Pimpinan DPR akan menggelar rapat konsultasi dengan Presiden Joko Widodo untuk membahas revisi UU KPK sore ini. Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan konsultasi itu untuk mendengar pandangan Presiden sebelum UU KPK itu direvisi.
“Untuk ada kejelasan dan klarifikasi karena ini pernah diajukan pemerintah pada Juni, kita ingin minta kejelasan dari Presiden bagaimana rencana revisi itu. Jawabannya ada di tangan Presiden, apakah akan ada penyempurnaan atau tidak, karena tidak bisa hanya DPR,” kata Fadli Zon di gedung DPR, Jakarta, Selasa (13/10/2015).
Fadli mengatakan, usulan merevisi UU KPK adalah hak anggota DPR yang diatur dalam UU MD3. Namun, usulan revisi itu hanya bisa terjadi jika ada persetujuan dari pemerintah dalam hal ini Presiden. Dia menegaskan bahwa revisi itu harus dalam rangka memperkuat KPK.
“Kita dalam posisi melihat apa yang mau direvisi, kalau revisi itu untuk menyempurnakan dan memperkuat oke. Kalau hanya akan kebiri ya tentu saja kita akan menolak,” ujarnya.
“Komitmen kita adalah KPK masih jelas sangat dibutuhkan dalam iklim seperti ini, apalagi institusi penegak hukum masih jauh dari maksimal. Bahkan ada yang politis. Saya kira kita masih sangat membutuhkan KPK,” tegas politisi Gerindra itu.