Hiruk pikuk politik terkait isu reshuffle kabinet tidak mendapat perhatian istimewa dari PDIP dan Partai Gerindra. Meskipun ikut menyoroti kinerja sejumlah sektor, kedua partai yang berkoalisi saat pilpres 2009 itu, sudah memantapkan hati untuk tetap berada di luar pemerintahan. “PDIP tidak dalam posisi melibatkan diri soal reshuffle. Lebih baik PDIP di luar pemerintahan saja,” kata Sekjen DPP PDIP Tjahjo Kumolo di gedung parlemen, kemarin (26/9). Dia menegaskan PDIP tidak berkepentingan secara langsung dengan agenda perombakan kabinet. Tidak ada kader PDIP yang akan didistribusikan sebagai menteri.
Saat ditanya apakah SBY sudah berkomunikasi dengan PDIP, walau sekedar meminta masukan, Tjahjo membantahnya. “Sudahlah kami di luar. Silahkan reshuffle. Ini hak prerogatif presiden yang akan memimpin kabinetnya,” tandas Tjahjo yang juga Ketua Fraksi PDIP di DPR, itu.
Secara terpisah, Wakil Ketua Partai Gerindra Fadli Zon juga menyebut belum ada komunikasi dari SBY kepada Prabowo Subianto selaku Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra terkait isu reshuffle. “Saya kok belum mendengar. Saya kira tidak ada komunikasi itu. Biarkan saja “lah Pak SBY tahu apa yang harus dilakukan,” kata Fadli.
Dia menegaskan Gerindra tidak pernah berharap dan tidak akan meminta-minta diberi jatah kursi menteri. “Kami hanya berharap presiden bisa memilih tim terbaik, the dream team,” ujar tangan kanan Prabowo, itu. Kalau kinerja pemerintahan baik, Fadli optimistis kesejahteraan masyarakat juga akan ikut membaik.
Untuk itu, menurut Fadli, SBY seharusnya membentuk zaken kabinet atau cabinet ahli. Sumber rekrutmentnya tidak harus dari kalangan partai politik. Pilihannya juga biasa dari perguruan tinggi, LSM, atau tokoh masyarakat yang independen.
“Seharusnya dicari orang “orang yang terbaik dan ahli dibidangnya. Biar ketika masuk ke kementerian tidak belajar dari nol dan dikerjai sama anak buahnya,” kata Fadli.
Dalam pandangan Fadli, ada dua bidang utama yang harus mendapat perhatian serius dari SBY, yaitu perekonomian dan kesejahteraan rakyat. “Kita tidak bicara menteri satu per satu. Tapi, kedua bidang ini harus menjadi fokus. Apalagi, kita tengah menghadapi potensi krisis ekonomi di tingkat dunia,” ingatnya.
Pada bagian lain, Partai Golkar sebagai bagian dari koalisi memilih tidak terlalu aktif dalam proses reshuffle kali ini. “Apakah akan nambah atau tidak (kursi menteri), kami menunggu sinyal dari beliau (SBY, Red),” kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menko Kesra Agung Laksono di kompleks Istana Kepresidenan, kemarin.
Namun Agung tidak menampik jika pernah terlontar keinginan agar jatah menteri untuk partai berlambang pohon beringin itu ditambah. “Meskipun dari awal ada keinginan agar kita ditambah kursinya, tapi akhirnya kami menyadari semuanya dikembalikan pada presiden,” tuturnya. Golkar, lanjut dia, memahami dan mematuhi ketentuan dalam undang “undang dasar itu.
Agung mengatakan belum ada pembicaraan mengenai reshuffle Golkar dengan presiden. Selain itu, tidak ada aturan presiden harus melibatkan parpol anggota koalisi dalam proses perombakan kabinet. Namun dia yakin, SBY memiliki pemikiran untuk berkomunikasi dengan pimpinan parpol anggota koalisi. Golkar siap untuk ikut dalam proses komunikasi itu.
Bagaimana jika Golkar tidak diajak rembukan sebelum diumumkan reshuffle” Agung memilih menjawab diplomatis. “Ya kita lihat nanti. Kan dia bilang suruh tunggu tanggal mainnya,” jawabnya.
Agung menolak menjawab terkait posisinya sebagai menteri koordinator yang dimintai masukan oleh presiden. Terutama dengan kinerja menteri-menteri di bawah koordinasinya. “Nanti pada waktunya saja lah. Kan nanti diumumkan,” elak mantan ketua DPR itu.(pri/fal/bay)