Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengeluhkan tentang stagnannya birokrasi di masa kepemimpinannya. Bahkan, meski telah diinstruksikan agar kinerjanya diperbaiki namun perintah SBY tersebut tidak dijalankan oleh bawahannya.
“Birokrasi menjadi salah satu hambatan pembangunan yang dihadapi Indonesia saat ini. Ini persoalan human capital yang harus ditingkatkan. Kebijakan yang sudah diputuskan Presiden, kadang tak dijalankan oleh menteri atau Dirjen bahkan bisa dijegal di level direktur. Itulah yang disampaikan Presiden dalam pertemuan dengan Prabowo,” ungkap Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon, saat menuturkan hasil pertemuan Prabowo dengan SBY beberapa hari lalu kepada Okezone, Rabu (13/3/2013).
Seharusnya kata dia, hal itu menjadi evaluasi bagi mesin birokrasi yang seharusnya menjalankan kebijakan tapi justru menghambatnya.
“Pengakuan presiden merupakan realitas, namun perlu segera ditemukan solusi agar tidak jalan di tempat. Perpres No.81/2010 tentang grand design reformasi birokrasi juga harus dilihat relevansinya. Saat ini reformasi birokrasi lebih identik dengan peningkatan insentif melalui remunerasi. Namun faktanya, meski sudah ada kenaikan remunerasi, banyak kebijakan yang tidak jalan implementasinya. Atau pelaksanaannya tidak seperti yang diharapkan,” jelas dia.
Selain itu, kata dia, birokrasi cenderung membentengi diri. “Ini pengakuan Presiden. Ini tentu sangat berbahaya dan mengganggu proses pelayanan masyarakat. Padahal, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kita sebesar 547 triliun atau lebih dari 30 persen habis untuk membayar gaji aparatur,” jelas dia.
Maka kata dia, reformasi birokrasi yang berjalan sejak akhir 2006 harus dievaluasi. Realita mandegnya birokrasi atas kebijakan pusat, perlu ada solusi. Sehingga birokrasi tidak lagi dijadikan alat politik.
“Menurut saya, pertama, birokrasi tak efektif karena Presiden kurang tepat menempatkan orang terbaik seperti Menteri atau jajaran pimpinan birokrasi. Harusnya, the best and the brightest (yang terbaik dan paling mampu) serta punya integritas yang dipilih di bidang masing-masing. Hak prerogatif Presiden terbelenggu koalisi partai politik atau setgab. Kedua, birokrasi seharusnya bersih dari kepentingan politik dan tidak boleh jadi alat politik partai manapun. Birokrasi harus melayani rakyat,” pungkasnya.