Impor Beras Tahun 2010 Capai 1,8 Juta Ton

Sekjen Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (KHTI) Fadli Zon mengatakan, Pemerintah Indonesia belum mampu melakukan kebijakan pertanian secara nasional terkait dengan swassembada beras.

Buktinya, tahun 2010 misalnya, Indonesia masih melakukan impor beras hingga 1,8 juta ton.

“Pernah suatu saat Menteri Pertanian menjelaskan, Indonesia hanya impor sekitar 600 ribu ton. Tetapi HKTI langsung kontak organisasi petani yang ada di Vietnam, ternyata menurut penjelasan dari organissi petani Vietnam, angkanya naik hingga 1,8 juta ton. Ini menjadi beban tersendiri karena kebijakan nasional pertanian Indonesia belum tepat sasar,” ujarnya saat membuka Musda ke-6 DPD HKTI Bali di Wisma Sabha Renon Denpasar, Jumat (28/1).

Peningkatan angka impor beras ini memang berbeda dengan data yang disajikan pemerintah karena sifatnya sangat politis. Angka impor beras yang meningkat tersebut terjadi karena pemerintah kurang mampu melakukan manajemen beras yang baik.

Kebijakan anggaran untuk pertanian juga sangat tidak mendukung. Anggaran untuk pertanian saat ini hanya Rp16 triliun atau tidak lebih dari 2% dari total APBN. “Minimal anggaran untuk pertanian naik hingga 15%, bukan sebaliknya. Bila sektor pendidikan meningkat hingga 20%, kenapa pertanian harus berada di bawah 2%?,” tanyanya.

Meningkatkan anggaran di sector pertanian mutlak diperlukan karena hingga saat ini sebagain besar rakyat Indonesia adalah petani yang jumlahnya mencapai 50% hingga 70% penduduk.

Politisi Gerindra ini juga menyoroti kebijkan sektor pertanian yang sama sekali belum terintegrasi. Pemerintah Indonesia belum mampu mengintegrasikan kebijakan pertanian. Pupuk untuk pertanian, misalnya, berada dibawah Kementerian Perindustrian, Irigasi di bawah Kementerian PU, pemasaran produk pertanian berada di bawah Kementerian perdagangan.

Dikatakan, Indonesia perlu belajar dari beberapa negara lainya yang sudah menerapkan kebijakan ketahanan pangan nasional secara terintegrasi. Kebijakan yang tidak terintegrasi tersebut merupakan biang kegagalan upaya pemerintah untuk meningkatkan sektor pertanian.

Belum lagi pertanian Indonesia yang harus menghadapi anomali cuaca yang membuat produk pertanian kian merosot, di samping harga barang pertanian yang terus melonjak.