Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan semua orang berkedudukan sama di mata hukum, termasuk Ketua Umum NasDem Surya Paloh.
Nama Paloh dikaitkan dengan kasus korupsi Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho yang tengah ditangani KPK. “Kalau menurut saya semua orang bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan,” kata Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (2/10).
Wakil Ketua Umum partai Gerindra ini menambahkan KPK tidak boleh tebang pilih dalam menangani kasus hukum. “Apalagi politik kekuasaan, siapapun dugaan apalagi punya bukti ya harus proses. Termasuk pejabat yang dianggap dekat dengan kekuasaan atau partai mengusung kekuasaan,” ujarnya.
Diketahui, istri muda Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, Evy Susanti, membenarkan Kejaksaan Agung (Kejagung) pernah mentersangkakan suaminya di kasus dugaan korupsi Bantuan Sosial Sumatera Utara.
Menurut Evy status tersangka itu diketahui dari surat panggilan penyidik Kejaksaan pada suaminya sebagai tersangka. Atas panggilan itu, Gatot dan Evy melakukan pertemuan dengan petinggi Partai NasDem.
“Iya dari Kejaksaan Agung awalnya itu (surat panggilan pemeriksaan kepada Gatot),” kata Evy usai bersaksi dalam sidang terdakwa OC Kaligis di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (1/10).
Pertemuan antara Gatot dan petinggi Partai Nasdem dilakukan untuk mendamaikan Gatot dan Wakil Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi lantaran hubungan yang tidak harmonis di antara keduanya.
Menurut Evy, pertemuan tersebut diinisiasi oleh Kaligis selaku Ketua Mahkamah Partai DPP Partai Nasdem saat itu. Setelah adanya pertemuan itu, status tersangka suaminya lepas alias tidak jadi tersangka lagi. “Jadi difasilitasi Pak Kaligis selaku ketua Mahkamah Partai, lalu bertemu lah di kantor Nasdem,” ujar Evy.
Dalam pertemuan di kantor Nasdem tersebut, menurut Evy, hadir empat orang yakni Gatot, Erry, Surya Paloh dan Kaligis. Evy pun mengaku setelah islah itu dilakukan tidak ada lagi panggilan untuk suaminya dari Kejagung