Pembakaran Mapolres OKU di Sumsel oleh puluhan prajurit TNI, mempertontonkan konflik antar dua institusi negara. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai antara TNI dan Polri keduanya perlu mengikis ego sektoral antar institusi.
“Masing-masing institusi harus mengikis ego sektoral. Sebagai instrumen keamanan dan pertahanan negara TNI-Polri harus diikat oleh kesamaan tujuan, walaupun memiliki perbedaan tugas,” kata Fadli Zon dalam siaran pers yang diterima, Jumat (9/3/2013).
Menurutnya, kejadian ini patut disesalkan dan seharusnya tak pernah terjadi. Tak sepantasnya konflik ini terjadi antar dua institusi negara. Kejadian ini harus segera diselesaikan oleh pihak-pihak terkait agar hal serupa tak terulang kembali.
“Karena kejadian bentrok TNI-Polri sudah berulang kali, perlu juga dikaji akar masalah. Termasuk UU yang menaungi kedua institusi. Kesenjangan kewenangan adalah salah satu yang perlu dievaluasi,” ungkapnya.
Selain itu, menurut Fadli, solusi ke depan adalah harus memastikan agar proses hukum yang ada berjalan baik. Hukum harus ditegakkan, pihak-pihak yang bersalah, mendapat sanksi sepadan.
“Komunikasi yang intens antar anggota TNI-Polri juga harus dibangun lebih serius. Perkuat komunikasi dua arah mulai dari pimpinan tertinggi hingga ke level bawah. Giatkan pula dengan pertemuan-pertemuan silahturahmi yang bersifat non formal, terutama pada wilayah dinas,” ucapnya.
“Kejadian ini juga merupakan evaluasi terhadap regulasi yang ada, yaitu UU No 2/2002 tentang Polri, UU No 34/2004 tentang TNI, dan UU No 3/2002 tentang Pertahanan Negara di mana aturan pelaksanaan dari regulasi tersebut belum diselesaikan,” imbuh Fadli.