Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengucapkan terima kasihnya kepada tim gabungan TNI dan Polri yang berhasil membebaskan ratusan sandera yang disekap kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Kampung Banti dan Kimbely, Tembagapura, Papua, Jumat (17/11). Menurutnya, keberhasilan dalam pembebasan sandera merupakan contoh sukses kerja sama TNI dan Polri.
“Itu kerja sama yang baik sekali, sekaligus menunjukkan kualitas dan profesionalitas aparat kita. Saya mengucapkan selamat kepada para prajurit, polisi, Pangdam Cendrawasih dan Kapolda, atas keberhasilan operasi kemarin,” ujar Fadli kepada wartawan di Warsawa, Polandia, Minggu (19/11) malam.
Fadli menambahkan, upaya menghalau KKB di pAPUA memang tak bisa hanya diserahkan ke Polri. Menurutnya, KKB di Papua yang menyandera ratusan warga sipil merupakan teroris dengan tujuan memisahkan diri dari NKRI sehingga penanganannya juga harus melibatkan TNI.
“Gerakan prokemerdekaan Papua saat ini sebenarnya lebih banyak menggunakan jalur diplomasi, media sosial, propaganda media, serta memanfaatkan jaringan organisasi-organisasi internasional, ketimbang menggunakan aksi militer. Saya kira semua hal itu memengaruhi pola pendekatan pemerintah dalam menangani Papua ,” ulasnya.
Guna menutup celah diplomasi terkait isu Papua, lanjut Fadli, DPR tengah merancang sebuah forum regional yang akan mengundang dan mengumpulkan parlemen negara-negara di kawasan Pasifik. Melalui forum itu, DPR akan merangkul tetangga-tetangga agar tak terpengaruh gerakan separatis Papua.
“Mereka harus mendapatkan informasi dan pemahaman yang benar tentang Papua,” tegasnya.
Politikus Partai Gerindra itu menambahkan, Indonesia harus menginisiasi pembentukan forum diplomasi itu. Sebab, berkaca pada lepasnya Timor Timur, sudah seharusnya pemerintah Indonesia tak lengah dalam mengamankan jalur diplomasi.
Selain itu Fadli juga mengatakan, masalah di Papua lebih kompleks daripada sekadar soal keamanan. Sebab, Papua masih tersandera masalah kesenjangan dan ketidakadilan.
Fadli lantas menyinggung Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang sudah berjalan lebih dari 15 tahun. Otsus Papua melibatkan dana sangat besar sehingga seharusnya infrastruktur di provinsi berjuluk Bumi Cenderawasih itu makin baik sehingga masyarakatnya jauh lebih sejahtera.
Sayangnya, kata Fadli, kesejahteraan ternyata tak banyak mengalir ke bawah. “Tapi hanya dinikmati oleh elite daerah, berarti kita punya masalah serius dalam pelaksanaan Otsus,” tegasnya.
Karena itu Fadli menegaskan, persoalan diPapua bukan semata-mata keamanan. “Meski pendekatan keamanan masih diperlukan, tapi ujung tombak stabilitas Papua sebenarnya adalah pendekatan ekonomi dan keadilan,” katanya