah memiliki uang yang banyak.
“Kalau dari utang dan kumpulkan dana dari masyarakat untuk infrastruktur, sementara daya beli masyarakat lemah, saya kira akan ganggu ekonomi,” kata Fadli.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai saat ini TNI sudah melaksanakan tugasnya sebagai penjaga keutuhan NKRI. Namun, dia menilai politik anggaran pemerintah belum mencukupi kebutuhan TNI sepenuhnya.
Menurut Fadli, alat utama sistem persenjataan ( alutsista) milik TNI masih belum memadai untuk meningkatkan kemampuan TNI untuk mempertahankan NKRI.
“Menurut saya anggaran TNI itu harus dinaikkan,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/10/2017).
“Kita perlu mencapai atau mendekatilah negara yang postur pertahanannya itu kuat. Menurut saya itu malah perlu. Kita ini perlu alutsista yang benar-benar mumpuni,” ujar dia.
Politisi Gerindra itu menganggap anggaran sebesar Rp 105,7 triliun untuk TNI belum bisa memenuhi standar minimum essential force(MEF) untuk menjaga NKRI dari ancaman.
Ia menambahkan, sebagai negara maritim Indonesia kekurangan alutsista untuk menjaga wilayah perairan. Indonesia hanya memiliki dua kapal selam untuk menjaga wilayah perairan yang sangat luas.
Menurut Fadli, semestinya sebagai negara maritim Indonesia memiliki belasan kapal selam yang siap berpatroli.
“Mestinya pemerintahlah yang harusnya memberi prioritas anggaran,” kata dia.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyebut TNI merupakan alat negara dan tak boleh menjadi alat kepentingan politik. Fadli pun mendukung penguatan di tubuh TNI.
“Saya kira Panglima tadi, jarang ada dalam pidato, saya rasa menjawab juga tantangan komitmen sebagai alat pertahanan negara yang bebas dari politik dan mudah-mudahan itu yang terwujud,” kata Fadli ketika ditemui di Dermaga Pelabuhan Pantai Indah Kiat, Cilegon, Banten, Kamis (5/10/2017).
“TNI alat negara dan tidak boleh menjadi alat kepentingan politik oleh siapa pun, kecuali untuk nasional,” sambung Fadli.
Fadli pun menegaskan TNI adalah alat pertahanan negara. Untuk itu, disebut Fadli, TNI harus diperkuat.
“Tentu kita sangat mendukung segala upaya untuk membentuk suatu TNI yang kuat. Karena TNI alat negara pertahanan negara yang bisa mempertahankan kedaulatan negara,” kata Fadli.
Dalam perayaan HUT ke-72 TNI, ada pula defile alat utama sistem senjata (alutsista). Menurut Fadli, alutsista TNI harus diperkuat.
“Bagus, meskipun menurut saya TNI kita harus lebih kuat lagi, terutama alutsista darat, laut, dan udara. Karena kita negara kepulauan, misalnya kapal selam, kita baru ada 2, kalaupun akan ada lagi mestinya lebih banyak lagi dan jauh lebih besar dari yang dulu,” kata Fadli.
