Kebijakan Pencabutan Moratorium Seharusnya Bersama Gubernur Baru

Jelang pelantikan Gubernur DKI yang baru Anies Baswedan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan justru mencabut penghentian sementara (moratorium) pembangunan 17 pulau reklamasi di Teluk Jakarta, Jumat (06/10/2017). Ia membatalkan pembekuan yang diteken menteri terdahulu, Rizal Ramli.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon menilai, semestinya kebijakan tersebut diambil bersama Gubernur baru. Gubernur Djarot Sauful Hidayat pada akhir masa jabatan kata Fadli tidak perlu mengambil kebijakan strategis.

“Mestinya kebijakan Reklamasi ini harus dibicarakan dengan gubernur dan wakil gubernur baru, bukan dengan gubernur yang sudah mau habis. Harusnya gubernur yang mau habis masa jabatannya itu, tidak mengambil langkah-langkah strategis,” ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (11/10/2017).

Terkat dalil pembangunan, Fadli pun mempertanyakan peruntukan kemajuan pembangunan tersebut. “Kita kan ingin ada kemajuan ada pembangunan, tetapi siapa yang maju siapa yang dibangun siapa yang diuntungkan? Kan kita harus tanya kepada rakyat juga, dan pada kementerian yang lalu sudah melakukan moratorium itu. Kemudian saya juga dari sisi lingkungan hidup ada juga masalah dari persoalan lingkungan hidup belum lagi dari persoalan-persoalan komersil lainnya,” pungkasnya.

 

Sumber

© Copyright 2015.