Wakil Ketua DPR Fadli Zon angkat bicara terkait salah penggeledahan yang dilakukan kejagung terhadap PT Victoria Sekuritas Indonesia ( VSI).
Dirinya mengaku sudah mendapat laporan dari VSI soal dugaan salah geledah yang dilakukan Tim Satuan Tugas Khusus Kejaksaan Agung. Laporan itu diterimanya kemarin.
“Kami memang mendapat laporan dari masyarakat dalam hal ini adalah PT VSI yang telah mengadukan kepada DPR tentang adanya penggeledahan yang dilakukan hingga tengah malam bahkan sampai dini hari. Suatu hal yang memang dianggap janggal, untuk satu kasus yang cukup lama,” kata Fadli Zon kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Selasa (18/8).
Dia menilai, penggeledahan itu dilakukan terburu-buru dan dianggap dalam surat pengaduan itu salah alamat terhadap institusi yang berbeda. Untuk itu pihaknya sedang melakukan pendalaman, dan akan menyerahkan kepada komisi hukum DPR untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi.
Menurutnya, ditengah kondisi ekonomi Indonesia yang tengah terpuruk, Kejagung jangan sampai salah langkah menindak pelaku usaha.
“Bagaimana pihak Kejaksaan bisa melakukan hal ini, disaat ekonomi kita yang sdang menghadapi banyak tantangan. Saya kira seharusnya kita memberikan lebih banyak ruang kepada usaha, baik dari dalam maupun luar negeri di Indonesia, bukan menjadikan disinsentif pada ekonomi kita,” katanya.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menjelaskan, pihaknya juga ingin melihat apakah penggeledahan yang dilakukan murni penegakan hukum, atau justru menyalahi aturan.
“Kemudian, atau ada motif lain belakang ini. Jadi kami akan melihat dan mengawasi (kasus) ini dengan mekanisme yang ada,” katanya.
Fadli mengatakan, penggeledahan yang dilakukan tentu sangat menganggu nasabah dan kegiatan di kantor tersebut. Bahkan menurutnya, penggeledahan yang dilakukan Kejagung bisa menganggu ekonomi nasional.
“Seharusnya saat iklim ekonomi sekarang dimana Rupiah masih lemah dan presiden mengharapkan masuknya insvestasi, justru kita jangan sampai mendorong investasi yang ada di dalam negeri lari ke luar. Bahkan, kalau ini dikhawatirkan dapat mengganggu dunia perbankan, atau dunia usaha lain, termasuk securitas yang ada,” tandasnya