Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyatakan tak usah khawatir soal revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya revisi Undang-undang KPK untuk memperkuat lembaga antirasuah itu.
“Wapres terang-terangan mendukung revisi Undang-undang KPK. Begitu juga politikus tidak ada yang keberatan. Kenapa harus takut dengan revisi Undang-undang KPK? Jangan-jangan ada yang menikmati di belakang itu? Biarkan saja revisi itu perubahan. Perubahan itu baik atau buruk kita lihat dulu,” kata Fadli usai buka bersama di Rumah Dinas Ketua DPR Setya Novanto, Jakarta, Selasa (23/6).
Dia juga membantah Presiden Joko Widodo menolak revisi Undang-undang KPK. Karena Jokowi ingin melihat revisi Undang-undang KPK untuk dikaji terlebih dahulu.
“Presiden saya sampaikan ingin melihat dan mengkaji lebih jauh lagi dan buat semacam sarasehan dengan sejumlah tokoh terkait. Di situ ada insitusional problem pasti ada. Terutama KPK, Kejaksaan dan Kepolisian,” kata dia.
Selain itu, menurut dia revisi Undang-undang KPK lantaran bertepatan dengan momentum sidang pra peradilan. Apalagi KPK kalah tiga kali dalam sidang pra peradilan.
“Momentumnya juga pas karena sudah ada 3 kali pra peradilan KPK dikalahkan dengan alasan berbeda. Dalam poin Undang-undang KPK soal penyadapan cek saja di seluruh dunia sebebas di Indonesia enggak. Bahkan di negara demokrasi ada prosedur dalam penyadapan,” kata dia.