JAKARTA – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali melakukan kunjungan luar negeri. Sejak tanggal 3 sampai 8 Maret 2013, SBY dan rombongan berkunjung ke Jerman dan Hungaria.
Dalam kunjungan tersebut, SBY menghadiri pembukaan pameran pariwisata Internasional Berlin sebagai promosi pariwisata Indonesia. Kunjungan SBY kali ini patut dikritisi. Pertama saat ini Eropa mengalami krisis ekonomi berat dengan jumlah pengangguran tertinggi sejak Perang Dunia II.
“Di tengah kondisi krisis, sulit menjual pariwisata pada Eropa. Mereka masih berjuang keras bertahan hidup. Jumlah wisatawan Eropa ke Indonesia pun turun 6 persen. Promosi wisata di tengah krisis, pasti tak efektif,” ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon dalam keterangan pers, Kamis (7/3).
Kemudian sambung Fadli, kunjungan SBY dengan agenda kurang strategis tersebut merupakan pemborosan anggaran. Di era SBY, anggaran kunjungan luar negeri terbesar dibanding anggaran presiden sebelumnya. Termasuk era Presiden Abdurrahman Wahid maupun Megawati Soekarnoputri.
Total alokasi keseluruhan perjalanan dinas para pejabat negara dari APBN pertahun mencapai lebih dari Rp 21 triliun. “Angka yang sangat besar di tengah banyak masalah lain yang lebih prioritas,” kata Fadli.
Itu sebabnya, sebaiknya SBY selektif dan harus membatasi kunjungan luar negerinya. Pasalnya bulan lalu. SBY pergi ke Nigeria, padahal tidak ada perkembangan neraca perdagangan dengan Nigeria sejak 15 tahun terakhir. Selain itu pada akhir 2012 juga, SBY berkunjung ke Inggris.
“Hampir setiap dua bulan Presiden ke luar negeri. Kapan bisa fokus urus dalam negeri? Seharusnya SBY datang ke Papua ketika 8 prajurit dan 4 sipil tewas beberapa waktu lalu,” terangnya.
Fadli menyarankan, lebih baik di akhir periodenya, SBY fokus pada urusan dalam negeri. Sebab masih banyak masalah yang perlu dibenahi. Menurutnya, kunjungan luar negeri banyak seremonial dan pencitraan. Karena itu lebih baik blusukan di dalam negeri lebih diperbanyak agar ada perhatian pada rakyat secara langsung.
“Partai Gerindra kini satu-satunya partai yang melarang kunjungan studi banding bagi anggota DPR RI dan DPRD. Karena itu hanya pemborosan anggaran,” pungkasnya. (gil/jpnn)