Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, menuturkan, kubu Koalisi Merah Putih (KMP) yang menguasai pimpinan DPR membuka diri untuk rekonsiliasi dengan kubu Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Komunikasi politik antar petinggi KIH dengan KMP masih terus berjalan, bahkan politisi senior PDI Perjuangan Pramono Anung telah bertemu dengan Ketua Umum PAN Hatta Rajasa dan Ketua DPR Setya Novanto membahas persoalan tersebut.
“Iya, komunikasi dan musyawarah kami berjalan terus. Kami tidak pernah menutup jalur musyawarah, jadi tinggal bagaimana mekanismenya saja. Kami sangat terbuka,” kata Fadli di sela-sela peluncuran buku dan diskusi 100 Janji Jokowi-JK oleh tim riset Institute For Policy Studies (IPS) di kampung Poncol, Condet, Jakarta Timur, Rabu 4 November 2014.
Menurut Fadli Zon, pimpinan DPR tandingan dari kubu KHI tidak menghambat proses kerja parlemen. 11 Komisi yang telah dibentuk dan ditetapkan pimpinannya yang dikuasi oleh kubu KMP itu tetap berjalan, maski tanpa KIH. Menurutnya, penolakan kubu partai pendukung Pemerintahan Jokowi-JK hanya sikap kekecewaan sementara.
“Tidak ada kekisruhan, semuanya normal. Cuma memang ada yang kurang puas, dan yang kurang puas itulah yang membentuk rapat-rapat gelap (Paripurna kubu KIH). Saya kira itu biasalah dalam demokrasi,” ujarnya.
Sedangkan sidang paripurna kubu KIH dianggap tidak resmi. Fadli berperdapat, rapat itu tidak memiliki landasan hukum.
“Itu kan (Paripurna kubu KIH) ilegal, inkonstitusional dan tidak ada artinya. Karena kalau mereka mau membuat komisi sendiri harus disahkan dalam paripurna yang sah, bukan rapat-rapat yang dibuat sendiri. Itu semua sudah diatur dalam UU MD3 dan tata tertib DPR,” terangnya.