Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK, Jumat (26/5/2017), disebut-sebut terkait dugaan suap pemberian opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI kepada Kementerian Desa.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyebut penangkapan tersebut memprihatinkan.
“Saya belum tahu, ya. Tentu, ini kejadian yang memprihatinkan,” kata Fadli Zondi kawasan Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Sabtu (27/5/2017).
Untuk itu, ia memilih menunggu informasi yang lebih jelas terkait penangkapan tersebut.
“Mudah-mudahan tidak seperti yang diduga. Informasinya masih simpang siur,” katanya.
Fadli Zon menyebut dengan peristiwa tersebut tentu diperlukan evaluasi di setiap lembaga.
“Kita memang tentu harus mengevaluasi. Semua institusi juga mempunyai kekurangan-kekurangan. Juga ada moral hazard, terutama ketika berbicara tentang WTP dan sebagainya,” ucapnya.
Mengenai celah korupsi dalam pemberian opini audit BPK, Fadli Zon mengatakan hal tersebut seharusnya dilakukan secara independen, imparsial, dan tanpa ada celah korupsi.
Solusinya, menurut Fadli Zon, selain dengan pengawasan, sebaiknya institusi atau pemimpinnya tak hanya menjadikan opini audit yang diberikan BPK sebagai prestasi, melainkan benar-benar bertanggung jawab terhadap keuangan mereka.