Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, menyebut ujung tombak stabilitas Papua adalah pendekatan ekonomi dan keadilan, meskipun pendekatan keamanan masih tetap diperlukan.
“Soal ekonomi dan keadilan ini saya menilai pemerintah sudah melakukan sejumlah kebijakan populis yang baik, seperti misalnya kebijakan BBM satu harga,” kata Fadli di akun Twitternya pada hari Minggu (19/11).
“Soal ini urgensinya sebenarnya terletak pada Otonomi Khusus Papua, yang dalam pelaksanaannya melibatkan dana sangat besar,” tambahnya.
Setelah lebih dari 15 tahun, dana tersebut mestinya telah digunakan untuk membangun banyak hal di Papua, seperti SDM maupun infrastruktur fisik, sehingga Papua sekarang ini mestinya tidak tertinggal jauh dari wilayah-wilayah Indonesia lainnya.
“Namun, jika hari ini kita menemukan fakta sebaliknya, bahwa kesejahteraan itu ternyata tidak banyak mengalir ke bawah, tapi hanya dinikmati oleh elite daerah, berarti kita punya masalah serius dalam pelaksanaan Otsus,” katanya.
“Kita perlu melakukan audit yang lebih serius terhadap pelaksanaan Otsus, tidak hanya untuk kacamata sempit soal administrasi penggunaan keuangan negara, tapi karena masalah ini sangat terkait dengan masa depan keutuhan berbangsa dan bernegara,” lanjut Fadli.
Fadli mengatakan Papua masih disandera oleh isu kesenjangan dan ketidakadilan yang harus ditangani dengan seksama.