Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengkritisi penambahan utang pemerintah, yang menurutnya mencapai agregat paling tinggi dibanding pemerintahan sebelumnya. Agregat penambahan utang juga yang tertinggi dilihat dari persentase atau waktu periode berkuasanya.
Menurut dia, jika ini terus bertambah, akan membahayakan kedaulatan bangsa. “Kalau utang ini terus bertambah tentu akan membahayakan kedaulatan bangsa, kedaulatan negara. Banyak negara di beberapa belahan dunia yang terjerat karena utang, dead trap. Jebakan utang, dan saya kira ini yang tidak boleh terjadi dengan Indonesia,” kata Fadli Zon di Jakarta, Kamis (3/8).
Fadli mengingatkan, pemerintahan Jokowi perlu mengingat kembali janji-janjinya tentang semangat berdikari. Ia menilai semangat itu kini hanya menjadi retorika, sementara utang negara terus bertambah. Menurut Fadli, perhitungan belanja pemerintah, termasuk infrastruktur, harus mempunyai dampak ekonomi bagi masyarakat luas.
Kecenderungan pembangunan infrastruktur yang dilakukan Jokowi saat ini tidak terlalu terlihat dampak ekonominya. Padahal, kata Fadli, pembangunan infrastruktur harus dipikirkan kembali agar bermanfaat bagi rakyat secara langsung.
Wakil Ketua DPR RI ini mencontohkan, pembangunan pasar tradisional, sekolah, rumah sakit, infrastruktur pedesaan, atau infrastruktur yang menunjang produksi lebih dibutuhkan oleh masyarakat. Jika utang negara hanya digunakan untuk membiayai infrastruktur jalan raya, Fadli melihat, justru industri otomotif asing lah yang diuntungkan.
“Kalau sekarang kan infrasftruktur lebih banyak bentuknya jalan. Itu kan menunjang industri otomotif asing. Jadi, membangun jalan tol kan berarti kita memberikan subsidi kepada industri otomotif Jepang, industri otomotif Amerika, Eropa, atau Cina. Saya nggak tahu cara berpikir ekonominya seperti apa dari pemerintah ini,” kata Fadli.
Wakil Ketua Umum Gerindra ini menjelaskan, utang adalah masalah yang riil. Jika pemerintah tidak diingatkan, tidak mustahil seluruh rakyat Indonesia akan terjebak menanggung beban ini. “Utang ini riil. Yang memang harus kita bayar dan membayarnya juga dari APBN. Dan sekarang untuk mencicil bunganya saja susah. Jangankan pokoknya, nyicil bunganya saja susah,” kata Fadli.