Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi mencopot Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dari jabatannya. Rini dinilai gagal mengelola aset perusahaan pelat merah, sehingga harus meminta suntikan dana dari negara.
“Saya rekomendasi Rini Soemarno diganti. Seharusnya bisa dievaluasi menterinya. Kalau perlu digantilah. Artinya, tidak bisa manajemen aset negara dia,” kata Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (30/10/2015).
Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu, BUMN merupakan aset yang menunjang kesejahteraan rakyat, bukan sebaliknya. Aset BUMN yang mencapai Rp 5 ribu triliun dianggap tidak pantas bila masih menerima suntikan dana.
“Mereka yang duduk sebagai menteri BUMN harus kendalikan aset Rp 5 ribu triliun. Masa masih mau ambil PMN (Penyertaan Modal Negara) untuk injeksi. Ganti orang yang bisa menguntungkan, bukan portofolio angka-angka,” tandas Fadli Zon.
Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno juga menilai, Rini pantas dicopot dari jabatannya. “Saya kira itu yang harus dipertimbangkan. Cari figur tepat untuk sinergi BUMN. Yang kita butuhkan pemikiran kreatif dan solutif,” ujar Hendrawan.
Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan, masuknya PMN dalam RAPBN 2016 merupakan tanggung jawab Menteri BUMN. Ia menegaskan, kebijakan tersebut tidak tepat dan bakal menyengsarakan rakyat.
“Kebijakannya tidak tepat. Memberi beban bagi negara. Kebijakan Bu Rini merugikan keuangan negara,” tegas dia.
Menurut Hendrawan, dana yang besar dari PMN akan lebih bermanfaat bila dialokasikan untuk penciptaan lapangan kerja. Dengan demikian, pengangguran pun dapat berkurang.