Harga daging, kedelai, dan beberapa komoditas pangan lain yang melambung tinggi tidak lepas dari adanya kartel pangan yang tetap eksis hingga sekarang.
Dan terungkapnya kasus korupsi impor daging, menjadi bukti kuat praktek ini. KPK pun mengakui menemukan banyak mafia impor pangan dalam bentuk kartel-kartel, yang diduga kuat mempunyai jaring ke pihak pengambil keputusan, atau dengan kata lain berkolusi dengan penguasa.
“Informasi KPK ini harusnya membuat pemerintah segera mengambil tindakan untuk mentertibkannya. Bukan justru meminta publik tak gegabah menyalahkan adanya kartel,” kata Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon, kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Jumat, 15/2).
Selama ini, kata Fadli, pemerintah terlalu percaya diri dengan sistem yang dibuatnya. Pemerintah yakin bahwa sistem akan menghindari terbentuknya kartel pangan sehingga tak aktif atau tak mau menyelidiki keberadaan kartel-kartel pangan ini.
“Menjamurnya kartel pangan juga refleksi dari lemahnya UU Antimonopoli kita. Benar, kita punya UU No.5/1999, tapi aturan tersebut dibuat dalam konteks memenuhi pesanan IMF terkait dana bantuan yang dijanjikannya,” ungkap Fadli, yang juga Sekjen Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI).
Pada 2012, Fadli mencatat, total impor pangan Indonesia senilai Rp 81,5 triliun rupiah. Dan dipastikan kartel importir bahan pangan mengambil 30 persen keuntungan pertahun atau sekitar Rp 11,3 triliun.
Fadli pun mendorong pemerintah untuk tetap mempertahankan kebijakan yang menurunkan kuota impor. Dan kebijakan ini jangan sampai distir oleh kepentingan kartel pangan untuk menambah kuota impor demi menstabilkan harga.
“Impor bebas hanya akan menguntungkan kartel pangan dan merugikan petani serta konsumen,” tegas Fadli, sambil mengingatkan bahwa kartel pangan sering memanfaatkan kelemahan pemerintah, seperti lemahnya akurasi data pangan dalam sensus cadangan sapi nasional. Dan kesimpangsiuran data pangan inilah yang seringkali dimainkan kelompok kartel.
“Agar pangan nasional terjamin, pemerintah tak cukup melakukan pembatasan impor, namun juga harus bertindak tegas menghapuskan kartel-kartel pangan,” demikian Fadli.