Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon mempertanyakan efektivitas atau manfaat kunjungan luar negeri yang dilakukan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) mulai tanggal 3-8 Maret 2013.
Presiden SBY dalam pekan ini mengunjungi dua negara di benua Eropa, yakni Jerman dan Hongaria. Di Jerman misalnya, SBY akan menghadiri acara pembukaan pameran pariwisata internasional di Berlin. SBY akan mempromosikan pariwisata Indonesia di sana.
Menurut Fadli, krisis ekonomi yang sedang melanda Eropa dengan jumlah pengangguran tertinggi sejak Perang Dunia II, promosi pariwisata yang dilakukan SBY itu tidak akan efektif.
“Kunjungan SBY kali ini patut dikritisi. Di tengah kondisi krisis, sulit menjual pariwisata pada Eropa. Mereka masih berjuang keras bertahan hidup. Jumlah wisatawan Eropa ke Indonesia pun turun enam persen,” kata Fadli melalui siaran pers-nya, Kamis (7/3).
Selain itu, Fadli juga menilai kunjungan ke luar negeri yang dilakukan SBY itu bagian dari pemborosan anggaran. Anggaran kunjungan ke luar negeri era SBY adalah terbesar dibandingkan dengan presiden sebelumnya.
“Termasuk era Presiden Abdurrahman Wahid maupun Megawati Soekarnoputri. Total alokasi keseluruhan perjalanan dinas para pejabat negara dari APBN per tahun lebih dari Rp21 triliun rupiah. Angka yang sangat besar di tengah banyak masalah lain yang lebih prioritas,” kata Fadli.
Selektif
Dengan begitu, sambung Fadli, SBY mestinya lebih selektif dalam melakukan kunjungan ke luar negeri. Bahkan, SBY seharusnya membatasi kunjungan ke luar negeri itu.
“Bulan lalu (SBY) pergi ke Nigeria, padahal neraca perdagangan dengan Nigeria grafiknya tetap sejak 15 tahun terakhir. Akhir 2012 juga berkunjung ke Inggris. Hampir setiap dua bulan dia ke luar negeri. Kapan bisa fokus urus dalam negeri? Seharusnya SBY datang ke Papua ketika 8 prajurit dan 4 sipil tewas beberapa waktu lalu,” kata Fadli.
Dalam akhir periode jabatannya, mestinya SBY lebih fokus menuntaskan permasalahan yang terjadi di dalam negeri. Kunjungan ke luar negeri, nilai Fadli, banyak mengandung seremonial dan pencitraan belaka.
“Blusukan di dalam negeri harus lebih diperbanyak agar ada perhatian pada rakyat secara langsung. Partai Gerindra kini satu-satunya partai yang melarang kunjungan studi banding bagi anggota DPR dan DPRD. Karena itu hanya pemborosan anggaran,” kata Fadli.