Pemerintah Diminta Berpihak pada Industri Perbukuan

Pemerintah Diminta Berpihak pada Industri Perbukuan

Pemerintah Diminta Berpihak pada Industri Perbukuan

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai, salah satu masalah dalam dunia perbukuan di Indonesia adalah rendahnya minat baca. Saat ini, minat baca didudukkan semata sebagai soal hobi yang sifatnya personal belaka.

“Sehingga kita jadi miskin rekayasa yang sifatnya kolektif atau struktural untuk mempengaruhi hal tersebut,” ujarnya menanggapi Hari Buku Nasional yang jatuh tiap tanggal 17 Mei.

Menurut Fadli, hambatan struktural terbesar bagi usaha untuk menumbuhkan minat baca di Indonesia adalah rendahnya daya beli masyarakat.

Lebih jauh,  pendiri Fadli Zon Library menuturkan, dibanding negara-negara berkembang lain, misalnya India, harga buku di Indonesia relatif mahal. Di India, harga buku sangat terjangkau oleh masyarakat kebanyakan.

“Bayangkan, dengan uang kurang dari Rp50 ribu, para pelajar di India sudah bisa membeli dua eksemplar buku pelajaran. Sementara di kita, buku-buku pelajaran sekolah menengah saja harganya sudah lebih dari Rp50 ribu, bahkan bisa ratusan ribu rupiah,” tambahnya.

Memang, kata Fadli, terkait buku pelajaran ini, tak bisa dilewatkan begitu saja. Apalagi, sekitar 65 persen pasar buku di Indonesia memang didominasi buku pelajaran, dengan pangsa pasar mencapai 61 juta eksemplar per tahun, yang terdiri dari 31 juta eksemplar buku SD, 15 juta eksemplar buku SMP, 9 juta eksemplar buku SMA, dan 5 juta eksemplar buku perguruan tinggi.

Dengan demikian, Indonesia memiliki  pasar yang cukup besar.

“Sayangnya, alih-alih memberi insentif bagi dunia perbukuan, pemerintah malah lebih memilih memberikan insentif bagi industri hiburan dan barang-barang mewah, seperti dulu diwakili oleh Peraturan Menteri Keuangan No. 158/2015. Pemerintah lebih rela menghapus pajak hiburan, dengan potential loss pajak sekitar Rp900 miliar, daripada mengurangi pajak buku yang punya multiflier effect strategis,” tegasnya.

Fadli berharap pemerintah menyadari bahwa buku adalah pilar peradaban. Tak ada peradaban besar yang tidak ditopang oleh buku.

“Itu sebabnya kebijakan publik kita harus mendukung berkembangnya industri perbukuan dan memberikan perlindungan terhadap para penulis,” pungkasnya.

 

Sumber