Perdagangan Bebas Hanya Untungkan Negara Lain

Perdagangan Bebas Hanya Untungkan Negara Lain

Perdagangan Bebas Hanya Untungkan Negara Lain
Dalam World Ekonomic Forum, Davos, Menteri Gita Wirjawan menyatakan mendukung penuh liberalisasi perdagangan antarnegara untuk mendukung perekonomian dunia.

Pernyataan ini patut disayangkan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon. Ditegaskan, selama ini liberalisasi perdagangan di Indonesia tak menguntungkan.

“Akibat perdagangan bebas yang tak adil, negara kita hanya menjadi pasar bagi negara-negara besar. Liberalisasi perdagangan malah menutup lapangan pekerjaan yang mencapai angka 7.5 juta jiwa. Artinya jumlah pengangguran terbuka, naik dua kali lipat,” ujarnya, Rabu (30/1/2013).

Bahkan, ungkap Fadli Zon, ILO melaporkan akibat perdagangan bebas dengan RRC, Indonesia mengalami penurunan kesempatan pekerjaan sebanyak 188.635 orang. Sektor pertanian, adalah sektor yang paling banyak kehilangan kesempatan kerjanya.

“Saat ini kita memang telah bergabung ke dalam mekanisme perdagangan bebas. Namun hal ini tak diiringi peningkatan daya saing produk sendiri. Hasilnya, impor kita lebih besar dibanding ekspor. Kita hanya jadi pasar bagi produk asing. Misalnya, pertumbuhan impor kita pasca ACFTA (ASEAN-China Free Trade Area) 54.97 persen, sementara ekspor Indonesia ke RRC hanya tumbuh 25.08 persen. RRC juga telah membeli 6779 SNI dari kita,” papar Fadli Zon.

Fadli kemudian menyarankan kepada pemerintah, perlunya melakukan evaluasi dan melindungi produk-produk sendiri yang belum siap dibebaskan. Selain itu, harus ada proteksi dan promosi. Kebijakan ini juga tetap dilakukan negara- negara maju.
RRC dan AS tidak membuka pasarnya ketika manufakturnya belum kuat.

“Kita bisa menahan laju serbuan produk asing untuk proteksi produk lokal misalnya dengan Voluntary Export Restraint, kebijakan yang memaksa pembatasan barang negara eksportir. AS pernah melakukan ini ketika produk RRC membanjiri pasar. Pasar bebas, yang menjadi resep Washington Consensus, terbukti gagal dan sering merugikan masyarakat lemah,” Fadli Zon menegaskan.

Pemerintah, lanjutnya lagi, harus melakukan upaya nyata melindungi kepentingan nasional, bukan sebaliknya.