Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyebut sudah ada perjanjian hitam di atas putih dengan Koalisi Merah Putih untuk mendukung Perpu nomor 1 tahun 2014 tentang Pilkada langsung. Namun rupanya setelah 64 hari kesepakataan diteken, partai-partai di KMP mulai berubah pikiran.
Selasa (2/12/2014) lalu Partai Golongan Karya memutuskan untuk menolak Perpu pilkada langsung. Partai lainya di KMP pun mulai ‘goyah’. Kesepakatan yang telah dibuat tak serta merta membuat mereka mendukung Perpu pilkada langsung yang diterbitkan SBY saat masih menjadi Presiden.
Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya Fadli Zon mengatakan, Presidum KMP akan mengkaji Perpu yang dikeluarkan SBY bulan ini sebelum dibahas DPR Januari mendatang.
“Kita cara ambil keputusan di KMP pakai konsensus. Jadi kalau soal rekomendasi (Munas Golkar menolak Perpu), tidak ada masalah kita duduk bersama,” kata Fadli Zon di ruangannya usai menerima delegasi Tiongkok di gedung DPR, Jakarta, Kamis (4/12/2014).
Tak ingin disebut mengkhianati perjanjian dengan SBY, Fadli juga menyebut presidium KMP akan temui SBY. “Saya yakin sejauh ini kita terbuka dan tidak ada agenda yang ditutupi. Tinggal presidium (KMP) bicara dengan SBY. Kita patuhi etika itu,” kata politisi yang juga wakil ketua DPR itu.
Fadli menerangkan, KMP yang terdiri dari Gerindra, Golkar, PKS dan PAN punya pandangan masing-masing atas Perpu, karena itulah perlu dikaji dulu.
“Kalau Gerindra kita sih siap, mau langsung siap mau DPRD siap. Kita akan bicara sebagai satu koalisi bersama bagaimana sikap kita supaya ada konsensus bersama,” tambah politisi asal Jawa Barat itu.