Banjir Jakarta telah melumpuhkan aktivitas pemerintahan dan bisnis dalam dua hari ini. Perlu kebijakan lebih strategis ke depan agar dampak kerugian banjir di ibu kota tak terulang. Kerugian kini diperkirakan mencapai 1.5 rupiah miliar per jam. Wacana lama yang perlu dikaji adalah pemindahan ibukota ke daerah baru. Namun, perlu kajian mendalam agar lokasi baru benar-benar mendukung.
“Presiden Soekarno tahun 1957 pernah menggagas ibu kota dipindah ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Soekarno memandang Jakarta tak akan mampu menampung sekaligus pusat pemerintah dan bisnis. Palangkaraya dipilih selain di Kalimantan sebagai pulau terbesar, juga posisinya berada di tengah gugus pulau Indonesia,” ungkap Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon, Jumat (18/1/2012).
Begitupun Presiden Soeharto pernah mewacanakan pemindahan ibukota ke Jonggol, Bogor, dengan akses yang tak terlalu jauh dari Jakarta.
“Ide pemindahan ibukota ini sangat realistis untuk mengurangi beban aktivitas di Jakarta. Tapi tentu perlu diteliti untung ruginya,” Fadli mengingatkan.
Dijelaskan, hal ini sudah dilakukan misalnya di Malaysia yang memindahkan kota pemerintahan dari Kuala Lumpur ke Putra Jaya. Di Putra Jaya, imbuh Fadli, semua gedung pemerintahan terintegrasi dalam satu komplek area. Ini memudahkan aktivitas pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
Para ahli harus membantu pemerintah pusat menentukan daerah baru pusat pemerintahan. Jakarta bisa menjadi pusat bisnis, dan daerah baru nanti menjadi pusat pemerintahan. Tentu daerah baru nanti bisa dicari yang mudah aksesnya dan lingkungannya mendukung.
“Dengan pemisahan pusat pemerintahan dan bisnis, Jakarta bisa menjadi kota yang sehat, manusiawi, dan resiko kerugian pun lebih kecil ketika terjadi musibah serupa,” ujar Fadli Zon.