Pemerintah Jangan Sampai Impor Beras karena Gagal Antisipasi Banjir

Pemerintah Jangan Sampai Impor Beras karena Gagal Antisipasi Banjir

Pemerintah Jangan Sampai Impor Beras karena Gagal Antisipasi Banjir

Fadli Zon, Sekjen DPN HKTI (Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) khawatir curah hujan tinggi yang mengakibatkan banjir berpotensi mengganggu produksi pertanian.

Kata Fadli, selain Jakarta, daerah lain di luar Jakarta juga mengalami musibah banjir adalah lumbung beras. Misalnya di Banten, lebih dari 6000 hektar lahan sawah terendam banjir dengan potensi kerugian kurang lebih Rp120 miliar rupiah.

“Hampir sebagian besar siap panen awal tahun ini. Akibat banjir, banyak padi yang membusuk,” ujarnya kepada Tribunnews.com, Jakarta, Sabtu (19/1/2013).

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini juga katakan, di Surabaya, lebih dari 220 hektar lahan sawah terendam banjir. Ratusan hektar lahan sawah di Karawang dan daerah sekitarnya saat ini juga telah diterjang luapan air. Hampir semua daerah itu dipastikan gagal panen.

Menurutnya, curah hujan tinggi yang diprediksi hingga Februari akan berdampak luasan sawah terendam banjir semakin bertambah. Begitu juga kerugian akibat gagal panen.

Karenanya, tegas Fadli Zon, kondisi ini jika tidak diantisipasi dapat mempengaruhi tingkat produksi gabah dan beras Nasional. “Situasi ini jelas berdampak langsung pada penghasilan petani kita yang menggantungkan hidup dari lahan tersebut,” tegasnya.

Menurutnya lebih lanjut, potensi gagal panen ini harus segera diantisipasi pemerintah, mengingat lahan terkena banjir sangat luas.

Dia tegaskan, jangan sampai dampak banjir ini, membuat bangsa ini harus impor lagi. Perlu dipikirkan strategi kebijakan non-impor yang dapat menggenjot produksi beras.

Sementara itu, dia tambahkan, untuk mengganti kerugian, bantuan pemerintah sangat dibutuhkan petani. Bantuan benih dan bibit perlu diberikan. Kalau tidak, petani akan terjebak hutang untuk membeli bibit baru.

“Pemerintah juga perlu menyediakan insentif bagi para petani kita yang lahannya terendam banjir. Dalam kondisi normal saja, kesejahteraan petani rendah, apalagi gagal panen seperti sekarang. Insentif pengganti kerugian petani sangat diperlukan dari pemerintah,” ujarnya.