Apakah politik itu kotor atau mulia? Itulah pertaruhan yang kini sedang terjadi dalam dunia politik Indonesia di era demokrasi bebas. Kasus mafia anggaran yang tengah disorot publik bisa jadi merupakan kasus korupsi terbesar melibatkan institusi-institusi hasil demokrasi.
Demokrasi memang tak menjamin pupusnya korupsi. Apalagi jika demokrasi itu hanya sekedar prosedur memilih atau dipilih. Rekrutmen politik tanpa komitmen kejujuran, keadilan dan tanggung jawab telah mengakibatkan demokrasi terperangkap oleh korupsi. Bahkan korupsi semakin merajalela di tengah demokrasi yang dikuasai kaum mafia.
Mafia berasal dari bahasa Italia merupakan sebutan untuk sindikat kejahatan yang terorganisir. Mafioso adalah anggota mafia. Biasanya mafia terikat oleh sistem kekeluargaan yang ketat. Julukan orang-orang yang beroperasi di sekitar pengerukan anggaran dinamai mafia anggaran. Persekongkolan jahat ini dilakukan oleh oknum-oknum di eksekutif dan legislatif lalu pengusaha dan calo. Mereka bersama-sama melakukan praktik mafia anggaran.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrumen penting untuk kesejahteraan rak¬yat. APBN adalah pilar utama penggerak kegiatan ekonomi Indonesia. Melalui APBN, ada penerimaan negara dan ada pembelanjaan. Belanja dapat dibagi dua yakni konsumsi atau investasi. Belanja konsumsi meliputi belanja pegawai dan belanja barang. Belanja bisa juga merupakan inves¬tasi ketika disalurkan untuk menambah alat-alat produksi seperti irigasi baru, pencetakan sawah baru, jalan-jalan baru, jembatan baru, pabrik-pabrik baru. Investasi artinya
me¬ngadakan perluasan terhadap produksi nasional. Sedangkan memperbaiki sarana yang sudah ada lebih merupakan pemeliharaan.
APBN menjadi sangat penting karena besarnya jumlah pendapatan dan belanja. Tahun 2011 mencapai Rp. 1300 triliun, sedangkan tahun 2012 dialokasikan Rp. 1400 tri¬l¬iun. Jumlah ini besar sekali jika digunakan secara efisien dan tepat sasaran. Namun, semakin besar APBN kita tak menjamin semakin sejahtera rakyat kita. APBN tak berbanding lurus dengan kemakmuran. Hal ini antara lain karena APBN telah menjadi sumber korupsi.
Korupsi APBN dimulai dari perencanaan hingga disetujuinya anggaran. Mafia anggaran bekerja melalui oknum di Badan Anggaran DPR, pejabat kementrian, dan pejabat di daerah. Karena itulah meskipun belanja banyak tak ada pengaruhnya bagi rakyat. Kebocoran terlalu tinggi. Ada jatah anggaran dibagi-bagi dengan alasan setoran untuk partai. Tak sepenuhnya benar. Kebanyakan sindikat ini bekerja memperkaya diri sendiri. Di sinilah politik menjadi kotor.
Sistem memberi ruang leluasa bagi praktik korupsi. Politik hanya menjadi mata pencaharian sejumlah petualang. Partai politik seringkali menjadi kendaraan omprengan untuk mencapai tujuan-tujuan pribadi mengeruk dana rakyat. Kita tentu menolak mafia anggaran dan tak akan menjadi bagian dari pengkhianatan terhadap rakyat itu. Hanya satu kata bagi mafia anggaran: Basmi! FADLI ZON
