TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra mengungkap ketidakberesan manajemen penggunaan APBN yang dikelola oleh negara. Yang ada, Indonesia malah menuju sebagai negara gagal dan korupsi makin merajalela.
“Hasil survey Politic dan Economic, Risk Consultancy (PERC) pada 2010 menyebutkan Indonesia mencetak nilai 9,07 dari angka 10 sebagai negara paling korup. Nilai tersebut naik dari tahun lalu yang poinnya 7,69. Ini menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup dari 16 negara se Asia Pasifik,” kata Fadli Zon, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra saat menggelar jumpa pers di Pulau Dua Senayan, Selasa (26/07/2011).
Dijelaskan, postur APBN yang mencerminkan negara salah urus, lanjutnya antara lain dilihat dari sejumlah indikator. Misalnya, pertumbuhan ekonomi yang tak sebanding dengan peningkatan kesejahteraan rakyat. “Ini memunculkan fenomena paradoks pertumbuhan ekonomi. Walau ekonomi tumbuh positif, namun belum mampu menyerap tanaga kerja untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan secara signifikan,” paparnya.
Partai Gerindra kemudian mengusulkan agar dimasukkan indeks pengentasan kemiskinan dan indeks penyerapan tenaga kerja sebagai salah satu variabel asumsi makro dalam penyusunan APBN. Selama ini, imbuh Fadli, asumsi makro hanya terdiri atas pertumbuhan ekonomi, inflasi, kurs nilai tukar, bunga SBI, harga minyak dunia dan lifting minyak.
“Pertumbuhan, hanya terjadi di sektor non-tradable. Tradable sector yang notabene menyerap 55,62 persen tenaga kerja hanya tumbuh 15,7 persen saja. Pertumbuhan terbesar tradable sector adalah sektor pertanian yang mencapai 7,94 persen. Belum lagi, soal penyerapan anggaran yang tak rasional,” Fadli menegaskan. “Kebijakan yang ada selama ini tak transparan karena kebijakannya liberal,” tambahnya.