Presiden Sukarno dulu pernah memberikan jam tangan rolex kepada seorang penerjemah Rusia, Sigayev Vladlen. Dan kini jam tangan yang punya nilai historis sangat tinggi itu diberikan secara sukarela kepada Wakil Ketua DPR Fadli Zon.
Sigayev menyerahkan langsung jam tangan tersebut kepada Fadli dalam acara ramah tamah di KBRI Moscow, Selasa (30/6/2015). Hadir juga Ketua Komisi V Fary Djemi Franscis, Ketua Komisi VII Kardaya Warnika, Anggota Komisi X Venna Melinda dan tentu saja sang tuan rumah, Dubes RI untuk Rusia Djauhari Oratmangun. Termasuk puluhan warga Rusia yang fasih dan paham budaya Indonesia.
Sigayev mengaku selalu menjadi penerjemah jika Sukarno dan pemerintahan Uni Soviet saat itu melakukan tatap muka. Baik di Uni Soviet maupun Jakarta dalam kurun waktu 1956-1964.
“Saya menjadi penerjemah utama,” kata Sigayev yang masih tampak bugar meski umurnya di atas 80 tahun.
Sigayev yang teramat fasih berbahasa Indonesia, mendapat jam tersebut pada tahun 1962. Jam tersebut didapatkan saat dia berada di Jakarta. Di balik jam tangan tersebut ada tulisan yang diukir khusus berbunyi, “Untuk Nj. Sigaeva dari Presiden Sukarno”.
Setelah puluhan tahun disimpan, Sigayev pun ikhlas menyerahkan ‘harta karun’ itu kepada Indonesia. Apalagi Fadli berjanji akan menyimpan jam tangan tersebut di perpustakaan pribadi miliknya.
“Saya merasa sangat terhormat dengan pemberian ini. Jam tangan ini bakal menambah koleksi saya terhadap barang-barang pribadi dari tokoh-tokoh besar dunia,” tandasnya.
Dalam kunjungannya ke Rusia, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyempatkan diri menemui para Indonesianis di State University of Moscow. Fadli menjelaskan konsep demokrasi yang dianut Indonesia. Termasuk hadirnya dua koalisi saat ini, Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih.
Dalam paparannya, Fadli memberitahu jika politik di Indonesia saat ini begitu demokratis. Jika dulu begitu susah membuat partai politik, kini justru sangat mudah. Setiap orang juga bebas mengkritik pemerintahan, sesuatu yang tabu di jaman orde baru.
“Termasuk saya, hampir tiap hari kritik presiden,” kata Fadli, Rabu (1/7/2015).
Fadli juga menjelaskan tentang adanya dua koalisi saat ini, KIH dan KMP. Yang membedakan, lanjut Fadli, koalisi sekarang tidak lagi pragmatis. Bahkan dia menilai cenderung ke arah ideologis.
“Dulu ditawari menteri langsung bubar (koalisi), pragmatis sekali. Tapi sekarang tidak,” lanjut Waketum Partai Gerindra ini.
Dia juga menyarankan agar pemerintah memiliki tim yang handal dan kuat di segala bidang. Dia berharap Indonesia tidak akan terseret dalam ancaman krisis keuangan global.
Bagi Fadli, Rusia merupakan sahabat karib Indonesia. Hubungan mesra kedua negara ini sudah terjalin sangat lama. Dia juga memberi apresiasi banyaknya warga Rusia yang fokus dalam mempelajari apapun yang berbau Indonesia.
“Kami sangat menghargai para Indonesianis. Kami juga ingin bisa mendapatkan masukan kritik dari sudut pandang berbeda,” tutup Fadli.
Delegasi DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, melakukan pertemuan business meeting dengan beberapa pengusaha terkemuka Rusia yang menjalin kerja sama dengan mitranya di Indonesia.
Acara yang digelar di KBRI Moskow tersebut dibuka oleh Dubes RI untuk Federasi Rusia dan Republik Belarus, Djauhari Oratmangun. Djauhari berharap agar kedua belah pihak dapat membahas beberapa hal terkait kendala yang dihadapi dalam melakukan bisnis di Indonesia. Selain itu kerja sama bisnis diharapkan dapat dilakukan bersama oleh pebisnis dari kedua negara.
“Kiranya kedua belah pihak dapat membahas beberapa hal terkait kendala yang dihadapi dalam melakukan bisnis di Indonesia maupun kerja sama bisnis yang dapat dilakukan bersama oleh pebisnis dari kedua negara,” ujar Djauhari dalam keterangan tertulisnya, Rabu (1/7/2015).
Selain itu, juga dilakukan diskusi serta tanya jawab, termasuk membahas mengenai beberapa permasalahan dan kendala yang sering dihadapi pebisnis Rusia di Indonesia, antara lain yang terkait dengan aspek hukum dan perundang-undangan di Indonesia.
Perkembangan kerja sama yang telah dijalin para pebisnis Rusia tersebut dengan mitranya di Indonesia, baik dari kalangan pemerintah (BUMN) maupun swasta juga dibahas dalam pertemuan ini.
“Para pebisnis Rusia tersebut antara lain telah menanamkan investasinya di bidang properti berupa pembangunan hotel dan resort di Pulau Bintan, importir produk-produk Indonesia, termasuk CPO (Crude Palm Oil),” lanjutnya.
Indonesia merupakan mitra terbesar Rusia, dimana saat ini sekitar 90% kebutuhan CPO Rusia dipasok dari Indonesia. Diharapkan dengan kunjungan Wakil Ketua DPR RI ke Rusia kali ini, dapat dilakukan pula pendekatan kepada Parlemen Rusia mengenai produk CPO Indonesia agar ekspor CPO Indonesia ke Rusia di kemudian hari tidak mengalami hambatan serius
Wakil Ketua DPR Fadli Zon bertemu dengan Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Igor Morgulov di Moscow. Dalam awal pertemuan, Igor sekaligus menyampaikan tanda duka cita atas tragedi jatuhnya pesawat Hercules di Medan.
“Kami menyampaikan turut berduka cita atas musibah jatuhnya pesawat. Kami mendengar ada korban jiwa,” kata Igor saat memulai pertemuan dengan delegasi Indonesia, Moscow, Selasa (30/6/2015).
Selain Fadli, hadir juga Ketua Komisi V Fary Djemi Franscis, Ketua Komisi VII Kardaya Warnika, Anggota Komisi X Venna Melinda dan Dubes RI untuk Rusia Djauhari Oratmangun.
Pesawat Hercules yang jatuh pada pukul 11.50 WIB di Jalan Djamin Ginting membawa 101 penumpang dan 12 awak pesawat. Pesawat lepas landas dari Lanud Soewondo, Medan menuju Tanjung Pinang.
Dalam kesempatan ini, Fadli juga menyampaikan rasa terima kasih atas pertemuan ini. Rusia dan Indonesia memiliki riwayat kerja sama yang sangat mesra.
Berbagai pembangunan Indonesia pada jaman dulu pun tidak bisa lepas dari bantuan Rusia. Kedatangan kali ini, diharapkan Fadli bisa lebih meningkatkan hubungan kerja sama antar parlemen.
“Kami terima kasih bisa berjumpa untuk memperkuat hubungan antar parlemen,” kata Fadli.
Seorang menteri dikabarkan menteri lainnya telah menghina Presiden Jokowi. Memanasnya situasi internal kabinet ini diyakini berkaitan erat dengan isu perombakan jajaran menteri.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menduga lemparan pernyataan dari Mendagri Tjahjo Kumolo ini memang tidak bisa dilepaskan dari wacana reshuffle yang makin menguat. Dugaannya, mungkin saja ada rencana besar untuk menjegal orang-orang tertentu agar tersingkir dari kabinet.
“Saya kira ini ada kaitan dengan rencana reshuflfe ada target mungkin orang-orang tertentu dikeluarkan,” kata Fadli di sela-sela kunjungan kerjanya di Moskow, Rusia, Senin (29/6/2015).
Namun di balik itu, Fadli menyayangkan soal isu hina Jokowi ini justru keluar dari dalam internal kabinet sendiri. Waketum Partai Gerindra ini mengaku heran antar kabinet justru malah saling serang di depan publik.
“Ini bukti pemerintahan dikelola dengan cara warung kopi, masa bisa di antara kolega saja mengumbar di depan publik,” sindir Fadli.
Kondisi ini justru membuat publik menilai bahwa anak buah Jokowi tidak solid dalam bekerja. Bukannya saling bahu membahu menutup kelemahan masing-masing, mereka justru saling serang.
Seharusnya, lanjut Fadli, masalah ini cukup dibicarakan dalam internal kabinet saja. Atau Tjahjo langsung saja menyebut siapa menteri yang dimaksud.
“Orang disuruh menebak-nebak, emangnya teka teki,” tandasnya.
Presiden Joko Widodo sudah mengajukan nama calon panglima TNI dan kepala BIN. Menurut Wakil Ketua DPR Fadli Zon, uji klayakan keduanya akan dilakukan dalam waktu dekat.
“Sudah ada agendanya. Akhir bulan ini. Antara tanggal 30 Juni atau 1 Juli 2015. Saya lupa yang mana yang tanggal 30 Juni mana yang 1 Juli,” ungkap Fadli Zon di Kantor DPP Perindo, Jl Pangeran Diponegoro, Jakpus, Sabtu (27/6/2015) malam.
Meski DPR sebentar lagi akan memasuki masa reses, menurut Fadli waktunya akan cukup mengenai pergantian panglima TNI dan KaBin. Seperti diketahui Presiden Jokowi mengajukan KSAD Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai calon panglima TNI dan Sutiyoso untuk calon KaBin.
“Saya pimpin bamusnya saya sudah kirim ke komisi 1. Sebelum reses masih cukup kok waktunya,” kata Fadli.
Mengenai adanya penolakan dari sejumlah komunitas masyarakat terhadap Sutiyoso terkait masa lalunya, dari DPR disebut Fadli menyerahkan seutuhnya kepada presiden. Pasalnya dalam hal KaBin, DPR hanya memiliki kapasitas memberikan pertimbangan.
“Kami sebenarnya berharap calon kepala BIN itu yang terbaik tapi kami di DPR yang diharapkan adalah pertimbangan. Berbeda dengan calon panglima TNI bisa menyetujui atau menolak. Kita serahkan ke komisi I untuk dipertimbangkan,” tutur Fadli.
“(Soal penolakan kepada Sutiyoso), menurut saya orang ada plus minus. Memang ada masyarakat yang menolak, kami teruskan ke komisi I. Tapi pada akhirnya itu hak prerogatif presiden,” pungkasnya.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon, menilai pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Kabinet Kerja tidak jelas kinerjanya. Menurutnya, pemerintah plin-plan dalam permasalahan hukum, dan kebijakan, sehingga hal itu berujung tidak adanya program kerja pemerintah yang terealisasi.
“Pemerintahan ini plin-plan dan tidak jelas dalam masalah hukum dan politik, kebijakan program juga tidak ada yang terealiasai,” ujar Fadli usai mengikuti acara buka puasa bersama di Kantor DPP Perindo, Jakarta, Sabtu (27/6/2015).
Politikus Partai Gerindra ini menyatakan, perlu dilakukan dialog terbuka dengan para menteri di Kabinet Kerja. Supaya pemerintah dapat diberikan masukan-masukan yang nantinya dapat memberikan pencerahan untuk menjalankan roda pemerintahannya.
“Katanya kan pemerintahan saat ini diisi orang yang pintar-pintar. Ayo berdebat dan dialog terbuka jangan diam saja tapi program kerja juga tidak terlaksana,” paparnya.
Fadli menganalogikan pemerintah saat ini seperti layaknya warung kopi karena dinilai dari banyaknya rencana dan wacana yang dilakukan pemerintah tapi tidak ada satu pun program kerja yang terlaksana secara nyata.
“Yang jadi korban ya rakyat saat ini. Karena program yang mereka rencanakan tidak ada yang terealisasi. Janji pemerintah itu sudah sangat banyak tapi tidak ada yang jelas. Pemerintah saat ini seperti warung kopi,” pungkasnya.
Wakil Ketua Partai Gerakan Indonesia Raya Fadli Zon menanggapi dingin keputusan pemerintah yang menolak wacana penambahan dana bagi partai politik. Menurut Fadli, pemerintah tampak aneh karena membatalkan rencana yang disusun sendiri. “Pemerintah plintat-plintut,” kata Fadli di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo, Jakarta, Sabtu, 27 Juni 2015.
Menurut Fadli, dana itu untuk membantu pembiayaan partai dan mencegah korupsi politik. Selama ini, kata Fadli, Gerindra mendapat dana dari sumbangan anggota dan pengurus. Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota juga diwajibkan memberi sumbangan, yang besarannya 25 persen dari gaji. Uang itu untuk gaji pegawai, merawat gedung, dan membiayai acara.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memastikan tak akan membahas lagi usulan kenaikan dana bantuan partai politik dengan DPR dan Kementerian Keuangan. Sebabnya, tidak semua pihak menyetujui usulan tersebut. “Ada partai yang tidak mau bantuan, ada anggota DPR yang tidak mau, KPK juga keberatan,” ujar Tjahjo melalui pesan singkat.
Sebelumnya Tjahjo mengusulkan penambahan dana partai politik hingga 20 kali lipat. Menurut Tjahjo, selama ini banyak terjadi korupsi oleh partai politik karena dana partai politik yang sedikit. Draf usulan telah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
Partai sebetulnya selama ini sudah mendapat dana subsidi dari pemerintah. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menetapkan bahwa partai mendapat dana Rp 108 per suara perolehannya. Berarti, misalkan, PDI Perjuangan, yang pada Pemilihan Umum 2014 memperoleh sekitar 23,7 juta suara akan mendapat suntikan Rp 2,5 miliar lebih.
Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mengatakan, Mahkamah Konstitusi (MK) minta waktu tambahan untuk penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada). Menurut Fadli, durasi 45 hari kerja untuk menyelesaikan sengketa pilkada sebagaimana yang diamanatkan UU sangat pendek.
“Majelis hakim MK kesulitan untuk selesaikan sengketa pilkada kalau ditetapkan 45 hari kalender sesuai UU MK. Mereka sudah simulasikan hal itu. Jika ada 370 kasus dimana disediakan waktu 45 hari kerja, artinya hanya ada waktu 37 menit untuk menyelesaikan satu kasus. Mereka kesulitan,” kata Fadli Zon di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Jumat (26/6).
Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini, MK mengaku kesulitan dan meminta jalan keluar berupa opsi merevisi UU MK.
“Ini harus segera diubah dan perlu ada respon pemerintah untuk memasukkan hal ini dalam prioritas. Ini sudah ada kajian akademiknya dan drafnya. Presiden pun secara lisan sudah diberitahu,” pungkas Fadli.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon enggan mengomentari soal pertimbangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Letjen TNI (Purn) Sutiyoso sebagai calon kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Mengingat hal tersebut merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi.
“Yaudahlah itu terserah, kita mengharapkan dia calon yang baik. Kita di DPR enggak bisa nolak atau menerima,” kata Fadli usai buka puasa bersama di Kantor DPP Perindo, Jakarta, Sabtu (27/6/2015).
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini mengaku tidak bisa berbuat banyak karena keputusan calon Kepala BIN merupakan hak penuh Presiden Jokowi. Apalagi kalau memang mantan Gubernur DKI Jakarta itu merasa siap untuk menjadi kepala BIN yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar.
“Kalau kepala BIN kita kembalikan ke Presiden untuk mempertimbangkan, kalau Bang Yos sudah dicalonkan dan merasa sanggup, ya sudah,” pungkasnya.
