Perlu evaluasi kebijakan ekonomi. Ini disampaikan Fadli Zon Wakil Ketua DPR terkait dikeluarkannya Kebijakan Ekonomi Jilid 2 oleh Joko Widodo (Jokowi) Presiden, yang kemudian akan disusul jilid 3 yang rencananya akan diumumkan pekan depan.
Menurut Fadli, seperti juga di masa lalu, kebijakan ekonomi selalu dimulai dengan depresiasi rupiah yang menjadikan sebuah krisis moneter, krisis ekonomi, krisis sosial politik, dan leadership crisis atau krisis kepemimpinan nasional.
Fadli berharap, jangan sampai depresiasi rupiah ini nanti menjadi satu leadership crisis. Tetapi, kalau sampai ada dua kali kebijakan ternyata tidak mempan atau tidak berpengaruh terhadap krisis ekonomi, berarti pemimpinnya yang harus dievaluasi.
“Karena ini terkait kebijakan-kebijakan, kalau ada 1 atau 2 kebijakan yang tidak mempan, itu harus kita evaluasi, kebijakannya yang salah atau pemimpinnya yang salah?” ujar Fadli di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (2/10/2015).
Dia mengatakan, soal kebijakan ekonomi itu, juga berhubungan dengan trust (kepercayaan). Kalau ada kebijakannya yang salah, maka perlu recovery, apalagi presiden mengatakan kalau ekonomi akan meroket pada bulan September, Oktober, Nopember. Tetapi, sekarang sudah bulan 0ktober, dan September kemarin justru rupiah menukik semakin lemah.
“Kalau ucapan seorang pemimpin tidak terbukti, itu kan sabdo pandito ratu, lebih baik diam atau tidak diucapkan. Sekarang buktinya apa? Ini menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat dalam negeri maupun internasional, investor menjadi tidak yakin bahwa ucapan presiden ini tidak bisa diandalkan,” tandasnya.
Jadi, kata Fadli, lebih bagus, presiden tidak usah menjanjikan, tidak usah bicara, tapi membuktikan saja.