Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai, rencana pemerintah menginvestasikan dana haji pada sektor infrastruktur kurang tepat.
Alasannya, belum tentu menguntungkan.
“Kalau diinvestasikan untuk infrastruktur dalam konteks sekarang ini menurut saya tidak tepat karena infrastruktur yang sekarang ini tidak berdampak pada ekonomi apa-apa dan resikonya tinggi. Misalnya membangun jalan apakah kembali uangnya yang diinvestasikan untuk jalan,” ujar Fadli, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/7/2017).
Fadli mengatakan, dana haji sebaiknya diinvestasikan pada sektor yang berkaitan dengan ibadah haji seperti pembangunan hotel untuk jemaah haji.
Sebab, selama ini jemaah haji Indonesia banyak yang mengeluh karena jauhnya penginapan dengan Kompleks Masjidil Haram.
Namun, ia mengingatkan agar pemerintah memperbaharui perjanjian dengan jemaah haji jika menginvestasikan dana tersebut untuk membangun fasilitas penunjang ibadah haji.
“Kalau misalnya dibangun di Arab Saudi sana misalnya semacam hotel untuk jemaah haji itu mungkin akan berbeda karena itu peruntukan untuk jemaah haji, kemudian dipakai jemaah haji. Ibarat masuk kantong kiri keluar kantong kanan, itu tidak ada masalah,” lanjut dia.
Keinginan menginvestasikan dana haji ke sektor infrastruktur disampaikan jokowi usai melantik anggota Dewan Pengawas dan anggota Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (26/7/2017).
Nantinya, keuntungan dari investasi tersebut bisa dipakai untuk menyubsidi ongkos dan biaya haji sehingga lebih terjangkau oleh masyarakat.
Menurut Jokowi, cara seperti ini sudah dipakai di negara lain sepeti Malaysia.
“Bisa saja kan (untuk infrastruktur). Daripada uang ini idle, diam, ya lebih baik diinvestasikan tetapi pada tempat-tempat yang tidak memiliki risiko tinggi, aman, tapi memberikan keuntungan yang gede,” ujar Jokowi.
Anggota BPKH Anggito Abimanyu mengaku siap menjalankan instruksi Presiden itu.
Menurut dia, ada Rp 80 triliun dana haji yang siap diinvestasikan.