Bukan hanya DKI Jakarta yang lumpuh aktivitas pemerintahan dan bisnisnya karena banjir. Tidak banyak perhatian pada daerah lain yang ikut jadi korban musibah banjir. Yang mengkhawatirkan adalah hal itu berpotensi mengganggu produksi pertanian.
Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, Fadli Zon, kepada wartawan, Sabtu (19/1)
Fadli Zon ungkapkan data, misalnya di Banten, lebih dari 6000 hektar lahan sawah terendam banjir dengan potensi kerugian kurang lebih Rp 120 miliar. Hampir sebagian besar siap panen awal tahun ini. Akibat banjir, banyak padi yang membusuk.
Di Surabaya, lebih dari 220 hektar lahan sawah terendam banjir. Ratusan hektar lahan sawah di Karawang dan daerah sekitarnya juga telah diterjang luapan air. Hampir semua daerah itu dipastikan gagal panen.
Curah hujan tinggi yang diprediksi hingga Februari akan berdampak pada luas sawah yang terendam banjir. Begitu juga kerugian akibat gagal panen.
“Jika tidak diantisipasi dapat mempengaruhi tingkat produksi gabah dan beras kita. Situasi ini jelas berdampak langsung pada penghasilan petani kita yang menggantungkan hidup dari lahan tersebut,” ucapnya.
Potensi gagal panen ini harus segera diantisipasi pemerintah, mengingat lahan terkena banjir sangat luas. Jangan sampai dampak banjir membuat Indonesia harus impor lagi. Perlu dipikirkan strategi kebijakan non-impor yang dapat menggenjot produksi beras.
Untuk mengganti kerugian, bantuan pemerintah sangat dibutuhkan petani. Bantuan benih dan bibit perlu diberikan. Kalau tidak, petani akan terjebak utang untuk membeli bibit baru.
“Pemerintah juga perlu menyediakan insentif bagi para petani kita yang lahannya terendam banjir. Dalam kondisi normal saja, kesejahteraan petani rendah, apalagi gagal panen seperti sekarang. Insentif pengganti kerugian petani sangat diperlukan dari pemerintah,” ucapnya.