Tentara Nasional Indonesia (TNI) memperingati Hari Ulang Tahunnya ke-72 tahun dengan mengambil tema ‘Bersama Rakyat, TNI Kuat’. Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Fadli Zon mendorong agar TNI diperkuat, baik dari sisi anggaran maupun sistem alutsistanya.
“Menurut saya, anggaran TNI harus dinaikkan. Kita perlu mencapai apa yang mendekati negara-negara yang postur pertahanannya kuat,” kata Fadli, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (5/10/2017). Sebelumnya, Fadli juga menghadiri upacara HUT TNI di Dermaga Indah Kiat, Cilegon, Banten.
Fadli menekankan, Indonesia harus mempunyai alutsista yang mumpuni dan kuat. Pasalnya, negara dengan kekayaan belasan ribu pulau, baru mempunyai dua kapal selam, dan akan menyusul dua kapal selam lagi.
“Harusnya paling tidak 15 atau 20 kapal selam. Belum lagi kekuatan udara, atau darat lainnya. Saya kira TNI harus diperkuat. Pemerintah harus memberikan prioritas,” tegas politisi F-Gerindra itu.
Sementara terkait pesan Presiden Joko Widodo kepada seluruh prajurit TNI untuk patuh dan tunduk hanya untuk kepentingan negara, dan tak masuk ke kancah politik praktis, Fadli menilai itu pesan yang netral. Menurutnya TNI memang harus menjadi alat negara yang tidak berpolitik praktis.
“Pesannya bagus dan netral. Harusnya memang tidak boleh, dan kekuatan kekuasaan tidak boleh menggunakan alat-alat negara untuk kepentingannya. Baik itu TNI maupun Polri, atau BIN, tidak boleh dijadikan alat politik,” kata Fadli.
Politisi asal dapil Jawa Barat itu pun melihat, terhadap pesan Presiden Joko Widodo itu, Panglima TNI Gatot Nurmantyo menjawab bahwa TNI tetap sesuai dengan yang diharapkan Presiden, dan tetap memberikan loyalitas kepada negara dan kepentingan nasional.
Saat bertindak sebagai inspektur upacara peringatan HUT TNI ke-72, Presiden Joko Widodo berpesan kepada seluruh prajurit TNI untuk patuh dan tunduk hanya untuk kepentingan negara. Ia berpesan supaya TNI tak masuk ke kancah politik praktis.
“TNI adalah milik nasional yang berada di atas semua golongan, yang tak terkotak-kotak dengan kepentingan politik yang sempit dan tak masuk ke kancah politik praktis. Yang selalu menjamin netralitas politik di NKRI ini,” kata Presiden.