“A politician thinks of the next election. A statesman, of the next generation.” Politisi memikirkan pemilu mendatang, negarawan memikirkan generasi yang akan datang. Begitulah kutipan terkenal dari James Freeman Clarke.
Kini Indonesia dipenuhi politisi. Di era Orde Baru politik milik segelintir elit. Kebijakan massa mengambang (floating mass) menempatkan politik hanya sampai di tingkat kabupaten/kota. Di era reformasi, politik menjadi menu sehari-hari rakyat. Banyak orang berpolitik, ingin jadi politisi dan mendirikan partai politik. Politik adalah mata pencaharian baru, jalan pintas menuju kekuasaan dan kekayaan. Tak penting bagaimana caranya. Semua jalan digunakan untuk merebut jabatan dan kedudukan.
Demokrasi yang tak bertanggung jawab telah menyebabkan banyak politisi terlibat korupsi. Rakyat diabaikan bahkan dikhianati dengan berbagai kebijakan anti-rakyat. Rakyat makin jauh dari kesejahteraan. Kesenjangan yang kuat dan lemah semakin lebar. Kehidupan di desa dan di pelosok negeri semakin sulit. Petani, nelayan, buruh, pedagang kecil dan sebagian besar rakyat merasakan harga-harga yang terus membubung tinggi meninggalkan kemampuan mereka. Politisi asyik sendiri.
Di tengah situasi itu, praktik politik makin mahal. Politik membutuhkan biaya besar. Untuk menjadi bupati, gubernur atau presiden, seorang calon harus mengeluarkan dana yang fantastis angkanya. Tak ada lagi “gotong royong” iuran dalam politik seperti anggota Partai di tahun 1950-an. Ironisnya, justru di negara kapitalis seperti Amerika, mereka berhasil menggalang sumbangan dari para pendukung dengan transparan dan akuntabel. Rakyat kita merasa tak butuh partai politik, karena mereka tahu yang untung hanya para politisi. Setelah pemilu, rakyat dianggap sudah mati.
Citra politisi begitu buruk. Mengapa? Karena kekuasaan yang diraih, tak digunakan untuk kepentingan rakyat. Partai politik menyalahgunakan kekuasaan politik. Hasilnya adalah korupsi, perpecahan, demoralisasi dan sikap apatis. Tak ada lagi kepercayaan, tak ada lagi kewibawaan. Bahkan rakyat lelah terhadap demokrasi. Demokrasi menjadi anarki.
Partai politik seharusnya menjadi alat pendidik kesadaran rakyat. Partai politik adalah perkumpulan orang-orang yang mempunyai cita-cita sama, ingin merebut kekuasaan secara damai dan konstitusional melalui pemilihan umum untuk membangun masyarakat dan negara. Partai bukan sekadar kendaraan politik pilkada atau pilpres yang bisa disewakan atau dijualbelikan dengan transaksi cash and carry. Manifesto Partai menjadi ukuran nilai bagi praktik politik dan pengambilan keputusan. Ketika ideologi partai itu hilang, maka partai tak ada bedanya dengan perusahaan yang hanya mencari laba.
Kita memerlukan partai politik yang tak hanya melahirkan politisi. Kita semakin perlu banyak negarawan yang berpikir jauh ke depan, membangun sebuah proyek INDONESIA RAYA! (Fadli Zon)
