Lele pun Harus Impor dari Luar Negeri

Solo, CyberNews. Partai Gerindra di DPR RI mendesak pemerintah meningkatkan serapan anggaran bagi sektor pertanian. Nilai anggaran yang dialokasi di Kementerian Pertanian  sangat minim pertahunnya hanya Rp 17 triliun. Padahal total anggaran di APBN pada tahun ini mencapai Rp 1.300 triliun dan meningkat lagi Rp 1.400 triliun di tahun  depan. Jenis lain ketidakberpihakan pemerintah atas produk pertanian di negeri ini adalah merajalela impor beras, garam dan sayuran di pasaran.

“Bagaimana petani Indonesia bisa makmur beras dan garam saja diimpor, padahal Indonesia negara agraris dan penghasil garam terbesar di dunia. Sayur mayur dan ikan lele pun juga ikut diimpor,” kata Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI Martin Hutabarat SH saat membuka acara acara sosialisasi 4 pilar kebangsaan di Kusuma Sahid Prince Hotel, Kamis (20/10). Hadir sejumlah pembicara dalam sosialisasi itu, Fadli Zon, Ahmad Muzani SE  (Sekjen Partai Gerindra), dan dimoderatori Endang S Tohari (unsur DPP Gerindra). Anggota Komisi III DPR RI ini menyatakan, pemerintah harusnya malu dengan petani di negeri ini.

Sebagai bangsa agraria lanjutnya, pemerintah semestinya malu apabila kebutuhan pangan yang begitu besar di negeri ini harus diimpor. “Bayangkan saja, nilai impor yang ada saat ini jumlahnya mencapai Rp 90 trilun atau Rp 250 miliar/hari. Jumlah itu luar biasa dan kita sepantasnya malu dengan petani kita,” tegasnya.

Kompetisi Produk Pangan

Fadli Zon dalam paparannya menegaskan, negara ini terlalu banyak mengimpor produk pangan, sementara tarif bea masuknya hampir 0%. Bandingkan dengan negara tetangga Thailand. Negera itu memberlakukan kebijakan ketat atas impor barang asing, dengan mengenakan tarif bea masuk mencapai 50 %.

Dia menggambarkan, kompetisi produk pangan lokal di pasaran dunia tak ubahnya pertandingan sepakbola antara kesebelasan Manchester United (MU) melawan PSSI. “Kalau diadu hasilnya bisa ditebak, PSSI akan babak belur dihajar MU. Hal ini bisa diumpamakan dengan hasil produksi pertanian kita. Hasil produksi pangan negeri ini tidak ada artinya jika diadu dengan produk luar negeri. Harusnya pemerintah memiliki proteksi, sebab negara ini posisi produksinya tidak lemah,” pungkasnya.