Nama Puan Maharani dan Prabowo Subianto pernah disebut-sebut mendapat tawaran untuk masuk kabinet SBY. Itu dulu. Bagaimana sekarang? Tampaknya dua nama itu tidak bakal masuk dalam kabinet SBY pasca reshuffle yang akan diumumkan sebelum 20 Oktober mendatang.
Partai Demokrat (PD) menepis spekulasi parpol opisisi seperti PDIP dan Gerindra akan ditarik masuk kabinet. Hingga kini tidak akan ada upaya lobi yang dilakukan oleh SBY kepada partai oposisi. Pendekatan pada oposisi dikhawatirkan akan kembali memunculkan spekulasi politik yang tidak baik. Pada Maret 2011 lalu, saat reshuffle diwacanakan menyusul parpol koalisi bersikap mbalelo dalam Pansus Mafia Pajak, SBY pernah mengutus Menko Perekonomian Hatta Rajasa untuk melakukan pendekatan kepada Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Lobi juga dilakukan terhadap Gerindra.
Dua partai itu didekati karena SBY butuh dukungan politik setelah PKS dan Golkar bersikap melawan dalam Pansus Mafia Pajak. Bila PDIP dan Gerindra bersedia masuk kabinet maka Golkar dan PKS akan dikeluarkan dari koalisi. Tapi hasilnya PDIP memilih tetap oposisi. Sementara Gerindra mengajukan sejumlah syarat dan akhirnya pun batal masuk kabinet. Sekarang suasana sudah berbeda. SBY lebih percaya diri dan menunjukkan sikap tidak butuh dukungan oposisi. Baik SBY maupun PD tidak akan melakukan upaya untuk membujuk parpol koalisi ikut bergabung. “Belum ada dan tidak ada upaya menuju ke sana (lobi),” kata Ketua DPP PD Kastorius Sinaga.
Justru sebaliknya, partai oposisi yang ingin masuk kabinet ditantang untuk tidak bersifat pasif dan segera mengajukan proposal politik kepada istana. “Iya parpol bisa menyodorkan nama,” terang politisi PD lainnya, Ramadhan Pohan. Tantangan itu tentu saja dicueki kelompok oposisi. Mereka tidak akan sudi merendahkan diri mengajukan diri untuk mendapatkan kursi menteri. Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo menegaskan sikap partainya untuk tidak bergabung dalam kabinet reshuffle SBY.
“PDIP tidak pada posisi untuk terlibat dalam rencana reshuffle SBY,” ujar Tjahjo Kumolo lewat pesan singkatnya pada detik+.
Berbeda dengan keterangan Kasto yang mengklaim tidak melakukan lobi pada oposisi, Wakil Ketua DPR dari PDIP Pramono Anung justru mengaku partainya tetap didekati untuk masuk kabinet. Namun PDIP yang pernah terpecah sikapnya gara-gara tawaran Puan akan dijadikan menteri kini sudah bulat memilih tetap jadi oposisi.
“Sikap PDIP sudah jelas (oposisi). Walaupun memang masih ada upaya sampai kemarin-kemarin untuk, katakanlah mengajak PDIP masuk dalam kabinet,” ujar Pramono.
PDIP pun tidak akan menunggu kontak dari istana untuk mendapatkan tawaran posisi menteri. Taufiq Kiemas yang sebelumnya berseberangan sikap dengan istrinya, Ketua umum PDIP Megawati Soekarnoputri, kali ini pun lebih memilih pasrah. Ia tidak lagi antusias mendorong Puan untuk masuk kabinet SBY.
“PDIP nggka ada urusan mau reshuffle atau tidak. Tapi kalau ditawarin maka urusan PDIP, urusan Mbak Puan itu,” ujar Taufiq. PDIP berpendapat sikap menolak masuk kabinet adalah sikap sportif karena dalam Pemilu yang lalu tidak mendapatkan tempat pada posisi pertama. Hal ini juga membuktikan PDIP bukan sebagai partai yang pragmatis.
“Dengan konsistensi pada jalur oposisi, maka akan menunjukkan sikap tegas PDIP dan itu terlihat selama 7 tahun terakhir, aspirasi masyarakat terhadap PDIP semakin meningkat,” kata Ketua DPP PDIP Maruarar Sirait.
Sikap serupa juga dilakukan Gerindra. Partai di bawah pimpinan Prabowo itu menegaskan tidak akan mengajukan penawaran ke pihak istana. Namun mereka akan mempertimbangkan jika mendapat tawaran. “Bagi Gerindra, kita tidak mencari-cari portofolio dan tidak meminta, tapi kalau diperlukan tentu kita akan dirapatkan,” ujar Wasekjen Gerindra Fadli Zon.
Walau tidak akan menyodorkan nama menteri, baik PDIP dan Gerindra sama-sama mendukung dilakukannya reshuffle. PDIP meminta SBY agar tidak ragu-ragu lagi melakukan reshuffle. Menteri yang kinerjanya buruk harus dicopot.
“Daripada tidak maksimal kerjanya, ya segera saja reshuffle. Ya tak perlu subyektif, tapi harus dilihat bagaimana kerjanya,” kata Ketua DPP PDIP Puan Maharani.
PDIP dan Gerindra mengingatkan SBY agar menempatkan orang-orang yang benar-benar ahli dalam bidangnya dan tidak cuma berdasarkan jatah partai semata.
“Harusnya diisi oleh ahli, meski itu orang partai. Terutama pada kementerian strategis, harus orang yang ahli dalam bidangnya,” kata Fadli Zon.
Fadli Zon melihat waktu 3 tahun yang tersisa dalam masa pemerintahan SBY, cukup untuk melakukan perubahan yang radikal dalam memperbaiki kinerja pemerintahannnya. Semuanya bergantung kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Presiden SBY dan para pembantunya. “Tiga tahun itu waktu yang panjang, satu hari adalah waktu yang berharga,” katanya.