Wakil Ketua DPR Fadli Zon memberi rapor merah terhadap kinerja bidang hukum pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla selama satu tahun terakhir. Fadli menilai, hukum kerap kali bercampur dengan urusan politik.
“Hukum masih jadi alat politik. Satu tahun pemerintahan Jokowi-JK, intervensi politik masih besar dalam ranah hukum di Indonesia,” kata Fadli dalam keterangan tertulisnya, Rabu (21/10/2015).
Misalnya, kata dia, dalam kisruh internal PartaiGolkar dan Partai Persatuan Pembangunan. Menurut dia, dapat disaksikan dengan jelas intervensi pemerintah begitu kuat untuk kepentingan politiknya.
“Partai politik di luar koalisi penguasa dipecah belah dengan instrumen hukum,” ujarnya.
Jokowi, lanjut dia, telah melakukan kesalahan fatal dengan mengangkat Jaksa Agung yang berlatarbelakang kader partai. Jaksa Agung HM Prasetyo merupakan kader Partai Nasdem.
Sudah tentu potensi intervensi politik semakin besar dalam proses penegakan hukum di kejaksaan.
“Padahal sejak awal, Presiden Jokowi berjanji tidak akan memilih jaksa agung yang berlatarbelakang politisi,” ucap Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.
Fadli menilai kondisi seperti ini sebagai kemunduran bagi penegakan hukum di Indonesia. Hukum harus dikelola oleh aparat yang profesional, tanpa ada upaya politisasi.