Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan wacana pembentukan Pansus Freeport dibuat untuk menguak berbagai kasus yang menjerat Freeport, termasuk kasus dugaan permintaan saham yang menjerat Ketua DPR Setya Novanto.
“Pansus tersebut bisa membuktikan siapa yang berada di balik Freeport, atau yang benar-benar membela negara,” kata Fadli dalam diskusi bertajuk ‘Antara Freeport, Politik dan Kekuasaan’ di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (12/12/2015).
“Dugaan saya kalau ini ada Pansus, sebagian besar partai politik akan setuju. Jika disetujui ini akan mengorek selama ini yang tidak bisa tersentuh, termasuk soal kontrak karya yang pertama,” lanjutnya.
Fadli yakin semua partai akan berpandangan sama menyangkut kekayaan alam dan kepentingan nasional. Fadli mengingatkan keberpihakkan terhadap asing adalah pelanggaran terhadap konsitusi khususnya Pasal 33 ayat 3 UUD 1945.
Mengenai pembentukan Pansus Freeport, Fadli berharap agar mereka bisa membongkar kasus Freeport secara penuh, sehingga tidak ada yang ditutup-tutupi. Politisi Partai Gerindra itu pun mengingatkan bahwa kekayaan negara harus dimiliki dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Fadli pun mendorong agar Freeport diurus oleh Indonesia karena secara SDM sudah siap dan mumpuni.
“Selama ini Freeport menikmati terlalu banyak. Kita hanya menonton. Bahkan secara otoritas Indonesia tidak bisa menyentuhnya,” tutup Fadli.