Jakarta – Partai Gerindra mengkritik aktivitas Presiden SBY yang belakangan sering melakukan perjalanan ke luar negeri atas nama kunjungan Aktivitas ini dianggap sebagai pemborosan anggaran negara.
“Hampir setiap dua bulan Presiden ke luar negeri. Kapan bisa fokus mengurus dalam negeri? Seharusnya SBY datang ke Papua ketika 8 prajurit dan 4 sipil tewas beberapa waktu lalu,” ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon di Jakarta, Kamis (7/3).
Presiden SBY saat ini sedang dalam perjalanan kunjungan luar negeri. Sejak 3-8 Maret 2013, SBY dan rombongan berkunjung ke Jerman dan Hongaria. Salah satu agenda yang dilakukan SBY adalah menghadiri pembukaan pameran pariwisata Internasional Berlin sebagai promosi pariwisata Indonesia.
Kunjungan SBY kali ini patut dikritisi karena saat ini Eropa mengalami krisis ekonomi berat dengan jumlah pengangguran tertinggi sejak Perang Dunia II. Di tengah kondisi krisis, menurut Fadli, sulit menjual pariwisata pada Eropa karena mereka masih berjuang keras bertahan hidup. Buktinya, jumlah wisatawan Eropa ke Indonesia pun turun 6 persen.
“Promosi wisata di tengah krisis, pasti tak efektif,” imbuhnya.
Hal ini kemudian menimbulkan kesan kunjungan dengan agenda kurang strategis ini merupakan pemborosan anggaran.
Fadli juga mengungkap fakta, di era SBY, anggaran kunjungan luar negeri adalah yang terbesar dibanding anggaran presiden sebelumnya. Termasuk era Presiden Abdurrahman Wahid maupun Megawati Soekarnoputri.
Total alokasi keseluruhan perjalanan dinas para pejabat negara dari APBN per tahun mencapai lebih dari Rp 21 triliun.
“Sebaiknya SBY selektif dan harus membatasi kunjungan luar negerinya. Bulan lalu pergi ke Nigeria, padahal neraca perdagangan dengan Nigeria grafiknya flat sejak 15 tahun terakhir. Akhir 2012 juga berkunjung ke Inggris,” kata Fadli.
Dia menyatakan, lebih baik bagi SBY di akhir periode kepresidenannya berfokus pada urusan dalam negeri karena masih banyak masalah yang perlu dibenahi.
“Kunjungan luar negeri banyak seremonial dan pencitraan. ‘Blusukan’ di dalam negeri harus lebih diperbanyak agar ada perhatian pada rakyat secara langsung,” tegas Fadli.
Dia mengklaim Partai Gerindra sangat memahami prinsip itu sehingga menjadi satu-satunya partai yang melarang kunjungan studi banding bagi anggota DPR RI dan DPRD yang dinilai Fadli sebagai pemborosan anggaran.