Salah satu isu krusial yang masih menjadi perdebatan di DPR dalam RUU Pilpres adalah presidential threshold (PT). Beberapa partai bersikukuh mempertahankan PT 20 persen, sementara partai lainnya menghendaki agar angka PT sesuai parlimentary threshold saja yaitu 3,5 persen. Ada juga sementara kalangan yang menilai PT ini dihapuskan saja.
Partai Gerindra termasuk pihak yang mempertanyakan landasan hukum angka PT 20 persen ini. Sebab, dalam UUD 1945 pasal 6, tak diamanatkan penetapan ambang batas pengajuan calon presiden. Konstitusi hanya menyebutkan bahwa presiden dan wapres diajukan oleh parpol atau gabungan parpol.
“Sehingga, penetapan angka presidential treshold untuk pencalonan presiden, jelas melanggar konstitusi dan mencederai prinsip civil rights dalam sistem demokrasi. Ini anti demokrasi,” kata Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon, kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Rabu, 13/2).
Menurut Fadli, angka PT yang begitu tinggi merupakan cermin oligarki partai yang bertentangan dengan semangat demokrasi. Dan penetapan angka ini hanyalah kepentingan subyektif jangka pendek partai tertentu yang bertentangan dengan hak setiap warga negara untuk memilih dan dipilih.
“Oligarki partai ini memangkas hak konstitusional warga negara untuk mencalonkan diri sebagai presiden, serta membatasi potensi munculnya capres-capres terbaik bagi bangsa untuk 2014 dan seterusnya,” ungkap Fadli, yang dikenal memiliki banyak koleksi dan puluhan ribu buku yang disimpannya di Library Fadli Zon.
Berdasarkan konstitusi, Fadli melanjutkan, memang partai politik yang dapat mencalonkan presiden dan wapres. Namun sekali lagi, konstitusi tak mengamanatkan parpol untuk menentukan ambang batas pencalonan presiden. Sehingga, pencantuman angka PT dalam UU dan RUU Pilpres yang sedang dibahas, jelas tak memiliki landasan konstitusi.
“Partai Gerindra menginginkan PT sesuai dengan parlimentary threshold sehingga semakin banyak alternatif capres. Biarlah rakyat yang memilih. Jangan sampai capres hanya milik segelintir elit partai,” demikian Fadli.